TANGGUNG JAWAB APOTEK KETIKA KONSUMEN
DIRUGIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TANGGUNG JAWAB APOTEK KETIKA KONSUMEN
DIRUGIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Skripsi ini berjudul “Tanggung jawab Apotek Ketika Konsumen Dirugikan
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen”. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bentuk pertanggung
jawaban apotek sebagai pelaku usaha jika konsumen dirugikan menurut undangundang perlindungan konsumen, dan Untuk mengetahui penyelesaian sengketa
antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan hukum perlindungan konsumen.
Dalam penulisan menggugakan metode penelitian hukum Normatif dengan
menggunakan pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.
Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum skunder, bahan hukum primer
dan bahan hukum tersier. Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu,
studi pustaka. Analisa bahan hukum dengan cara mengkaji berdasarkan pandangan
hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, dan artikel.
Hasil dari penelitian dalam hal apotek melakukan pelanggaran dalam
menjalankan kegiatan usahanya maka pihak apotek dapat dikenakan sangsi
sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun
2017 Tentang Apotek, Pasal 31 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan
menteri ini dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa. Peringatan tertulis, penghentian sementara
kegiatan dan pencabutan SIA.
Apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, maka
penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tersebut dapat
dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar
pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi berpedoman pada
UUPK sedang penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi diatur dalam
UUPK dan pengaturan hukum acara perdata.

Oki Syahputra
1780740015

Pembimbing :
Hendi Sastra Putra, SH., MH

Pembimbing :

UPT.Perpustakaan

7 Desember 2022

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Bahasa Indonesia

A. BUKU
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, P.T.
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hans Kelsen, 2008, Pure Theory of Law Terjemah Raisul Muttaqien Teori Hukum
Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Cetakan Keenam, Penerbit
Nusa Media, Bandung
Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Transmedia Pustaka,
Jakarta Selatan.
Joni Emirzon, 2000, Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa penilai. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta,
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan yang Lahir dari
Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta
Subekti, 2009, Kitap Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnyana
Pramita,Jakarta.
Sri narwanti, 2014, Pendidikan Karakter, Familia Pustaka Kaluarga. Jogjakarta
Sudaryatmo. 1996. Masalah perlindungan di Indonesia . Penerbit Citra Aditya
Bakti: Bandung.
Zainudin Ali. 2014, Metode Penelitian, Sinar Grafik, Jakarta
B. Jurnal
Aditha Riang Putri Azhari, Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengelolah Apotek
Dalam Perjanjian Jual Beli Obat Keras Tanpa Menggunakan Resep
Dokter. Universitas Sriwijaya Palembang 201 9
Amelia Nastiti. Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pemberian Obat Resep Pasien
Selaku Konsumen Bila Terjadi Medication error (studi pada apotek di
kota solo). Jurnal Diponegoro Law Review. Nomor. 2. Tahun 2016
Arnando Umboh. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak
Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia. Lex Privatum No. 6.
Agustus 2018
Ananda Dwinanti Kinasih. Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa
PenguasaanHak Ayas Tanah Melawan Hukum. Jurnal Privat Law Vol. VII
No. 1 Januari - Juni 2019.
Dahlia. Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum. Maret 2014
Dapot Matanari. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Perusahaan Pemasang Iklan
Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lex Administratum. No. 2. Maret
2017.
Faiqotul Isma Dwi Utami. Efektiviyas Komunikasi Negosiasi Dalam Bisnis. Jurnal
No.2. Desember 2017
Firya Oktaviarn. Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan
Konsumen Menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum. No. 2. Oktober 2015
Fransiska Novita Eleanora. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha
Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No 8 Tentang Perlindungan Konsumen.
Jurnal Krtha Bhayangkara, No. 2, Desember 2018
Hesti Dwi Atuti. Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan
Penyelesaian sengketa Konsumen. Jurnal Mimbar Justitia. No.02 Edisi
Juli-Desember 2015
Haryanto. Pembuktian Terjadinya Kerugian Imateriil Dan Kriteria Dalam
Menentukan Besarnya Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum. Skripsi Universitas Muhammadiya Palembang Fakultas Hukum, 2012
Ilham Rijab. Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apotek Terhadap
Konsumen Atas Peredaran Vaksin Palsu Di Kecamatan Sailkota
Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Fakultas Hukum Universitas Riau Desember
2020
Lastini. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Lex
Privatum. No.6, Juli 2016
Lois Yulius. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan
Konsumen. Jurnal, Lex Privatum, Vol.1 No.3, Juli 2013.
Maryanto. Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK. Cetakan Pertama
Unissuala Press Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 2019
M. Tjoanda. Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober - Desember 2010
Ming Irianto Logowo. Implementasi Tanggung Jawab Pengelolah Apotek
Terhadap Konsumen. Hukum Dinamika Masyarakat. No.2 April 2019
Misnar Syam. Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam
Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jurnal Hukum Acara Perdata, No. 1,
Januari-Juni 2018
Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap
konsumen dalam hal terjadinya Hortweighting ditinjau dari UU RI No 8
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Magister Hukum Udayana.
No. 4. Desember 2017
Nurul Fibrianti. Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian sengketa
Konsumen Melalui Jalur Litigasi. Jurnal No. 1, Januari-Juni 2015
Putri Utami Dian Safitri. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen
Atas Produk Kosmetik Yang Menyesatkan. Fakultas Hukum, Universitas
Jember. Disetujui 26 November 2021
Retno Yuniyanti. Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Sebagai Pertanggung
Jawaban Dalam Perbuatan Melawan hukum. Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Depok, 2008
Rita Rahman. Perlindungan hukum Bagi konsumen Obat-obatan Terhadap
Promosi Obat Perusahaan Farmasi, Makasar. 2013
Riza Ameliyani. Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Konsumen Akibat
Kesalahan Pemberian Obat. Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiya Malang. 2017.
Rizayusmanda. Ekstensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam
Menyelesaiakan Sengketa Konsumen ( Kajian Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Fakultas Hukum
Universitas Palambang. No.3, September 2017
Rosmawati. Analisa terhadap perlindungan konsumen menurut UU No. 8 tahun
1999 ditinjau dai hukum pidana dan hukum atministrasi Negara ( study
perbandingan). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya Palembang
Sulistyowati. Kendala-kendala Badan Penyelesaiang Sengketa Konsumen dalam
Menyelesaiakan Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha.. Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang. 2006
Sari Etica. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Memenuhi Jaminan Mutu dan
Keamanan Produk Pengolahan Perikanan Kemasan di Kota Medan. Skripsi Universitas Muhammadiya Sumatera Utara Medan. 2016.
Surya Muhammad Gunarsa. Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Terkait Keberatan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagai
Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jurnal Terakreditasi Nasional. Volume 25 Nomor 2, Juli-Desember 2019.
Tiara Puspitasari Widhiastuti. Hak dan Kewajiban Apoteker Terhadap Pasien
atau Konsumen Menurut Hukum Kesehatan. Institut Ilmu Kesehatan Surya
Mitra Husada Indonesia
Veronica Komalawatia. Tanggung Jawab Apotek Dalam Pelayanan Obat
erdasarkan Resep dokter. Artikel diterbitkan 29 Mei 2020
Widi Nugrahaningsih Dan Mira Erlinawati. Implementasi Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis
Online. Jurnal Serambi Hukum No. 01 Februari 2017
Wira C Pelealu. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Predaran Obat
llegal Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen. Lex et Societa. No.7 Juli 2016
Zsalzsabella Putri Moudzie. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam
Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Racikan Apotek Tanpa Resep
Dokter. Jurist-Diction. No. 5 September 2021
C. Pereturan Perundang-Undangan
Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia Nomor:
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Kitap Undang Undang Hukum Perdata
Peraturan Menteri Kesehatan Rebublik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Apotek
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Pekerjaan Kefarmasian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat