Browse Items (422 total)

  • Collection: Ilmu Hukum

PENEGAKAN HUKUM KETENTUAN LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PERMANEN DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas pemisah pantai. Kriteria
Pantai Sempadan meliputi daratan sepanjang tepi laut yang jaraknya paling
sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi dari daratan, atau daratan sepanjang
tepi laut…

TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS
FUNGSI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I BENGKULU
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Dalam pengelolaan tentang fungsi rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) kelas I Bengkulu dalam proses peradilan pidana memiliki standar pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan…

TINJAUAN YURIDIS IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)
DI AIR PUNGGUR KECAMATAN KOTA MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

Peraturan pelakasanaan yang tertunda di undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, akan mengakibatkan hambatan dalam hal penegakan hukum, karena dalam undang 32 tahun 2009 tersebut berisi tentang sanksi –…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG PENGGANTI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembayaran uang pengganti yang digunakan untuk mengembalikan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi serta apa saja hambatan yang muncul selama tahapan pembayaran uang pengganti dalam upaya…

ANALISIS PENGARUH DECOMPOSED THEORY OF PLANNED BEHAVIOR PADA PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA
(STUDI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DI KABUPATEN SELUMA)

Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat yang pada era pemerintahan Presiden Jokowi menjadi perhatian khusus
dengan program dana desa. Penggelontoran dana desa yang terus naik harus diawasi
dengan adanya sistem…

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN CABAI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUMDI KECAMATAN CURUP TIMURKABUPATENREJANG LEBONG

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian banyak dilakukan pada masyarakat pedesaan karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan PNS yang mempunyai tanah pertanian tapi tidak punya waktu untuk mengerjakannya…

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK PENYIARAN IKLAN
PRODUK MAUPUN JASA DI RADIO RRI, RADIO DEHASEN DAN RADIO
JAZIRAH KOTA BENGKULU

radio digunakan masyarakat sebagai media sharing berbagai informasi, baik pendidikan,
kesehatan maupun ilmu pengetahuan. Bagi produsen-produsen cerdas radio sering digunakan
untuk mempromosikan produk-produk makanan, pakaian dan lain-lain…

TINJAUAN HUKUM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI BENGKULU
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU)

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang yang disertai
ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Kitab Undang-undang Hukum
Pidana telah di atur mengenai sanksi yang diterima jika suatu kejahatan dilakukan.…


PENYELESAIAN HIBAH LAHAN SELEKSI TILAWATIL QURAN (STQ) DARI PEMERITAH PROVINSI BENGKULU KEPADA IAIN BENGKULU



Pemda Provinsi Bengkulu dalam memberikan hibah bangunan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tersebut ke IAIN pihaknya masih mempersiapkan administrasi yang ada, selain harus melakukan pembahasan bersama dengan pihak DPRD Provinsi Bengkulu agar dalam…

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN NASABAH SIMPAN PINJAM BUMDES AL-IKTISAH DESA SIDO LUHUR KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA

Bumdesa merupakan Badan usaha yang beranggota kan orang-seorang atau badan usaha dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan sekaligus sebagai kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Sehingga tujuan dari bumdesa itu sendiri…