Browse Items (422 total)

  • Collection: Ilmu Hukum

KEDUDUKAN AHLI WARIS PINDAH AGAMA (STUDI HUKUM ADAT BALI DI DESA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS SUMATRA SELATAN)

Warisan bukan hanya harta kekayaan saja, melainkan termasuk harta
benda yang kurang memiliki nilai ekonomi dan berbagai bentuk tetegenan atau
kewajiban sebagai ahli waris. Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk
menyusun tugas akhir dengan…

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM KEWARISAN HUKUM ADAT SUKU LEMBAK (STUDI KASUS DI KELURAHAN DUSUN BESAR KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU)

In the inheritance system, the position of adopted children
whose appointment process is through traditional ceremonies
and the help of the customary head is equated with biological
children, while the family relationship with their own parents…

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA KUE MAK SHANDY TERHADAP PENDAFTARAAN HAK MEREK DAGANG DI KOTA BENGKULU

Kesadaran hukum para Pelaku Usaha tergolong sangat rendah. Hal tersebut
disebabkan karena beberapa faktor, yang pertama kurangnya pengetahuan
mengenai pendaftaran merek, yang kedua faktor anggapan bahwa merek tidak
perlu didaftarkan, yang…

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA KUE MAK SHANDY TERHADAP PENDAFTARAAN HAK MEREK DAGANG DI KOTA BENGKULU

Kesadaran hukum para Pelaku Usaha tergolong sangat rendah. Hal tersebut
disebabkan karena beberapa faktor, yang pertama kurangnya pengetahuan
mengenai pendaftaran merek, yang kedua faktor anggapan bahwa merek tidak
perlu didaftarkan, yang…

KEWENANGAN NOTARIS MENERBITKAN AKTA KONSEN ROYA SEBAGAI PENGGANTI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN YANG HILANG

Akta konsen roya merupakan salah satu akta otentik yang dibuat notaris atas permintaan kreditur sebagai pihak yang berisi pernyataan pihak kreditur bahwa sertipikat hak tanggungan debitor yang berada dalam kekuasaannya …

Kewenangan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
(UPTD) Metrologi Legal Kota Bengkulu Dalam
Melindungi Masyarakat Sebagai Konsumen

Kewenangan dalam melaksanakan Metrologi Legal selama ini berada pada Pemerintah Propinsi dalam bentuk Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD).UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan…

KEWENANGAN KORWAS PPNS DITRESKRIMSUS POLDA BENGKULU DAN SATPOL PP KOTA BENGKULU DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN PERDA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU

Mayoritas masyarakat kota bengkulu tidak perduli akan lingkungan, hal ini
terlihat dari masih banyaknya masyarakat membuang sampah sembarangan dan
menyebabkan sampah berceceran di seputaran kota bengkulu sehingga
menimbulkan efek negatif.…

KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN MENGELUARKAN SURAT
PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM
MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Polres Bengkulu Selatan)

Restorative Justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan
hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat
menjadi anak yang lebih baik. Salah satu pihak kepolisian yang terlibat dalam
proses peradilan…

KEWENANGAN SEKSI KOORDINASI DAN PENGAWASAN DITRESKRIMSUS POLDA BENGKULU MELAKSANAKAN BANTUAN PENYIDIKAN KEPADA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU

Seringkali PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) berjalan sendiri tanpa adanya koordinasi dengan Peyidik Polri. Padahal sinergitas antara Sie Korwas dan Penyidik PPNS sangat dibutuhkan karena berdasarkan UU PPNS tidak dapat berjalan sendiri tanpa…

KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN LISAN JUAL BELI PUPUK DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM HUTANG DIBAYAR SAWIT DI DESA RETAK MUDIK KABUPATEN MUKOMUKO

Perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perjanjian secara lisan
dan tertulis. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kadang terjadi wanprestasi dan
untuk perjanjian secara lisan mengalami hambatan dikarenakan tidak terdapat
bukti. Tujuan…