Browse Items (422 total)
- Collection: Ilmu Hukum
Sort by:
PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri diklasifikasikan menjadi tiga. Dari serangkaian tugas kepolisian salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
DIEKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS JALANAN
DI KOTA BENGKULU
Alasan utama anak turun kejalan karena alasan ekonomi keluarga masih
menjadi pendorong utama anak bekerja di jalan. Akibatnya banyaknya anak jalanan
mengalami putus sekolah dalam usia sekolah karena kekurangan biaya.
Adapun tujuan penelitian ini…
menjadi pendorong utama anak bekerja di jalan. Akibatnya banyaknya anak jalanan
mengalami putus sekolah dalam usia sekolah karena kekurangan biaya.
Adapun tujuan penelitian ini…
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PENGELOLAAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) atau Non Timber Forest Product (NTFP)
memiliki nilai yang sangat strategis, HHBK merupakan salah satu sumber daya
hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan bersinggungan langsung oleh
masyarakat di sekitar…
memiliki nilai yang sangat strategis, HHBK merupakan salah satu sumber daya
hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan bersinggungan langsung oleh
masyarakat di sekitar…
PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU)
Peran Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi
merupakan bagian dari institusi Kejaksaan dalam usahanya menegakkan hukum
di Negara Republik Indonesia. Intelijen Yustisial Kejaksaan merupakan intelijen
yang memberi…
merupakan bagian dari institusi Kejaksaan dalam usahanya menegakkan hukum
di Negara Republik Indonesia. Intelijen Yustisial Kejaksaan merupakan intelijen
yang memberi…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN
ANTARA PT. GRAB CABANG BENGKULU DENGAN DRIVER GRA
Dengan adanya perjanjian kerjasama kemitraan seharusnya akan membuat saling
pihak merasa diuntungkan dengan adanya hubungan kerja tersebut, namun hal
tersebut dapat berubah apabila perjanjian kemitraan tersebut bersifat baku. Sesuai
pasal 1320…
pihak merasa diuntungkan dengan adanya hubungan kerja tersebut, namun hal
tersebut dapat berubah apabila perjanjian kemitraan tersebut bersifat baku. Sesuai
pasal 1320…
PENANGGULANGAN TERHADAP PEREDARAN
SENJATA API RAKITAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12
TAHUN 1951 DIATUR DALAM PERKAP
NO. 18 TAHUN 2015
Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah
yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah- kaidah
hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum. Artinya efektvititas hukum
akan disoroti dari tujuan…
yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah- kaidah
hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum. Artinya efektvititas hukum
akan disoroti dari tujuan…
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI
(Studi Kasus Polda Bengkulu)
Haji adalah salah satu rukun Islam dan salah satu tiang agama islam. Tidak
sempurna keislaman seseorang hingga dirinya menjalankan ibadah haji Tujuan
penelitian ini adalah: 1). Modus penipuan dalam pelaksanaan ibadah haji
mengatasnamakan PT.…
sempurna keislaman seseorang hingga dirinya menjalankan ibadah haji Tujuan
penelitian ini adalah: 1). Modus penipuan dalam pelaksanaan ibadah haji
mengatasnamakan PT.…
IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XI/2013
(Studi Kasus Polda Bengkulu)
Dengan pendapat tersebut maka Mahkamah menyatakan, Pasal 16 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak…
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak…
ANALISIS YURIDIS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN
( Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kepahiang)
Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan tersebut, namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih…
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN DAN PENERAPAN HUKUM ADAT REJANG DI
KABUPATEN KEPAHIANG
Dalam upaya memberdayakan dan melestarikan Hukum Adat Rejang Kepahiang maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang. Tujuan diberlakukannya…
Featured Item
KATA POLISEMI DALAM NOVEL GURU PARA PEMIMPI KARYA HADI SURYA
Novel Guru Para Pemimpi memberikan gambaran tentang seorang guru yang diidolakan,
diimpikan oleh semua orang yang memiliki keinginan yang besar…