Browse Items (422 total)
- Collection: Ilmu Hukum
Sort by:
TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERDA KOTA BENGKULU NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
(Studi Di Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu)
Tinjauan Yuridis Implementasi Perda Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020
Tentang Bangunan Gedung (Studi Di Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu).
Tujuan peneliaian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Perda Kota
Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang…
Tentang Bangunan Gedung (Studi Di Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu).
Tujuan peneliaian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Perda Kota
Bengkulu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang…
Tags: Bangunan Gedung, Perda, Tinjauan Yuridis
ANALISIS YURIDIS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN
( Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kepahiang)
Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan tersebut, namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP LAYANAN PDAM KOTA BENGKULU TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Yang memproduksi atau mengolah air, sangat membutuhkan konsumen sebagai pelanggan. Dalam hubungan konsumen dengan produsen, konsumen sebagai pihak yang ebih lemah sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan hukum, permasalahan yang akan dibahas…
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN DAN PENERAPAN HUKUM ADAT REJANG DI
KABUPATEN KEPAHIANG
Dalam upaya memberdayakan dan melestarikan Hukum Adat Rejang Kepahiang maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang. Tujuan diberlakukannya…
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN ANTARA KELOMPOK SIMPAN PINJAM DENGAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI DESA KOTA PADANG KECAMATAN MANNA
The implementation of unsecured credit agreements between women's savings and loans groups (SPP) and the activity management unit (UPK) of the National Community Empowerment Program (PNPM) Mandiri, from planning to implementation, is always…
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN ANTARA KELOMPOK SIMPAN PINJAM DENGAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI DESA KOTA PADANG KECAMATAN MANNA
Pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan antara kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dengan unit pengelola kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan selalu dibayangi oleh…
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL DAN PERILAKU DI WILAYAH HUKUM POLRES SELUMA
Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku. Penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental …
PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA LUBUK BETUNG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS
Tanah merupakan suatu faktor sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat,
terlebih-lebih dilingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya
menggantungkan kehidupan dari tanah. Hak milik termasuk hak yang paling kuat atas
tanah,…
terlebih-lebih dilingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya
menggantungkan kehidupan dari tanah. Hak milik termasuk hak yang paling kuat atas
tanah,…
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMURNIAN MINERAL TANPA IZIN DI DESA TAMBANG SAWEAK KAB. LEBONG
Selain penambangan liar atau tambang tanpa hak, terdapat tindak pidana lain di
bidang pertambangan yaitu pemurnian mineral tanpa izin. Salah satunya yang
terjadi di Desa Saweak Kabupaten Lebong. Kejadian tindak pidana bermula ketika
terpidana…
bidang pertambangan yaitu pemurnian mineral tanpa izin. Salah satunya yang
terjadi di Desa Saweak Kabupaten Lebong. Kejadian tindak pidana bermula ketika
terpidana…
TINJAUAN YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (Studi Kasus Nomor LP/A74/XI/2022/SPKT/Bengkulu Selatan)
Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan memindah tangankan atau menyebarluaskan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sehingga dalam konteksnya yang berhak mengedarkan sediaan farmasi dan alat…
Tags: Pengedaran, Sediaan Farmasi, Tindak Pidana
Featured Item
PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PADA
PERUSAHAAN ASURANSI
( Studi Kasus Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia
Periode 2016-2021 )
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Profitabilitas,
Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak
(Studi…