ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG DAN JASA DI J&T EXPRESS KOTA BENGKULU
(Study Kasus di J&T Kota Bengkulu)

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG DAN JASA DI J&T EXPRESS KOTA BENGKULU
(Study Kasus di J&T Kota Bengkulu)

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi bentuk analisis yuridis perjanjian pengiriman barang dan jasa di J&T Express serta bagaimana proses pelaksanaan perjanjian dalam penerapan aturan hukum perjanjian pengiriman barang antara pengguna jasa dan penyedia jasa pengiriman barang J&T Express. Proses pelaksanaan perjanjian yang dimaksud adalah Perjanjian yang dibuat antara J&T Express dengan pengguna jasa disebut dengan perjanjian ekspedisi, sedangkan perjanjian antara J&T Express (ekspeditur) atas nama pengguna jasa dengan pihak pengangkut disebut perjanjian pengangkutan. Berdasarkan hasil penelitian melalui metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan penulis terhadap sampel penelitian yang berkaitan, disimpulkan bahwa bentuk analisis yuridis perjanjian pengiriman barang antara J&T Express dengan pengguna jasa dalam penerapan hukum perjanjian pengiriman barang Proses pelaksanaan perjanjian dalam penerapan hukum perjanjian pengiriman barang harus sesuai berdasaRkan pasal 1313 KUHPerdata dan 1320 KUHPdt Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penerapan hukum dengan cara mengisi from pernyataan khusus dengan ditandatangani matErai 6000. Tanggung jawab pihak J&T Express pada pengiriman terhadap barang-barang yang hilang/rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Namun bila barang yang akan dikirim masuk dalam kategori bernilai tinggi, penggantian kerugian barang dibayar penuh sesuai dengan besarnya nominal barang yang tertera/dicantumkan dalam polis asuransi atau penggantian kerugian dibayar dengan barang yang sama. Premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim. Apabila perusahaan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dapat dibebaskan dari tuntutan.

: ANDRE WIDIANTARA
NPM : 1680740035

DOSEN PEMBIMBING: HENDI SASTRA PUTRA, S.H., M.H

HUKUM

upt

06/04/2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Buku-Buku
Ahmadi Miru, Hukum Perikatan Rajawali Pers, Jakarta, 2012
Citra Umbara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung, 2017
Hans W. Micklitz, Rencana Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Mata Para Pakar Jerman, Warta Konsumen, Jakarta, 1998
Mariam Darus Badruljaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Muhammad, Abulkadir, Hukum Pengangkutan, Bandung: Citra Aditya Bakti 1998
Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang, Buku 3 Hukum Pengangkutan, Jakarta: Djambatan, 1995
R. Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: Alumni, 1984
Subekti, Pokok- Pokok Hukum Perdat PT Inter Masa: Jakarta, 2001
Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001
Team Fakultas Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, (Bengkulu: Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2020) Hlm.19
Titik Triwulan Tutik “Pengantar Hukum Perdata di Indonesia” Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
Zainuddin Ali, “metode Penelitian Hukum.” Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
Internet
http:/prakso17.blogspot.co.id/2012/07data-primer-dan-data-sekunder.html Prakso“Metode Penelitian’ dari diunduh tanggal 5 maret 2020
http://mediainformasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html,
pada tanggal 8 mei 2020
http://prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/sifat-hukum-perjanjian-pengangkutan.html di unduh pada tanggal 8 mei 2020 pukul 18.00 WIB
Peraturan Perundang-Undangan
KUH Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

pdf

bahasa indonesia