PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
KEPEMILIKAN SATWA YANG DILINDUNGI OLEH
MASYARAKAT DI KABUPATEN MUKOMUKO

PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
KEPEMILIKAN SATWA YANG DILINDUNGI OLEH
MASYARAKAT DI KABUPATEN MUKOMUKO

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan
sebanyak 300.000 jenis Satwa yang dilindungi atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di
Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu
dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung.
Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesiai. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwasatwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik
Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis. Berdasarkan
informasi yang diperoleh, sampai dengan tahun 2014 terdapat kepemilikan Satwa yang
dilindungi dilindungi non-endemik dalam keadaan hidup maupun bagian-bagiannya yang tidak
jelas asai usul perolehannya, berdasarkan informasi dari Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim
Mabes Polri dapat dipastikan bahwa hasil perolehan satwa dan juga bagian-bagiannya tersebut
adalah. melalui perdagangan illegal ataupun penyelundupan, bahkan beberapa diantaranya
diperoleh dari lembaga konservasi (kebun binatang). (Undang-undang RI, Nomor 5 tahun 1990).
Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa kepemilikan satwa yang dilindungi
pemerintah sudah cukup merebak dan cukup memperihatinkan, maka perlu adanya penyelidikan
dan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang akan dikaji oleh Penulis adalah: Peran
Kepolisian dalam Penanggulangan Kepemilikan Satwa yang dilindungi oleh Masyarakat di
Kabupaten Mukomuko.

FARAWIKA
NPM. 1280740015

Pembimbing I :
Dr. Susiyanto, M.Si

Pembimbing II:
Betra Sarianti, S.H., M.H

Penguji I:
Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum

Penguji II :
Hendi Sastra Putra, S.H., M.H

Hukum

UPT Perpustakaan

16 November 2021

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Bahasa Indonesia

Muis Yusuf, Abdul. 2011. Hukum Kehutanan di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta.
Nawawi, Zaidan, 2013. Manajemen Pemerintahan. PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Patilima, Hamid, 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
Saifudin, Ahmad Fedyani, 2005. Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar
Kritis Mengenai Paradigma, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Salim,2002. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Sinar Gafika,Jakarta.
Saukani dkk, 2009, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
Soekanto, Soejono, 2012, Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Sumaryadi, dan Widyastuti, 2007. Dasar- Dasar Perlindungan Hutan. Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta.
Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta,
Bandung.
Syafiie, Inu Kencana, 2007. Ilmu Pemerintahan ( Edisi Revisi). Mandar Maju,
Bandung.
Syafiie, Inu Kencana, 2013. Ilmu Pemerintahan. PT. Bumi Aksara, Jakarta,
Syafiie,Inu Kencana, 2011. Ekologi Pemerintahan. Pustaka Reka Cipta, Bandung.
Winamo, Budi, 2012. Kebijakan Publik ( Teori, Proses, dan Kasus /PT. Buku
Seru, Jakarta.