Browse Items (3908 total)
Sort by:
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan
(Studi Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkulu Selatan.Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum…
ANALISIS PROGRAM PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUPBASAN KELAS I BENGKULU DITINJAU DARI PASAL 44 UNDANG – UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara di RUPBASAN kelas I
Bengkulu .tujuan penelitian ini (1). Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan
pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara oleh RUPBASAN kelas I
bengkulu Apa sudah…
Bengkulu .tujuan penelitian ini (1). Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan
pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara oleh RUPBASAN kelas I
bengkulu Apa sudah…
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP GANTI RUGI PELEBARAN JALAN RAYA DI DESA TANJUNG KEMUNING III KECAMATAN TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR
Latar Belakng Skripsi ini dalam praktiknya, sering ada ketidaksepakatan
mengenai jumlah kompensasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Misalnya dalam kasus pelebaran jalan di Desa Tanjung Kemuning III Kecamatan
Tanjung Kemuning Kabupaten…
mengenai jumlah kompensasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Misalnya dalam kasus pelebaran jalan di Desa Tanjung Kemuning III Kecamatan
Tanjung Kemuning Kabupaten…
Tags: Ganti Kerugian, Pelebaran Jalan, Pembangunan
ANALISIS PERAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA SANKSI PIDANA DENDA TENTANG BERKEBUN DIKAWASAN HUTAN LINDUNG TANPA SURAT IZIN MENTERI
( NOMOR :111/PID.B/LH/2019/PN AGM )
Pidana denda adalah jenis pidana yang tercantum didalam Rancangan KUHP Nasional. Dalam
upaya pembaharuan KUHP yang saat ini berlaku tetap dipertahankan sebagai sanksi alternatif
dari pidana penjara yang dikatakan sebagai perampasan kemerdekaan…
upaya pembaharuan KUHP yang saat ini berlaku tetap dipertahankan sebagai sanksi alternatif
dari pidana penjara yang dikatakan sebagai perampasan kemerdekaan…
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Penelitian ini bertujuan menganalisa perlindungan hukum konsumen perbankan
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan untuk menganalisa peran Otoritas Jasa Keuangan
dalam meberikan perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum…
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan untuk menganalisa peran Otoritas Jasa Keuangan
dalam meberikan perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum…
Tags: konsumen, OJK, Perbankan, perlindungan hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEMILIK DAN NELAYAN PENGGARAP DALAM PERJANJIANBAGI HASIL PERIKANAN
Indonesia sebagai negara kepulauan keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kualitasnya maupun beraneka ragam jenisnya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak
pidana penyerobotan tanah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi
penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan
tanah.Penelitian ini dilakukan di…
pidana penyerobotan tanah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi
penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan
tanah.Penelitian ini dilakukan di…
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN KEPAHIANG
Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh pendelegasian UU Pemilu No. 7
Tahun 2017 mengenai kewajiban mediasi dalam penyelesaian sengketa proses
Pemilu yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas…
Tahun 2017 mengenai kewajiban mediasi dalam penyelesaian sengketa proses
Pemilu yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas…
Tags: Bawaslu, Mediasi, Sengketa Proses Pemilu
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA ILLEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS DI WILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU
Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Penyalahgunaan BBM secara illegal tanpa izin merupakan…
PENERAPAN HAK – HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRES KEPAHIANG
Dalam hukum acara pidana terdapat asas perlakuan yang sama
atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan.
Selain asas tersebut juga terdapat suatu asas yang melindungi hak asasi
tersangka yaitu asas praduga tak bersalah.…
atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan.
Selain asas tersebut juga terdapat suatu asas yang melindungi hak asasi
tersangka yaitu asas praduga tak bersalah.…
Featured Item
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ENDORSE JUDI ONLINE DI KOTA BENGKULU
Perjudian diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana. Sementara perjudian online juga diatur dalam UU No 19 tahun 2016…