ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU NOMOR 001/PS.REG/17/X/2020. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015

Dublin Core

Title

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU NOMOR 001/PS.REG/17/X/2020. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015

Description

Bahwa di dalam Skripsi ini ada dua persoalan yang dikaji antara lain: (1)
Bagaimana kewenangan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam penyelesaian
sengketa No 001/PS.REG/17/X/2020. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015. (2) Bagaimana pertimbangan hukum Putusan No
001/PS.REG/17/X/2020 Terkait pembatalan Berita Acara Pleno No 1253/PL.02.3-
BA/17/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Bahwa adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam mengenai Putusan
kewenangan Bawaslu Provinsi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan serta
pertimbangan hukum dalam putusan terkait dengan penyelesaian sengketa
pemilihan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang biasa di sebut
dengan penelitian hukum yuridis, penelitian hukum yuridis adalah penelitian
hukum yang mengkaji pada norma-norma yang berada pada peraturan perundangundangan. Bahwa adapun dari hasil penelitian ini menunjukan: (1) bahwa
Bawaslu Provinsi Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus
perkara terkait dengan sengketa pemilihan. (2) bahwa pertimbangan hukum dalam
putusan No 001/PS.REG/17/X/2020 Terkait pembatalan Berita Acara Pleno No
1253/PL.02.3-BA/17/Prov/IX/2020 mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
huruf g Undang-Undang Pemilihan, bahwa pemohon telah memenuhi syarat
sebagai calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu
Tahun 2020 karena telah memenuhi ketentuan melewati jangka waktu 5 tahun
selesai menjalani pidana penjara yang telah ditafsirkan melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XII/2019 Tanggal 11 Desember 2019.

Creator

Andi Wibowo
NPM : 2174201192
Pembimbing
J.T, Pareke
Penguji 1
Rangga Jayanuarto
Penguji 2
Sinung Mufti Hangabei

Source

FAKULTAS HUKUM

Publisher

UPT PERPUSTAKAAN

Date

13 Juni 2023

Contributor

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Rights

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Format

PDF File

Language

BAHASA INDONESIA

Type

JURNAL SKRIPSI

Identifier

A. BUKU
Arifin, Anwar. Pencitraan dalam politik, (Jakarta: pustaka Indonesia,
2006);
Arif Budiman, Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi, (Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2002).
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006,
Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT.Rineka Cipta,
1996;
Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006;
Bintar R. Siragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di
Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998;
Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Nusamedia, Jakarata, 2007;
Hufron dan Syofyan Hadi, Ilmu Negara Kotemporer, Laksbang Grafika,
Surabaya, 2016;
Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Malang:Bayumedia Publishing, 2006;
Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sitem Pemilihan
Umum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017;
Lubis, M. Solly, Ilmu Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2012;
Mukthie Fadjar dkk, 2010, Konstitusionalisme Demokrasi; sebuah
diskursus tentang Pemilu Otonomi Daerah dan Mahkamah
Konstitusi, InTrans Publising, Malang;
Marzuki,Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada,
2010,
Mahmud, Peter, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia Group,
2005);
Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sitem Pemilihan
85
Umum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017;
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada,
2010;
Niā€™matul Huda, Ilmu Negara, Raja Grafindo, Jakarta, 2014;
Putra, Dwi (2019). Buku Saku Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019. Jakarta
Pusuat: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Puslit IAIN, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, IAIN Jakarta
Press, Jakarta, 2000;
Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991;
Rahardjo, Satjipto, penegakan hukum progresif, jakarta, PT Kompas
Media Nusantara, 2010;
Soekanto,Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu
Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003;
Siragih, Bintar R., Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di
Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998;
Samuel Huntington, Gelombang Demokrasi Ketiga, Grafiti, Jakarta,
1997;
Siswanto Sunarno, 2009 , Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta;
Sidharta, Bernard Arief, Refeleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah
Penelitian tentang Fungsi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan
Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional
Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1999);
Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu
Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003;
B. ARTIKEL
Akses di artikel, Rokan Hulu, Perananan Bawaslu Pengawasan dan
Partisipasi Pemilu.https://rokanhulu.bawaslu.go.id peranan
bawaslu pengawasan dan partisipasi pemilu: Bawaslu sebagai
lembaga yang bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan
86
Pemilu disamping, yang cukup berat dan besar.
Akses diartikel detiknews, "Komisi Pemilihan Umum: Fungsi, Tugas
hingga Daftar Ketua KPU" selengkapnya
https://news.detik.com/berita/d-4848695/komisi-pemilihanumum-fungsi-tugas-hingga-daftar-ketua-kpu.
Artikel https://id.wikipedia.org/wiki/Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia diakses pada tanggal 29 Agustus 2022
https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id repos FileUpload Demokrasi
pembelajaran Harris Soche menjelaskan bahwa, badan yang
diserahkan untuk memerintah.
https://ponorogo.bawaslu.go.id/2020/05/10/ perbedaan regulasi
penyelenggaraan pemilu dan pemilihan/ : akses pada 29 Agustus
2022
pembelajaran Harris Soche menjelaskan bahwa, badan yang diserahkan
untuk memerintah. Diaskses pada 31 Agustus 2022
Election (political science)," Encyclopedia Britanica Online". Diakses
tanggal 29 Agustus 2022.
Akses diartikel detiknews, "Komisi Pemilihan Umum: Fungsi, Tugas
hingga Daftar Ketua KPU" selengkapnya
https://news.detik.com/berita/d-4848695/komisi-pemilihanumum-fungsi-tugas-hingga-daftar-ketua-kpu;
Artikel diakses tanggal 6 April 2023 pada
https://portal.kesbangpol.bandung.go.id/komisi-pemilihanumum-kpu/
Artikel https://id.wikipedia.org/wiki/Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia diakses pada tanggal 3 Maret 2023
Artikel detiknews, https://news.detik.com/berita/d-6278612/apa-itudkpp-sejarah-tugas-wewenang-dan-daftar-anggota-dkpp-ri.
diakses pada tanggal 4 April 2023
87
C. UNDANG-UNDANG
Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang;
Undang-undang nomor 7 tahu 2017 tentang Pemilihan Umum

Collection

Citation

Andi Wibowo NPM : 2174201192 et al., “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI BENGKULU NOMOR 001/PS.REG/17/X/2020. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed April 17, 2024, http://repo.umb.ac.id/items/show/3754.