TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS PERDATA (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup dan Pemda Rejang Lebong)

Dublin Core

Title

TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS PERDATA (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup dan Pemda Rejang Lebong)

Description

Providing Legal Aid is currently widespread, this is inseparable from the awareness of advocates in providing legal aid. So that the establishment of the Legal Aid Institute not only stands among practitioners but is also widespread among academics especially the legal assistance established by the Faculty of Law at various State and Private Universities in Indonesia. The establishment of the Legal Aid Institute is not only aimed at providing legal assistance to the public in seeking justice but also a place for students to practice their knowledge, which in practice is still found between theory and field inappropriate, as we all know there is a legal term that only applies to people only small people and or the Law sharp downward blunt upwards. Problem: What is the Responsibility of the Legal Aid Institution of Bhakti Alumni UNIB Curup Branch and the Regional Government of RejangLebong Regency in handling Civil Cases and what are the obstacles for the Legal Aid Institution of UNIB Alumni Curup Branch and RejangLebong Regency Government. This research was conducted by taking data by interviewing the Director of the UNIB Curup Branch Legal Aid Institute and the RejangLebong Regency Government, That the Legal Responsibility of the UNIB Alumni Legal Aid Institute and the Legal Responsibility of the RejangLebong Regency Regional Government in Handling Civil Laws namely implementing Laws and Regulations Invitation, Perbup, and other statutory regulations. While the obstacle faced by LBH Alumni Curriculum of UNIB Curup Branch and RejangLebong Regency Government in the Handling of Civil Cases is the lack of Human Resources who control the law, minimal operational costs, insufficient infrastructure and frequent mutations of officials. It is recommended to overcome these obstacles, increase the number of lawyers who have certification, add infrastructure facilities, increase the amount of the budget, provide greater scope for the Legal Administration, to not often mutate officials.

Creator

Nama : SATRIA GUMAY
NPM : 1580740021
Pembimbing 1 : Dr. Novran Harisa,.S.H.,M.HUM
Pembimbing 2 : Betra Sarianti,.S.H.,M.HUM
Penguji 1 : Dr.J.T Pareke S.H, M.H
Penguji 2: Hendri Padmi, S.H, M.H

Source

Hukum

Publisher

UPT Perpustakaan

Date

17 Juni 2020

Contributor

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Rights

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Language

Bahasa Indonesia

Identifier

A. BUKU
Abdurrahman. 1980. Pembeharuan Hukum Acara pidana Dan Hukum Acara Pidana baru di Indonesia. Bandung, Alumni.

Afni Guza. 2009. 6 . Undang-Undang Tentang Hukum. Jakarta, Asa mandiri.
Bambang sunggono dan Aries Harianto. 2009. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung, Mandar Maju.

Djam’an Satori, Aan Komariah. 2013. Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabeta.

Febri Handayani, 2016. 32. Bantuan Hukum di Indonesia. Seleman Yogyakarta, Kali Media.

Frans Hendra Winarta. 2000. Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan. Jakarta, Elex Media Komputindo.

Henry Cambell Black. 1979. Black’s Law Dictionary, west Publishing.

Jhon Pieres. 2008. 81 . Etika Dan Penegakan Kode Etik Provesi Hukum (ADVOKAT). Jakarta, BPHN.

Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik & krunggulannya, Jakarta, Grasindo.
Roberto Conception. 1997. A Surfey of same Legal Aid schemes In Asia and The, Law Asia Paper Conference Seoul.

Sarwono. 2016. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Surabaya.
Wicipto Setiadi. 2013. Undang-Undang N0 16 Tentang Bantuan Hukum. Jakarta, Australian AID.

Shinta Agusina. 2003. Makalah laporan Penelitian BBI tahun 2001, dalam seminar tentang Demokrasi dan Ham: Tinjaun Hukum Asasi Manusia dan perlindungannya di Indonesia, Padang, Genta Budaya.

Zainudin ali, 2017 , Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Dasaar Negara Republik Indonesia 1945.
Peraturan Menteri No 12 tahun 2014.
Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (otoda 2015)
Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum.
Peraturan Bupati No 20 Tahun 2016.
Himpunan perarturan daerah kabupaten rejang lebong tahun 2015-2016
Undang-undang 1945

C. INTERNET
Ciputrauceo“Metode Pengumpulan data dalam Penelitian”,
Melalui http://Ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/Metode-Pengumpulan-data-dalam-Penelitian, diakses pada Hari Kamis Tanggal 22 November 2018, Pukul 14.25
Mohammad Darry “Artikel Detail Sosiologi Hukum”, Melalui http://Mohammad-Darry-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-84583-Sosiologi%20Hukum-F, diakses pada Hari Kamis Tanggal 22 November 2018, Pukul 14.27
Khaira Ummah “Jurnal Hukum Peran Bantuan Hukum dalam proses Peradilan Pidana”, Melalui http://637 Peran Bantuan Hukum dalam proses peradilan pidana.ac.id, di akses Pada Hari.

Somya Putra “ Kode etik Profesi Advokat Indonesia” melalui Http:// lawyersinbali. Wordpress.com/2013/04/17/ profesi-dan- kode-tik-profesi-advokat-indonesia, di akses pada Hari Kamis Tanggal 22 November, pukul 15.16

Collection

Citation

Nama : SATRIA GUMAY NPM : 1580740021 et al., “TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS PERDATA (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup dan Pemda Rejang Lebong),” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed December 4, 2022, http://repo.umb.ac.id/items/show/111.