ANALISIS PENGELOLAAN ASET TANAH PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TANAH PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan aset tanah milik Pemerintah
Daerah Kota Pagar Alam yaitu banyakknya tanah milik pemerintah yang belum
tersertifikasi, kemudian masih ada tanah yang tumpang tindih kepemilikanya dengan
masyarakat hal inilah yang menjadikan pentingnya pengelolaan yang baik atas aset
tanah milik Pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pengelolaan aset tanah milik Pemerintah dan faktor apa saja yang
mendukung serta menghambat Pelaksanaan pengelolaan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah kota Pagar Alam
dan apa saja faktor pendukung serta penghambat pengelolaan.
Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam
penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh
melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini
menggunakan tekhnik analisis data dari miles dan huberman.
Pelaksanaan pengelolaan aset tanah milik pemerintah yang dilaksanakan oleh
Badan Keuangan Daerah dalam inventarisasi pengelolaan yang dilakukan telah
optimal mengingat data-data mengenai aset tanah yang cukup lengkap. Berbeda
halnya dengan sertifikasi dan juga pemanfaatan dimana peneliti dapat menyimpulkan
bahwah pengelolaanya masih belum optimal dilihat dari masih terdapat tanah yang
belum tersertifikasi, pemeliharaan yang tidak berjalan serta pemanfaatan akan aset
tanah masih sangat minim dimana masih banyak aset tanah yang terbengkalai dan
tidak terurus. Adapun faktor pendukung dari pengelolaan aset tanah milik pemerintah
yaitu adanya SOP atau standar oprasional prosedur yang membantu dalam pelaksaan
pengelolaan, juga dengan komunikasi yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya
dapat dilihat dari sikap para petugas terkait sebagai implementor kebijakan masih
belum baik sebagai petugas. Selain itu masih kurang sarana pendukung pagar
pembatas tanah sehingga masih sering menimbulkan masalah antara pemerintah dan
masyrakat yang suka mengakui hak atas tanah milik pemerintah

Albaryzi Ramadhani
NPM : 1770300036

Pembimbing:
Drs. Faizal Anwar, M.Si

Penguji I:
Dr. Sri Indarti, M.Si

Penguji II:
Rekho Adriadi, M.IP

Administrasi Publik

UPT PERPUSTAKAAN

11 November 2021

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Bahasa indonesia

Barata, Atep Adya, 2011, Panduan Lengkap Pajak Penghasilan, : Visimedia, Jakarta
Darise, Nurlan, 2009, Pengelolaan Keuangan Daerah. PT. Indeks, Jakarta.
Djumara, Noorsyamsa. 2007. Prinsip-prinsip Manajemen Aset/Barang Milik Daerah,
Jakarta
Hariyono, A, 2007. Prinsip & Teknik Manajemen Kekayaan Negara. Jakarta:
Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Umum.
Indiahono, Dwiyanto.2009. Kebijakan publik berbasis Dynamic Policy Analisys,
Gava Media: Yogyakarta
Mahmudi, 2010, manajemen keuangan daerah, PT. Gelora Aksara Pratama.
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. CV Andi Offset.
Yogyakarta.
Moekijat. 2007. Manajemen Personalisa dan Sumber Daya Manusia. CV. Mandar
Maju. Bandung.
Meleong Lexy, 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak-Pajak Penghasilan. Andi.Yogyakarta.
M. Yusuf. 2010. Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan
Keuangan Daerah Terbaik, Salemba Empat. Jakarta.
Siregar, D. 2004. Manajemen Aset. Satyatama Graha Tara. Jakarta.
Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.
Pustaka Pelajar : Yogyakarta
Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif Kuaitatif Dan R&D, Alfabeta:
Bandung.
Terry, George. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen. Cetakan kesepuluh. PT Bumi
Aksara. Jakarta.
JURNAL :
Agung, Krisindarto, 2012, Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota
Semarang. Jurnal Pembanggunan Wilaya dan Kota Volume 8(4): 403-411
Desember 2012 Semarang
Sholeh, Rochmansjah. 2010. Pengaruh Faktor-faktor Pengamanan Barang Milik
Daerah Terhadap Pengamanan Aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu
Selatan. Jurnal Administrasi dan Kebijakan
Fitri Wulandari (2019) Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintaah
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Skripsi. Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau : Administrasi Negara.
Murni (2017) pemanfaatan aset tanah milik pemerintah daerah untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah di kabupaten Berau. Skripsi Universitas Terbuka
Jakarta: Administrasi Negara
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam
Peraturan Walikota Pagar alam Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan walikota Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan
Organisasi
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah
Sumeks .co, berita online/2020/09/22/ terdapat ratusan aset lahan pemkot kota pagar
alam belum tersertifikasi/ diakses 17 januari 2021
Korans .com berita online/2018/01/17/ Dewan Desak Aparat Usut Penyalahgunaan
Aset Milik Pemkot Pagar Alam
http://www.Pagar Alamkota.go.id/?page_id=3696 (2021,Februari,04:16,33,09)