PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Penggunaan administrasi yang baik dapat digunakan sebagai bagian dari
pekerjaan untuk melaksanakan standar sistem aturan mayoritas di dalam
organisasi otoritas publik, melihat keadaan masalah yang terkait dengan ASN
yang saat ini harus dilakukan sehubungan dengan administrasi yang baik untuk
mencapai tujuan hierarkis yang besar, dalam mencapai tujuan tersebut penting
untuk dijunjung tinggi oleh sumber daya manusia, menjadi perwakilan khusus
yang memiliki disposisi standar administrasi yang baik. Pemeriksaan ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan administrasi yang
baik telah dilaksanakan dengan tepat atau tidak. Lima orang menjadi informan
dalam penelitian ini, yang menggunakan metode kualitatif dan desain penelitian
deskriptif untuk menjelaskan dan mendeskripsikan permasalahan yang muncul di
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu sedetail mungkin. Strategi
pemilahan informasi memanfaatkan strategi persepsi, pertemuan, dan
dokumentasi. teknik analisis data yang menggunakan langkah-langkah mereduksi
data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Di Kantor Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu, beberapa indikator menunjukkan bahwa penerapan
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik belum optimal, seperti yang
ditunjukkan oleh temuan penelitian. Hal ini terlihat dari indikator-indikator: (1)
efektivitas dan efisiensi telah dilaksanakan dengan baik, dengan sebagian pegawai
melaksanakan tanggung jawab jauh sebelum deadline dan tidak pernah melalaikan
pekerjaannya; (2) keadilan dalam prinsip-prinsip tata kelola yang baik telah
diselesaikan dengan baik, dengan hak dan perlakuan yang sama untuk semua
karyawan; (3) transparansi belum terlaksana dengan baik, masih terdapat hal-hal
yang tidak terbuka di instansi, seperti beberapa penjelasan mengenai biaya dan
pengeluaran yang tidak dipublikasikan secara terbuka; (4) asas negara hukum
belum terlaksana secara optimal karena ada.

Melsa Mita
NPMi : 1963201034

Pembimbing
juim Thaap

Penguji 1
Rosidin

Penguji 2
Titi Darmi

ADMNISTRASI PUBLIK

UPT PERPUSTAKAAN

15 Juli 2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

PDF File

BAHASA INDONESIA

JURNAL SKRIPSI

Arifin, 2010, Pennelitian Pendidikan, Yogyakarta: Lilin Persada Press.
Basri, Syarifuddin, dkk, 2012, Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance
Pada Penerimaan CPNS di Kabupaten Bantaeng, Makasar, Melalui
http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/02c6b8fce7eee7a8b63f0236e0afb85
6.pd f, Diakses pada tanggal 18 Desember 2020.
Dwijowjoto, Riant Nugroho, 2006, kebijakan Publik, Jakarta: PT. Elek Media
Kompatindo.
Dwiyanto, Agus, (2010), Reformasi Aparratur Negara Ditinjau Kembali,
Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Gedeona, Triwibawanto Hendrikus, 2010, Reformasi Birrokrasi Pemerintah
Menuju Good Governance Dalm Prspektif Administrasi Publik, Jurnal
Ilmu Administrasi, Volume VII No. 2, Bandung, melalui
http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/325, Diakses
16
Kansil, C.S.T. (1979) Pokok-Pokk Hukum Kepegawaiian Republik Indonesia,
Jakarta: Pradya Paramitha.
Moleong, Lexy. J. 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja
Karya.
Pahlevi, R. (2013), Analisis Efektivitas Proses Rkrutmen dan Seleksi dalam
Memnenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia PT. Teknologi Riset
Global InvestamaJakarta,
http://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/65315/analisisefektivitas- pelaksanaan-rekrutmen-dan-seleksi-dalam-memenuhikebutuhan-sumber- daya-manusia-pt-trg-investama-jakarta-periodejanuari-2013-desember- 2013-.html, Diakses pada tanggal 5 januari
2021.
Poerwadarminta, W.J.S. (1986) Kamus Bessar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka.
Ruliyati, 2011, Strategi Mengwujudkan Good Governance Melalui Transparansi
Pelayanan Publik, Jakarta Pusat Al-Fikri.
Santosa, P. (2008), Admisistrasi PblikTeori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT. Refika Aditama
Sedarmayanti (2004), Good Governance (KepemerIintahan Yang Baik), Bandung:
Mandar Maju.
Sundarso, et,al,(2011), Teori Adminnistrasi, Jakarta: Universitas Terbuka.
76
77
Sutrisno, Edy, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Kencana.
Widjaja, A. W. (2006) Adminitrasi Kepegawaian, Jakarta: Rajawali
Widodo, 2010, Analisis Kebijakan Publik, Jakarta: PT.
Bumi Aksara.
Yuliono, Nanda Regita, dan Sutjipto Ngumar,2019,Implemetasi Prinsipiprinsip
Good Governance Dalm Mningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan
Publik, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntasi, Volume 8 No 6, melalui
http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/214
4/21 50, diakses pada tanggal 16 Desember 2020.
Andrianto, Nico. 2007. Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas
Publik melalui E-Government. Malang: Bayumedia Publishing.
Ermaya, Suradinata.1998. Manajemen Pemerintahan dan Otonomi
Daerah.Bandung :Ramadan
Nugroho, Riant. 2012. Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,
Manajemen Kebijakan). Jakarta: PT.Gramedia.
Rakhmat, Jalaluddin, 2004. Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh
Analisis
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
Jurnal Penelitian:
Azzam, Pawito & Kandyawan. 2013. (Studi Analisis isi Kuantitatif
TentangPemberitaan Kasus Korups iHambalang Yang Melibatkan
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat AnasUrbaningrum Pada Harian
Kompas Edisi 1 Februari - 31 Maret 2013). Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Sumber Lain :
Arjamudin. 2012. Penerapan Konsep Good Governance di Indonesia. Melalui
http://arjaenim.blogspot.co.id/2012/11/penerapan-konsep-goodgovernancedi.html[08/07/2017]
Febrian. 2009. Penerapan Good Governance di Indonesia. Melalui
http://beritagratis.blogspot.co.id/2009/10/penerapan-good-governancediindonesia.html[06/07/2017].