ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KOTA BENGKULU DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA BENGKULU

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KOTA BENGKULU DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintah Kota Bengkulu dengan menggunakan konsep value for money dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu dan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab menurunnya rasio ekonomis dan rasio efektivitas dalam pemungutan retribusi daerah.
Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif, dengan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder berupa jumlah hasil dari jumlah target penerimaan dan biaya daerah, realisasi penerimaan dan biaya daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu, serta teknik analisa data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptifkuantitatif.
Hasil penelitian bahwa kinerja pemerintah Kota Bengkulu dengan menggunakan konsep value for money dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu mengalami penurunan, hal ini terlihat dari pengukuran dengan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas yang mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan atas retribusi daerah Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan penyebab menurunnya rasio ekonomis dan rasio efektivitas dalam pemungutan daerah terjadi dikarenakan kecilnya jumlah biaya atas pemungutan daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu, dimana anggaran yang dikeluarkan mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu kurang mampu dalam menekan anggaran atas biaya pemungutan daerah.

WULAN MARFENDA
NPM. 1634030248

Pembimbing : Dra. Budi Astuti, S.E., M.M

Penguji I : Yudi Pratama Putra, Se, Ak., M.Si, CA

Penguji II : Ummul Khair, S.Pd., M.Ak

Penguji I :

UPT PERPUSTAKAAN

06/03/2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Abdul Halim dkk, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.

Amaliah Hakim Vita. (2013). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah danRetribusiDaerahTerhadapPendapatanAsliDaerahKota Tasikmalaya: Studi kasus pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya. Skripsi Jurusan Akuntansi. FE Universitas Siliwangi.

Ardilla, Alda. 2015.Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Devy Octaviana S. (2013). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah ISSN Vol. 1 No. 2 2013

EnggarSri Rahayu, dan Wahyudi. (2011). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi. Volume 13 No. 1.2011

Erlina, Sakti Rambe, Rasdianto, 2015, Akuntansi Keuangan Daerah BerbasisAkrual, Salemba Empat : Jakarta
Fajar Nur Hidayat. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Daerah Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014. Economics Development Analysis Journal ISSN 2252-6765.

Zuraida, Ida (2012). Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2011). “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi. Andi : Yogyakarta.


Mohammad Mahsun. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta.

Nindy Cahya Feriska Sari (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). Jurnal Ilmiah Vol. 1 No. 2. 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Jakarta
Santi Risdiana. (2015). Analisis Potensi, Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Parkir (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta). Skripsi. Jurusan Akuntansi Sanata Dharma Yogyakarta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2011. Visi Media: Jakarta Selatan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2014.Jakarta

Pdf

Bahasa Indonesia

Jurnal