Browse Items (422 total)
- Collection: Ilmu Hukum
Sort by:
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM RENCANA TATA RUANG KOTA DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DIKOTA BENGKULU DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2012
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Bengkulu Tahun 2012 –2032 mengatur mengenai Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kota Bengkulu menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan …
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAN INTELIJEN PEMASYARAKATAN DALAM DETEKSI DINI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS KELAS IIA BENGKULU
Untuk membantu pengambilan keputusan pimpinan, Intelijen Pemasyarakatan bertanggung jawab melakukan penelitian dan analisis baik internal maupun eksternal terhadap dampak kejadian di luar UPT Pemasyarakatan yang mungkin berkaitan dengan kondisi atau…
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN
NOTARIS KOTA BENGKULU DALAM PEMBUATAN AKTA
OTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 15 UUJN. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui pertanggung
jawaban…
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 15 UUJN. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui pertanggung
jawaban…
Tags: akta otentik., notaris, pertanggungjawaban
TINJAUAN YURIDIS TENTANG RECHTVINDING (PENEMUAN HUKUM) DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA
Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk
menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. tujuan yang
hendak dicapai dalam penulisan adalah untuk mengetahui konsep rechtsvinding
menurut hukum perdata…
menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. tujuan yang
hendak dicapai dalam penulisan adalah untuk mengetahui konsep rechtsvinding
menurut hukum perdata…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENENTUAN LABEL HALAL PADA AIR MINERAL ISI ULANG YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA DIKOTA BENGKULU
belakang masalah dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas menyebabkan meningkatnya peredaran produk minuman di masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk agama Islam terbesar di dunia. Dalam Pasal 29 ayat (2) …
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCETAK DAN PENGEDARAN UANG PALSU
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kaur)
Pemalsuan uang adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJASAMA
(Studi Putusan No.6/Pdt.G/2019/PN.BGL)
Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ( E-COMMERCE ) di Toko MoyStuff Kota Bengkulu
Masyarakatakhirnyaterbiasamemanfaatkanteknologiuntukmelakukansistemperdagangandenganmemanfaatkanteknologitersebut.Secaragarisbesartransaksimemanfaatkanteknologitersebutdapatmenghasilkan revenue stream atausumberpendapatanbagiparapelakuusahayang …
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN
ANTARA PT. GRAB CABANG BENGKULU DENGAN DRIVER GRA
Dengan adanya perjanjian kerjasama kemitraan seharusnya akan membuat saling
pihak merasa diuntungkan dengan adanya hubungan kerja tersebut, namun hal
tersebut dapat berubah apabila perjanjian kemitraan tersebut bersifat baku. Sesuai
pasal 1320…
pihak merasa diuntungkan dengan adanya hubungan kerja tersebut, namun hal
tersebut dapat berubah apabila perjanjian kemitraan tersebut bersifat baku. Sesuai
pasal 1320…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
PADA PERJANJIAN KERJA ANTARA KARYAWAN
DENGAN PERUSAHAAN DI PT AGRICINAL BENGKULU
UTARA
Pada dasarnya beberapa Perusahaan dalam melaksanakan perjanjian kontrak
kerja cendrung untuk mempermudah suatu pekerjaan dengan sistem Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) , umumnya dilatar belakangi oleh strategi
perusahaan untuk melakukan…
kerja cendrung untuk mempermudah suatu pekerjaan dengan sistem Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) , umumnya dilatar belakangi oleh strategi
perusahaan untuk melakukan…
Featured Item
TINJAUAN HUKUM PERNIKAHAN TANPA IZIN SUAMI/ ISTRI YANG SAH
(STUDI PENERAPAN PASAL 279 DAN 284 KUHP DI KEPOLISIAN RESOR SELUMA)
Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang
menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah- kaidah hukum…