ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA-DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN PADANG JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA-DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN PADANG JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menerangkan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pengelolaan keuangan desa ini, perlu adanya suatu tata aspek yang disebut dengan Good Governance. Unsur-unsur good governance meliputi 4 asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Dalam proses pengelolaan dana desa meliputi 5 tahap yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Lokasi penelitian pengelolaan Dana Desa ini adalah Desa-desa yang ada di Kec. Padang Jaya, Kab. Bengkulu Utara yang berjumlah 12 desa. Lama penelitiannya kurang lebih selama 4 bulan yaitu bulan april-juli 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara yang berjumlah 19 kecamatan yang terdiri dari 215 desa. Sampel dalam penelitian ini meliputi beberapa perangkat desa di 12 desa yang ada di Kecamatan Padang Jaya. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumntasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa seluruh desa yang ada di Kecamatan Padang Jaya yang berjumlah 12 desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tahapannya meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah menerapkan asas –asas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disipilin anggaran. Dalam pengelolaannya, ada 1 desa yang kurang akuntabel pada tahap penatausahaan, yaitu desa talang tua, dibuktikan dengan tidak adanya buku kas umum, dan buku bank dalam LPPDes yang harus dilaporkan ke bupati.

LASTINI NUR SHOLIHAH
NPM. 1634030174

Pembimbing :
Yusmaniarti, SE, MM

Penguji I:
Hernadianto, SE, M.Si, CTA

Penguji II:
Dra.Budi Astuti, SE, M.Si

AKUNTANSI

UPT.Perpustakaan

15 Desember 2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Bahasa Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara

Ahmad. (2017, 0ktober 10). Yuk Kenal Lebih Jauh Tentang Dana Desa! Dipetik 07 25, 2020, dari https://blog.bumdes.id/2017/10/yuk-kenal-lebih-jauh-tentang dana desa

Antoni, D. (2015). Critical Factors Of Information Technology Infrastructure Quality For Enhancing Environmental Competencies Of The Indonesian Organizations.

B. D. (2020). Dipetik 07 26, 2020, dari 4 Asas Utama Pengelolaan Keuangan Desa: https://risehtunong.blogspot.com/2015/12/4-asas-utama-pengelola-keuangan-desa.html

Bastian, I. (2015). Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa. Jakarta: Erlangga.

BPKP. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa. BOGOR: Pusdiklatwas BPKP.

Darmiasih, N. K., Sulindawati, N. L., & Darmawan, N. A. (2015). Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem).

Hidayah, S. N. (2019, 06 19). fenomena urbanisasi dan ironi dana desa. Dipetik 11 10, 2019, dari https://www.google.com/ =https://beritagar.id/artikel-amp/telatah/fenomena-urbanisasidanironidana desa

Indrawati, S. M. (2017). Buku Pintar Dana Desa ( Dana Desa Untuk Mensejahterakan Rakyat). Jakarta: Direktorat Jenderal Keuangan.

Kirowati, D., Qimyatussa’adah, & Sugiharto. (2017). Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus : desa temboro kecamatan karas kabupaten magetan). Journal of applied managerial accounting , 1 (2), 216-224.

LBH, S. D. (2015, 08 10). Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dipetik 11 29, 2019, dari lbhsembilandelapan.wordpress.com:https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/10/otonomi-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa/

M. M., & SCHUMACHER. (t.thn.). Pengertian Analisis Data – Tujuan, Prosedur, Jenis, Kuantitatif, Kuantitatif, Para Ahli. Dipetik 02 25, 2020, dari https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/

Moedarlis, F. T. (2018). Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul).

P. p. (2019). peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11. presiden republik indonesia.

Permendagri. (2018). Peraturan Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Putra, P. A., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 , 8 (2).

Santino, R. (2019, Oktober 17). Cross Sectional. Dipetik Desember 15, 2019, dari https://santinorice.com/cross-sectional/

Sartono. (2019, 07 16). Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah. Dipetik 11 10, 2019, dari http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah

Statistik, B. P. (2017). Kecamatan Padang Jaya dalam angka 2017. Bengkulu Utara, Bengkulu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara.

Sumarna, A. (2018, 08 05). Dipetik 06 20, 2020, dari Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 20 2018: https://www.keuangandesa.info/2018/05/pengelolaankeuangandesapermendagri-20-2018.html

Tikollah, M. R., & Ngampo, M. Y. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan , 1 (1), 87-96.

Utara, B. B. (2019). peraturan bupati bengkulu utara no 02 . bengkulu.

Utomo, K. S., Sudarmo, & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Spirit Publik , 13 (1), 50-66.

Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. Jurnal akuntansi , 5 (2).

Widayanti, R., Masitoh, E., & Dwi, A. (2019). Penerapan azas pengelolaan keuangan desa: “tinjauan permendagri nomor 113 tahun 2014” wilayah wonogiri jawa tengah. Journal FEB UNMUL , 16 (1), 10-21.

Wikipedia. (t.thn.). Kabupaten Bengkulu Utara - Daftar Kecamatan/Distrik + Kode Pos. Dipetik Desember 15, 2019, dari : https://m.nomor.net/_kodepos.php?_i=kecamatankodepos&sby=000000&daerah=Kab.&jobs=Bengkulu%20Utara