ANALISIS ATURAN PERCERAIAN DAN PERKAWINAN BAGI PEGAWAI NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PERCERAIAN PEGAWAI SAMSAT PROVINSI BENGKULU)

ANALISIS ATURAN PERCERAIAN DAN PERKAWINAN BAGI PEGAWAI NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PERCERAIAN PEGAWAI SAMSAT PROVINSI BENGKULU)

Izin perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah
Kota Bengkulu pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
Alasan pengajuan izin perceraian adalah perselisihan dalam rumah tangga secara
terus menerus, sedangkan mekanisme prosedur izin perceraian Pegawai Negeri
Sipil tidaklah semudah masyarakat sipil. Dalam penelitian ini terdapat satu kasus
di Samsat Kota Bengkulu yang berhasil dimintai keterangan berupa wawancara
sebagai data tambahan.
Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana
Implemantasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai?. 2) Apa yang
membedakan antara warga sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai sehingga mengalami proses yang berbeda?.
Metodologi yang penulis gunakan adalah penelitian empiris, penelitian empiris merupakan penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan
yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Sifat penelitian digunakan
penulisan hukum ini adalah deskriptif yaitu penelitian dengan satu variable dan
tidak saling bersinggungan, yang merupakan penelitian yang berusaha
mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi.

Hengky Suan
NPM : 1974201002

Pembimbing
Hendi Sastra Putra

Penguji 1
Rangga Jayanuarto

Penguji 2
Sinung Mufti Hangabei

FAKULTAS HUKUM

UPT PERPUSTAKAAN

15 Juli 2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

PDF File

BAHASA INDONESIA

JURNAL SKRIPSI

Buku:
Abdullah Boedi,(2013) Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim: Pustaka
setia
Abdoel Djamali R, Pengantar Hukum Indonesia,(Jakarta: Raja Grafindo,2003)
Isnaeni Moch,(2016) Hukum Perkawinan Indonesia: Refika Aditama
Prodjohamidjojo Martiman,(2011), Hukum Perkawinan Indonesia
Prodjodikoro Wiryono, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Alumni,1991)
Rachman Anwar,Thalib Prawita, Muhtar Saepudin Hukum Perkawinan Indonesia
Dalam Persfektif Hukum Perdata,Hukum Islam Dan Hukum Administrasi
Syaifuddin, Muhammad,(2013) Hukum Perceraian
Sudarsono,(2012) Hukum Perkawinan Nasional: Rineka
Soimin Soedharyono, Hukum Orang dan Keluarga, Persfektif Hukum Perdata
Barat/BW, Hukum Islam,dan Hukum Adat,( Jakarta: Sinar Grafika,2004)
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 20 Agustus 1975,
Nomor MA/Pemb/0807, tentang Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung
Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Jurnal Situs Internet
https://bkpp.kulonprogokab.go.id/detil/1964/perkawinan-perceraian
https://magdalene.co/story/asn-pns-perempuan-bercerai
https://journal.unita.ac.id
https://sg.docs.wps.com/l/sIGC78dRB3areoQY?sa=00&st=0t&v=v2