TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI IA KOTA BENGKULU)

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI IA KOTA BENGKULU)

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannyadan hak-hak dari pihak-pihak lain. Korupsi merupakan suatu fenomena sosial mengenai perilaku manusia yang menyimpang dan merupakan ancaman bagi masyarakat dan negara. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat banyak terjadi ketidakadilan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Sedangkan sifat penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Penyelenggara Negara tidak dapat menjadi alasan penjatuhan pidana minimum pelaku korupsi, karena pelaku korupsi adalah penjahat yang rasional di bandingkan pelaku tindak pidana umum, karena sebelum melakukan kejahatan telah memperhitungkan segala resiko yang akan di hadapinya, termasuk proses hukum. Hakim dengan kebebasannya, memegang peranan penting dalam menjatuhkan putusan pemidanaan khususnya dalam perkara tindak korupsi. Sehingga hakim harus cermat dalam menjatukan suatu putusan, dengan berdasarkan ketentuan yang ada serta melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan. Selain itu hakim juga harus melihat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat agar putusan yang ambil adalah putusan yang mampu memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak. Ketentuan minimum khusus yang ada dalam undang-undang perlu menjadi pertimbangan bagi setiap pihak dalam memberikan hukuman. Meskipun di satu sisi hal tersebut menjadi perdebatan ketika diperadapkan pada suatu kasus tertentu. Bahwa terkadang dalam kasus tertentu hukuman minimal yang ada masih terlalu berat bagi seseorang karena harus pula diperhatikan apa motivasi dari pelaku serta bagaimana peranannya dalam suatu tindak pidana.

Kindly Habiku
NPM: 1974201065

Pembimbing
Hendri Padmi

Penguji I
Sinung Mufti Hangabei

Penguji II
Mikho Ardhinata

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UPT PERPUSTAKAAN

23 MARET 2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

PDF File

BAHASA INDONESIA

JURNAL REPOSITORY

A. Buku
Arief, Barda Nawawi, 2002, Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana, Citra
Aditya Bakti, Bandung.
Chaerudin, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak
Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung.
Danil, H. Helwi, 2014, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan
Pemberantasannya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Dewi, Erna 2013, Hukum Penitensier Dalam Perspektif, Lembaga Penelitian
Universitas Lampung, Lampung.
Hamzah, Andi, 2011, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Muhadjir, Noeng, 2009, Metodologi Penelitian, Sinar Grafika, Jakarta.
Mustofa Abdula dan Ruben Ahmad, 2009, Intisari Hukum Pidana, Ghalia
Indah, Jakarta.
Prasetyo, Teguh, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Yogyakarta.
Scaffmeister dkk, 2011, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
______, Hukum Pidana 1, 2010, Yayasan Sudarto, Jakarta.
Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke18, Alfabeta, Bandung.
Witanto, Darmoko Yuti 2013, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen
Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana,
ALFABETA, Bandung.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
C. Artikel/Karya Ilmiah
Latumaerissa, Denny, Penetapan Sanksi Minimum Khusus Pada Tindak
Pidana Narkotika, Jurnal Belo, Vol.5 No.1 Agustus 2019 - Januari
2020.