Browse Items (422 total)

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas- asas …

Perkembangan teknologi membantu kepolisian dalam penindakan pelanggaran
lalu lintas melalui sistem tilang elektronik atau yang biasa disebut sebagai ETLE.
Tujuan dari ETLE sendiri adalah untuk mengurangi jumlah pelanggar lalu lintas,…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkulu Selatan.Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakukan di Tempat Umum serta upaya-upaya penegakkan kejahatan tersebut. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis…

Latar belakang penelitian ini yaitu: Menghilangkan nyawa orang lain dengan
dikenal sebagai pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana terjadi ketika
pembunuhan dilakukan dengan waktu dan metode yang telah ditentukan. Dalam
hukum, pembunuhan…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang di tinjau dari
Undang-Undang yang mengatur mengenai penyeludupan pakaian bekas di Kota
Bengkulu. Jenis penelitian ini berupa penelitian empiris langsung turun lapangan
melihat…

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, “Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul,…

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek
terhadap harta benda. Di dalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan
terbentang antara pasal 378 s/d pasal 395. Salah satu kasus mengenai pelanggaran hukum…

Undang undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan jelas menyebutkan
Indonesia merupakan Negara hukum. Undang undang dasar Negara republic Indonesia tahun
1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum hal tersebut…

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga
penanganannya harus luar biasa pula oleh karena itu ketentuan dalam
Undangundangnyapun harus harus menyimpang dari Undang-undang umum, hal
tersebut sesuai dengan asas lex specialis…