PERANAN SEKOLAH SEBAGAI SARANA DALAM UPAYA UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA
(Studi Kasus Siswa SMA Di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)

PERANAN SEKOLAH SEBAGAI SARANA DALAM UPAYA UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA
(Studi Kasus Siswa SMA Di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)

Pemilihan umum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam demokrasi. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa di pisahkan satu samalainya, begitu juga dengan pemilu dan demokrasi, keduanya tidak dapat dipisahkan, jika ada pemilu berarti di situ juga ada demokrasi. Permasalahan politik di Indonesia sering mengalami pasang surut, pasca reformasi, keikut sertaan warga negara dalam arena politik menampakkan gejala kelesuan yang di indikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam
kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan tentang peranan sekolah sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi politik,upaya sekolah untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada siswa SMA di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau,Kabupaten Bengkulu Utara.
Penelitian ini bertempat di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi,wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis data deskriptif melalui tiga langkah yaitu, reduksi,penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan untuk peranan sekolah sebagai sarana dan upaya sekolah meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Siswa SMA di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut :
1. Peranan sekolah sebagai sarana untuk meningkat partisipasi politik pemilih pemula, yang menjadi paling menjadi peran dari sekolah yakni melakukan pemahaman materi dalam pembelajaran PPKN dalam mengenal politik, melalui media infocus, dan memberikan tugas untuk lebih membuat siswa-siswi lebih memahami serta buku mengenai politik. Siswa-siswi di ikut sertakan dalam pemilihan ketua osis sekolah, peran sekolah disini sebagai penyempurna kegiatan sosialisasi dan menambah pengetahuan baik tentang kepemimpinan, sosial, ekonomi dan politik.
2. Upaya sekolah dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, upaya dari sekolah pun untuk meningkat partisipasi politik yakni melakukan pendidikan politik secara mendasar untuk mudah dipahami oleh pemilih pemula, alat ukur untuk mengetahui persentase dari partisipasi politik dilakukan dengan cara penyebaran
angket pemilih pemula, yakni ditujukan pada siswa, serta dilatih di dalam memilih ketua osis dan diberi pemahaman dalam berpartisipasi politik yang baik agar terhindar dari politik praktis serta dapat menjadi partisipan politik yang cerdas dan cermat.

DANANG SALUKO
(1621180023)

Pembimbing : Elfahmi Lubis, M.Pd

Penguji 1 : Dr. Khairiil, M.Pd

Penguji 2 : Drs. M.Hasibuan, M.Si

PENDIDIKAN DAN KEWARGANEGARAAN

UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

06 FEBRUARI 2021

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

BAHASA INDONESIA

Apter, David E. 1996. Pengantar Analisa
Politik. Jakarta : LP3ES.

Atmodiwiro.Soebagio.2000. Manajemen Pendidikan Indonesia.Jakarta : Ardizya Jaya.

Budiardjo, M. 1982. Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai Jakarta : Gramedia.

Budiardjo. 2008. Sifat Partisipasi Politik.
Jakarta : Gramedia

Bungin Burhan.2008. Penelitian
Kualitatif.Jakarta : PT.Kencana

Bungin Burhan 2007, Metodelogi
Penelitian Kualitatif, Jakarta :



mengetahui bagaimana untuk menjadi partisipan yang baik dalam pemilihan, sehingga mereka cerdas dalam memilih dan tidak golput. Dengan begini mereka sudah memiliki bekal yang cukup untuk menjadi partisipan politik yang baik, dan memberikan pemahaman bagi orang-orang yang masih awam dalam pengetahuan politik.

2. Saran
1. Diharapkan kepada guru PPKN
lebih sebagai motor penggerak para siswa-siswi untuk lebih intens lagi dalam memberikan pemahaman terhadap siswa-siswi SMA di Desa Air Petai yang menjadi pemilih pemula demi membangun regenerasi yang baik dan cermat dalam berpartisipasi.
2. Diharapkan kepada pemilih pemula agar lebih giat dalam

Kajian Ilmu Politik, Jakarta : Alfabeta.

Hamidi.2010.Metode Penelitian
Kualitatif.Malang : UMM Press.

https://kbbi.web.id/, “Sosialisasi” di
unggah pada kamis 1 Agustus
2019.

Imawan.R. 1995.Pemilihan umum 1992.
Dinamika Pemilih dalam Pemilu
1992. Suatu evaluasi. Jakarta : Center for strategic and International Studies.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definsi
Sekolah.

Kweit , R, W & Kweit M.G. 1995. Konsep dan Metode Analisa Politik.

Jakarta : Bina Aksara
Kantaprawira.Rusadi.2006. Sistem Politik Indonesia (Model Suatu Pengantar). Bandung : Sinar Baru Algensindo.Hlm 56

Made.Pidarta.1997.Landasan Kependidikan. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm 303.

Maran.R.R 2001. Pengantar Sosiologi
Politik. Jakarta : Rineka Cipta.

Moleong .Lexy.J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya Bandung

M.Teguh Wibowo dan Effendi Hasan, “Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula di Lingkungan Keluarga “. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah.

Prihatmoko, J.J. 2005. Pemilihan Kepala Daerah. Filosofi Sistem dan Problematika Penerapan di Indonesia. Semarang : Pustaka Pelajar.

Rahman, H.I 2007. Sistem Politik
Indonesia. Jakarta : Graha Ilmu.

Rush, dkk. 2007. Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Surbakti R.1992. Memahami Ilmu Politik.Jakarta : Gramedia Widya Sarana.

Surbakti.R. 2007.Partisipasi Politik.
Jakarta : Gramedia Widya Sarana

Setiadji. 2011. Pemilih Pemula. Jakarta : Alfabeta

Sitepu.P.A.2012.Teori-Teori
Politik.Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sugiyono. Prof.Dr.2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. Prof.Dr.2010.Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, R dan D. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.