PERAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL
(STUDI KASUS PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU)

PERAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL
(STUDI KASUS PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU)

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam penataan pasar
tradisional merupakan salah satu yang menentukan pencapaian tujuan dan sangat terkait
langsung dengan peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional dalam proses
pencapaiannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan
menjelaskan peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kelurahan Panorama Kota
Bengkulu. Jenis penelitian adalah Yuridis Empiris dengan menjelaskan peran pemerintah dalam
penataan pasar tradisional di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dengan informan sebanyak 5
orang dengan metode sampling jenuh. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan
peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara statistik
deskriptif kualitatif dengan menggunakan presentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran
pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu
mendapatkan respon dengan baik dari pedagang terlihat banyaknya pedagang yang setuju dengan
adanya peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional tersebut. Adapun faktor pendukung
penataan pasar tradisional yang cukup baik dalam penataan pasar tradisional yaitu memberikan
modal usaha, tempat usaha dan lokasi usaha, sementara faktor penghambat adalah adanya sistem
dikotomi dari pemerintah kepada pedagang dalam memberi modal usaha, karena pemerintah
lebih mengutamakan sistem pendekatan baik itu keluarga maupun golongannya.

Bambang Hariyanto
1880740126

Pembimbing
Hendri Padmi, S.H., M.H.,

HUKUM

UPT PERPUSTAKAAN

05 DESEMBER 2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

BAHASA INDONESIA

Abdullah, D, 2016. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Jurnal Hukum Positum, 1(1).
Agus Dwiyanto, 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cet.Ke-3.
Aliyah, I., 2020. Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota. Yayasan Kita Menulis.
Andriani, M. N., & Ali, M. M., 2013. Kajian eksistensi pasar tradisional Kota Surakarta. Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota), 2(2).
Ani Sri Rahayu, 2017. Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Malang.
Anih Rahmanilah, 2018. “Pengertian Pasar secara umum”. Universitas Semarang, Semarang.
Ariyani, N, 2019. Penataan Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia Berdasarkan Teori “Von Stufennaufbau De Rechtsordnung. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 7(2).
Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009. Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
Bagir Manan,2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
Elvira Dwi Ginting, 2010 Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan, Medan, USU Press.
Hisam Sam, “ Pengertian Pasar Menurut Para Ahli Beserta Jenis-Jenisnya”. (http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pasar-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenisnya/, Diakses 23 Januari 2022),
Irawan Soejito, 1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2015, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-pUndang-Undang/422-harmonisasi-peraturan-daerah diakses pada 13 Januari 2022
M. Darwis, 1984 “Penataan kembali Pasar Kotagede” Universitas Gajah Mada.
Maharani, W. M., 2019. Regulasi Penataan Pasar Modern dan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Blitar. Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media, 8(01).
Martin, I, 2017. Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah). Jurnal Wawasan Yuridika, 1(2).
Marwan, Ali dan Evlin Martha, 2018. Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.15 No.2.
Moenta Pangerang & Pradana Anugrah,2017. Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Makassar.
Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Ni’matul Huda, 2009. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung.
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Bagian 1.Umum.
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan,
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern,
Sinyo Harry Sarundajang, 1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Sinyo Harry Sarundajang,1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Tambunan, T, 2020. Pasar Tradisional dan Peran UMKM. PT Penerbit IPB Press.
Tim Lapera, 2016. Otonomi Pemberian Negara, Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Wasilah, W., & Misbahuddin, M, 2017. Pasar Tradisional Dengan Penataan Modern Di Kota Makassar. Nature: National Academic Journal of Architecture, 4(1).
Wawancara dengan Bapak Jon Heriadi, Bagian Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, 17 Februari 2022
Wawancara dengan Bapak Irwan Fansyuri, Kepala UPTD Pasar Panorama, 18 Februari 2022
Zainal Arifin, 2012, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, Bandung, PT Remaja Rosdaka