Browse Items (422 total)

  • Collection: Ilmu Hukum

PERANAN PEREKAMAN PERSIDANGAN (COURT MONITORING) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KOTA BENGKULU

Kegiatan Perekaman Persidangan (Court Monitoring) adalah bentuk konkret yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pengawasan terhadap proses peradilan di pengadilan tindak pidana korupsi. Perekaman Persidangan (Court Monitoring) pertama…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PIJAT DIKOTA BENGKULU

Teknik pengobatan dengan cara memijat, mengusap atau mengurut,
memanaskan atau menghangatkan, atau menusuk sebenarnya adalah suatu
keterampilan umum milik semua bangsa yang dilakukan baik yang ahli ilmu
pengobatan maupun orang awam, bahkan oleh…

UPAYA PAKSA DALAM PENGGELEDAHAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLDA BENGKULU)

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengkaji aturan hukum mengenai upaya paksa penggeledahan terhadap penyalahgunaan narkotika (2) mengetahui pelaksanaan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik Polri terhadap penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian…

ANALISIS YURIDIS PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI MENURUT PERATURAN KAPOLRI NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG PENINDAKAN HURU-HARA

Demonstrasi adalah satu bagian dari penyampaian pendapat di muka yang diatur oleh Undang-Undang, terutama untuk Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi serta hak bagi warga negaranya. Terdapat tiga subjek yang menjadi sentral penting dalam…

PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Demi mengurangi dampak penyebaran Virus di masa pandemi COVID-19,
pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) No.
10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana
dan Anak Dalam…

PENEGAKAN HUKUM BAGI ORANG YANG TANPA HAK
MEMBAWA SENJATA TAJAM ATAU SENJATA PENUSUK
(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Seluma)

Membawa senjata tajam yang dilakukan oleh masyarkat adalah salah satu dari
bentuk tindak pidana , seperti yang diatur dalam pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang
Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Rumusan Masalah adalah: 1). Bagaimana upaya
aparat Kepolisian…

PERMOHONAN EKSEKUSI KEPADA PENGADILAN NEGERI
BENGKULU BERKAITAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
YANG DIGELAPKAN

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok
yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
Pengaturan fidusia di atas tentunya memberikan jaminan hukum yang jelas terkait
adanya…

Kewenangan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
(UPTD) Metrologi Legal Kota Bengkulu Dalam
Melindungi Masyarakat Sebagai Konsumen

Kewenangan dalam melaksanakan Metrologi Legal selama ini berada pada Pemerintah Propinsi dalam bentuk Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD).UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan…

ANALISIS PEMENUHAN HAK NARAPIDANA
PEREMPUAN TERHADAP KEBUTUHAN SEKSUAL
DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II B BENGKULU

Kebutuhan seksual merupakan hak – hak dasar setiap individu, tidak terkecuali bagi Narapidana sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati haknya, karena yang hilang dari Narapidana hanyalah hak kemerdekaannya saja,…

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL GARAP SAWAH DI DESA PADANG GENTING KECAMATAN SELUMA SELATAN KABUPATEN SELUMA

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil garap sawah didesa padang genting kecamatan seluma selatan kabupaten seluma. Untuk mengetahui pola pembagian hasil dan faktor-faktor yanag…