TINJAUAN YURIDIS IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)
DI AIR PUNGGUR KECAMATAN KOTA MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

TINJAUAN YURIDIS IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)
DI AIR PUNGGUR KECAMATAN KOTA MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

Peraturan pelakasanaan yang tertunda di undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, akan mengakibatkan hambatan dalam hal penegakan hukum, karena dalam undang 32 tahun 2009 tersebut berisi tentang sanksi – sanksi bila terjadi suatu pelanggaran perizinan lingkungan. dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah tinjauan yuridis izin pengelolaan lingkungan stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) di air punggur kecamatan kota mukomuko provinsi bengkulu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui peraturan perundang-undangan perizinan lingkungan stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) di air punggur kecamatan kota mukomuko provinsi bengkulu dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan pelaksanaan perizinan lingkungan stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) di air punggur kecamatan kota mukomuko provinsi bengkulu pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. metode pendekatan kualitatif dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskreptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. kesimpulan dalam mendirikan usaha spbu diwajib memiliki izin lingkungan sesuai dengan jenis besar/skala usaha yang akan didirikan, hal ini berdasarkan keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor 17 tahun 2001 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, atas dasar besaran atau skala usaha spbu, maka spbu termasuk dalam usaha yang tidak diwajibkan menyusun amdal dan terjadinya hambatan perizinan di kabupaten muko-muko kerenakan adanya para pihak yang tidak lagi memperdulikan tingkat kerugian secara immaterial. pengetahuan, wawasan dan kesadaran yang sangat kurang didaerah merupakan sederet faktor utama mengenai terciptanya suatu permasalahan yang lalu menimbulkan suatu masalah dan mengakibatkan suatu hambatan

Shalvin Matria
NPM. 1680740135

Pembimbing: Hendri Padmi S.H.,M.H

STUDI HUKUM

upt

26/04/2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

BUKU

Arikunto,Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Bungin, Burhan Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi
Kearah Ragam Varian Kontempore), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Dokumen UKL - UPL SPBU Nomor 54.633.18
Fandeli, C. 2000, AMDAL Prinsip Dasar dan Pemapanannya dalam
Pembangunan, Liberty, Yogyakarta.

Gunningham, Neil environment law, regulation and governance:
shifting architectures 2009

Hardiansyah, Haris Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba
Humanika, 2012)

Iskandar, Metodelogi Pendidikandan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008)

Keputusan Mentri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001

Ridwan HR, Hukum administrasi negara 2006.

Sumanto, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta: CAPS, 2013)



UNDANG-UNDANG

UU Nomor 4 Tahun 1982 Lingkungan Hidup

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (2).

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002. Keputusan Mentri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001






INTERNET

(http://pastipas.pertamina.com ). (http://id.wikipedia.org/wiki/SPBU ) Partamina.ac.id
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mukomuko Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko 2020 https://mukomukokab.go.id/?page_id=2890

pdf

bahasa indonesia