Browse Items (422 total)
- Collection: Ilmu Hukum
Sort by:
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(STUDI KASUS POLSEK SEGINIM)
Upaya Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan (Studi Kasus Polsek Seginim). Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui upaya penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana pencurian
dengan pemberatan…
Pemberatan (Studi Kasus Polsek Seginim). Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui upaya penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana pencurian
dengan pemberatan…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN KENDARAAN KAMPANYE
(STUDI KASUS POLRES BENGKULU)
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan
Kendaraan Kampanye (Studi Kasus Polres Bengkulu). Tujuan penelitian ini
adalah untuk Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan
penggelapan kendaraan kampanye (Studi…
Kendaraan Kampanye (Studi Kasus Polres Bengkulu). Tujuan penelitian ini
adalah untuk Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan
penggelapan kendaraan kampanye (Studi…
Tags: penegakan hukum, Penggelapan, Penipuan, Tindak Pidana
PEMBATALAN PERJANJIAN RASANAN PRANIKAH MENURUT HUKUM ADAT LEMBAK
(Studi Kasus Kecamatan Siangaran Pati Kelurahan Panorama Kota Bangkulu)
Pembatalan perkawinan menurut Hukum Adat adalah suatu perkawinan yang
dilakukan karena adanya halangan perkawinan yang diketahui setelah
perkawinan berlangsung. Sedangkan pengertian batalnya perkawinan menurut
Hukum Islam, yaitu rusak atau…
dilakukan karena adanya halangan perkawinan yang diketahui setelah
perkawinan berlangsung. Sedangkan pengertian batalnya perkawinan menurut
Hukum Islam, yaitu rusak atau…
Tags: Adat lembak, Pembatalan Pranikah
IMPLEMENTASI PUTUSAN PERADILAN CEPAT TERHADAP KASUS PELANGGARAN PERPARKIRAN MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PELANGGARAN PERPARKIRAN
Ketentuan pelanggaran pidana tidak hanya diatur oleh peraturan perundangundangan yang berstatus sebagai Undang-Undang namun dapat juga diatur dalam
ketentuan yang lebih rendah yaitu Peraturan Daerah, penyelenggaraan perparkiran
di Kota Bengkulu…
ketentuan yang lebih rendah yaitu Peraturan Daerah, penyelenggaraan perparkiran
di Kota Bengkulu…
PENERAPAN SANKSI ATAS PERBUATAN CEPALO TIGO DALAM ADAT SERAWAI TERHADAP MASYARAKAT JAWA DI DESA RAWA INDAH KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA
Di Desa Rawa indah terdapat sutau hukum adat yang disebut dengan cepalo
tigo, Cepalo Tigo sendiri secara umum adalah suatu tindakan kekerasan atau
perkelahian yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mencederai orang
lain, Cepalo tigo juga…
tigo, Cepalo Tigo sendiri secara umum adalah suatu tindakan kekerasan atau
perkelahian yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mencederai orang
lain, Cepalo tigo juga…
Tags: Peran Lembaga Adat
PENYELESIAN SENGKETA TERHADAP PELAKU BISNIS YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI DI KOTA BENGKULU
Pelaku bisnis atau pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia,…
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
negara Republik Indonesia,…
Tags: Mediasi, Pelaku Bisnis, Sengketa
PENYELESAIAN PROSES HUKUM DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERKELAHIAN YANG MENYEBABKAN LUKA-LUKA (PUNJUNG) MENURUT ADAT DESA LINGGE KABUPATEN EMPAT LAWANG
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian kasus
perkelahian secara hukum adat (punjung), Dalam menyelesaikan kasus
perkelahian yang di selesaikan secara hukum adat di Desa Lingge Kabupaten
Empat Lawang, lebih memilih…
perkelahian secara hukum adat (punjung), Dalam menyelesaikan kasus
perkelahian yang di selesaikan secara hukum adat di Desa Lingge Kabupaten
Empat Lawang, lebih memilih…
PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERZINAHAN DI MASYARAKAT KAMPUNG BUGIS KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud sanksi yang diberikan
terhadap pelaku Perzinahan di masyarakat Kampung Bugis Kecamtan Selebar
Kota Bengkulu. (1) Selain juga bertujuan untuk mengetahui tatacara penerapan
sanksi adat terhadap…
terhadap pelaku Perzinahan di masyarakat Kampung Bugis Kecamtan Selebar
Kota Bengkulu. (1) Selain juga bertujuan untuk mengetahui tatacara penerapan
sanksi adat terhadap…
KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA KUE MAK SHANDY TERHADAP PENDAFTARAAN HAK MEREK DAGANG DI KOTA BENGKULU
Kesadaran hukum para Pelaku Usaha tergolong sangat rendah. Hal tersebut
disebabkan karena beberapa faktor, yang pertama kurangnya pengetahuan
mengenai pendaftaran merek, yang kedua faktor anggapan bahwa merek tidak
perlu didaftarkan, yang…
disebabkan karena beberapa faktor, yang pertama kurangnya pengetahuan
mengenai pendaftaran merek, yang kedua faktor anggapan bahwa merek tidak
perlu didaftarkan, yang…
Tags: Kesadaran Hukum, Merek, Pelaku Usaha
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022
(Studi Di Desa Tanjung Alai Kabupaten Bengkulu Utara)
Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022 Desa Tanjung Alai Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan penelitian ini
adalah : (1). Untuk…
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022 Desa Tanjung Alai Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan penelitian ini
adalah : (1). Untuk…
Featured Item
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN WANITA PENYANDANG DISABILITAS OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI POLRES SELUMA

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Wanita
Penyandang Disabilitas Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Polres…