TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA BENGKULU)

TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA BENGKULU)

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 yang menerangkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1). Untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan, (2) Untuk mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan adalah foto copy KTP Pemohon, yakni orang tua anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikelurkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan, Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon, Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, dan Membayar Panjar Biaya Perkara. (2) Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan yaitu mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hanya berdasarkan kaidah fiqhiyyah yakni, “menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”. Tetapi jika hakim hanya melihat pada menghindari kemadlaratan dan kemaslahatan para pihak, tentunya hakim juga harus melihat dari kemampuan kesiapan mereka untuk membina rumah tangga, dan dalam pertimbanganya hakim juga harus mendasarkan pada ketentuan hukum syara’ (Hukum Islam).

Aisya Lailatul Khairiyah
NPM : 1680740085

penguji:
1. Dr. Hasmi Suyuthi,M.Pd.
Sidio Aulia, S.H.I.M.H.I

Hukum Perdata

upt

19/03/2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

pdf

bahasa indonesia

bahasa indonesia