PERAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
OTONOMI DESA PADANG PANDAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
Dublin Core
Title
PERAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
OTONOMI DESA PADANG PANDAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
OTONOMI DESA PADANG PANDAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
Creator
Nofef Syah Putra
1880740151
1880740151
Hendri Padmi, S.H.,M.H
Source
HUKUM
Publisher
UPT.Perpustakaan
Date
07 Desember 2022
Contributor
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Rights
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Language
Bahasa Indonesia
Identifier
A. Buku
Abdurrahman, 1987, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Media
Sarana Press, Jakarta.
Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Bandung, PT
Citra Aditya Bakti
Ateng Syafrudin, Republik Desa, (Bandung: PT Alumni, 2010)
Asep Muslim, 2007, Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi
Daerah, Perca, Jakarta.
Herman Abdullah, 2009, Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota
Terkemuka di Indonesia, Rmbooks,Jakarta.
HW.Widjaja, 2005, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh,
Grafindo Persada, Jakarta.
M Salahudin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Cetakan Pertama, Jakarta
: Kemernterian Desa PDTT RI 2015)
Ni’matul Huda, 2005, Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangannya,
Dan Problematikanya, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
Paulus Effendi Lotulung, 2013, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan,
Salemb Humanika, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, “Penelitian Hukum” Jakarta, Kencana,
R. Bintarto, Geografi Desa, (Yogyakarta : Up.Spring, 1989)
Sadu Wasistiono, Irwan Tahir, 2007, Prospek Pengembangan Desa,
Fokusmedia, Bandung.
Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, “Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta, PT
RajaGrafindo Persada.
Yusnani Hasyimzoem, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah,
Hukum Pemerintahan Daerah, Cet, I (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2017)
B. Jurnal
Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Administrasi
Publik, vol I, No.6.
Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum
Nasional, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang
diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar.
Bambang Adhi Pamungkas, Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal USM Law Review Vol 2
No 2 Tahun 2019
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa, JURNAL M.AKBARMOVIZAR, Tanjung Pinang 2015
Lia kartika Putri, Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa, Jurnal
Legislasi Indonesia Vol 13 No 2 Tahun 2016
C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 76 Tahun 2001, Tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142
Abdurrahman, 1987, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Media
Sarana Press, Jakarta.
Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Bandung, PT
Citra Aditya Bakti
Ateng Syafrudin, Republik Desa, (Bandung: PT Alumni, 2010)
Asep Muslim, 2007, Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi
Daerah, Perca, Jakarta.
Herman Abdullah, 2009, Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota
Terkemuka di Indonesia, Rmbooks,Jakarta.
HW.Widjaja, 2005, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh,
Grafindo Persada, Jakarta.
M Salahudin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Cetakan Pertama, Jakarta
: Kemernterian Desa PDTT RI 2015)
Ni’matul Huda, 2005, Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangannya,
Dan Problematikanya, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
Paulus Effendi Lotulung, 2013, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan,
Salemb Humanika, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, “Penelitian Hukum” Jakarta, Kencana,
R. Bintarto, Geografi Desa, (Yogyakarta : Up.Spring, 1989)
Sadu Wasistiono, Irwan Tahir, 2007, Prospek Pengembangan Desa,
Fokusmedia, Bandung.
Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, “Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta, PT
RajaGrafindo Persada.
Yusnani Hasyimzoem, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah,
Hukum Pemerintahan Daerah, Cet, I (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2017)
B. Jurnal
Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Administrasi
Publik, vol I, No.6.
Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum
Nasional, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang
diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar.
Bambang Adhi Pamungkas, Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal USM Law Review Vol 2
No 2 Tahun 2019
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa, JURNAL M.AKBARMOVIZAR, Tanjung Pinang 2015
Lia kartika Putri, Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa, Jurnal
Legislasi Indonesia Vol 13 No 2 Tahun 2016
C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 76 Tahun 2001, Tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142
Collection
Citation
Nofef Syah Putra
1880740151
and Hendri Padmi, S.H.,M.H , “PERAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
OTONOMI DESA PADANG PANDAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed May 3, 2024, http://repo.umb.ac.id/items/show/3303.
OTONOMI DESA PADANG PANDAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed May 3, 2024, http://repo.umb.ac.id/items/show/3303.