ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGANGGARAN BELANJA DAERAH
DI PROVINSI BENGKULU
Dublin Core
Title
ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGANGGARAN BELANJA DAERAH
DI PROVINSI BENGKULU
DI PROVINSI BENGKULU
Description
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah Mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam penganggaran belanja daerah di Provinsi Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan perhitungan-perhitungan angka-angka sederhana. Penelitian ini akan menjelaskan dan memaparkan kemampuan keuangan daerah Provinsi Bengkulu yang diproksikan dengan derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah.
Objek penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu. Penelitian difokuskan pada kemampuan keuangan daerah yang diukur dengan rasio keuangan, yakni membandingkan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. Periode pengamatan dilakukan selama 5 tahun, yakni mulai Tahun 2013-2017. Data penelitian diperoleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu selama 5 tahun, yakni mulai tahun 2013-2017.
Berdasarkan penelitian lapangan, diperoleh hasil : (1) Rasio kemandirian keuangan pemerinah Provinsi Bengkulu berada pada kategori rendah. Hasil berarti bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki ketergantungan yang tinggi pada Pemerintah Pusat; (2) Rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah Provinsi Bengkulu berada pada kategori rendah. Hasil ini berarti bahwa kemampuan pemerintah mendapatkan PAD relative sangat rendah; (3) Rasio aktivitas pemerintah Provinsi Bengkulu berada pada kategori sangat tingg. Hal ini ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi memiliki rasio aktivitas yang tinggi dalam pembangunan daerah, di mana alokasi belanja daerah relative lebih besar; (4) Rasio kemampuan rutin pemerintah Provinsi Bengkulu berada pada kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja rutin yang dialokasikan dari pendapatan daerah yang diterima Pemerintah Provinsi Bengkulu; dan (5) Rasio pertumbuhan Provinsi Bengkulu berada pada kategori rendah. Hasil ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu masih belum optimal dalam menggali sumber-sumber PAD sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
Objek penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu. Penelitian difokuskan pada kemampuan keuangan daerah yang diukur dengan rasio keuangan, yakni membandingkan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. Periode pengamatan dilakukan selama 5 tahun, yakni mulai Tahun 2013-2017. Data penelitian diperoleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu selama 5 tahun, yakni mulai tahun 2013-2017.
Berdasarkan penelitian lapangan, diperoleh hasil : (1) Rasio kemandirian keuangan pemerinah Provinsi Bengkulu berada pada kategori rendah. Hasil berarti bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki ketergantungan yang tinggi pada Pemerintah Pusat; (2) Rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah Provinsi Bengkulu berada pada kategori rendah. Hasil ini berarti bahwa kemampuan pemerintah mendapatkan PAD relative sangat rendah; (3) Rasio aktivitas pemerintah Provinsi Bengkulu berada pada kategori sangat tingg. Hal ini ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi memiliki rasio aktivitas yang tinggi dalam pembangunan daerah, di mana alokasi belanja daerah relative lebih besar; (4) Rasio kemampuan rutin pemerintah Provinsi Bengkulu berada pada kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja rutin yang dialokasikan dari pendapatan daerah yang diterima Pemerintah Provinsi Bengkulu; dan (5) Rasio pertumbuhan Provinsi Bengkulu berada pada kategori rendah. Hasil ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu masih belum optimal dalam menggali sumber-sumber PAD sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
Creator
CHUSNUL KHOTIMAH
NPM: 1534030101
NPM: 1534030101
Pembimbing : 1. Hernadianto, SE, M.Si, CTA
2. Ahmad Sumarlan, SE, M.Si
2. Ahmad Sumarlan, SE, M.Si
Source
AKUNTANSI
Publisher
upt
Date
10/04/2021
Contributor
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Rights
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Relation
Ardhani, P., 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pemerintah daerah di Jawa Tengah), Jurnal Online Universitas Diponegoro Semarang, diakses 20
November 2019.
Badan Pusat Statistik, 2011. Pertumbuhan Perekonomian Indonesia, BPS Pusat, Jakarta
Brodjonegara, 2004. Standar Pelayanan Umum Organisasi Publik, BPFE, Yogyakarta
Bryson, D.L., 2008. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara: Jakarta
Dwiranda, A. 2007. Desentralisasi Fiskal, Depdagri, Jakarta
Erlina, D. 2008. Analisis Pengeluaran Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Universitas Swabuana.
Hafilah, B., 2013. Pegaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu). Publikasi Online Perpustakaan Universitas Bengkulu, diakses 20 November 2019.
Halim Abdul, 2010. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama.
Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Harun, 2007. Pengantar Ekonomi Mikro, Edisi Ketiga, Penerjemah: Chriswan
Sungkono, Salemba Empat, Jakarta
Inanga dan Wusu, O., 2004. Analisis Faktor-Faktor Yang Menjadi penentu dalam Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo. Jurnal Eksekutif. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. LIPI. Jakarta
Joumard dan Giorno, 2005. Subjective Well-Being of Rural Adults 75 years of Age or Older : A Longitudinal Evaluation, Family and Consumer Science Research Journal Vol. 25/3, p.251-268
Kamaroellah, R.A., 2011. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam
Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Nuansa, Vol. 14 No. 1
Kharisma D & Darumurti Umbu Raufa, 2003. Perkembangan Pemikiran Pengaturan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
Koswara, E, 2010. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 : Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Komplesitasnya, Central Strategic of Indonesian Studies, XXIX Nomor 1, 36-53
Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Erlangga, Jakarta.
Lewis, M., 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan.
Erlangga: Jakarta.
Mahmudi, 2007. Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta Mangkoesoebroto, 2008. Manajemen Keuangan Daerah, Alfabeta, Jakarta Mardiasmo, 2009. Akuntansi Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta Mardiasmo, 2010. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk
Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2010, Makalah Seminar.
MEP-UGM, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2012. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
Munir, 2004. Pengantar Ekonomi Mikro, Edisi Ketiga, Penerjemah: Chriswan
Sungkono, Salemba Empat, Jakarta
Savitry, E., H.A. Saleh dan I. Arifin, 2011. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makassar. Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No. 1, Hal.
23-34
Situngkir, A., 2009. Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum dan Dana Khusus pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara, Kajian Akuntansi, Vol. 4 Nomor 2
Sukirno, S., 2004. Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro, BPFE, Yogyakarta
Suparmoko, 2002. Pengantar Ekonomi Pembangunan, BPFE, Yogyakarta
Syahruddin dkk, 2010. Analisis Beberapa Faktor Yang Menjadi penentu dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.1 No 2
Wahab, L.A., S. Rofingatun, dan B. Kreuta, 2016. Analisis Kemampuan Keuangan
Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura, Jurnal Keuangan Daerah, Vol.
2 No. 3
Wijaya, T. 2007. Manajemen Perencanaan Pembangunan¸ BPFE, Yogyakarta
Yovita, F.M., 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode
2008 – 2010). Diponegoro Jurnal Of Accounting.
Peraturan dan Undang-Undang:
Republik Indonesia, 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan
Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Republik Indonesia, 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
, 2007. PMK Nomor91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar
Keuangan Daerah
, 2006. PP Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah Bandiklat Depdagri 2007.
, 2011. PP. Nomor: 58 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
, 2010. UNDANG-UNDANG No. 34 Tahun 2010 tentang Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah
, 2009. UNDANG-UNDANG No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah.
, 2008. UNDANG-UNDANG No. 12 Tahun 2008 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah.
, 2004. UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
, 2004. UNDANG-UNDANG No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan
Negara.
, 2004. UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
, 2004. UNDANG-UNDANG No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
November 2019.
Badan Pusat Statistik, 2011. Pertumbuhan Perekonomian Indonesia, BPS Pusat, Jakarta
Brodjonegara, 2004. Standar Pelayanan Umum Organisasi Publik, BPFE, Yogyakarta
Bryson, D.L., 2008. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara: Jakarta
Dwiranda, A. 2007. Desentralisasi Fiskal, Depdagri, Jakarta
Erlina, D. 2008. Analisis Pengeluaran Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Universitas Swabuana.
Hafilah, B., 2013. Pegaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu). Publikasi Online Perpustakaan Universitas Bengkulu, diakses 20 November 2019.
Halim Abdul, 2010. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama.
Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Harun, 2007. Pengantar Ekonomi Mikro, Edisi Ketiga, Penerjemah: Chriswan
Sungkono, Salemba Empat, Jakarta
Inanga dan Wusu, O., 2004. Analisis Faktor-Faktor Yang Menjadi penentu dalam Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo. Jurnal Eksekutif. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. LIPI. Jakarta
Joumard dan Giorno, 2005. Subjective Well-Being of Rural Adults 75 years of Age or Older : A Longitudinal Evaluation, Family and Consumer Science Research Journal Vol. 25/3, p.251-268
Kamaroellah, R.A., 2011. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam
Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Nuansa, Vol. 14 No. 1
Kharisma D & Darumurti Umbu Raufa, 2003. Perkembangan Pemikiran Pengaturan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
Koswara, E, 2010. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 : Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Komplesitasnya, Central Strategic of Indonesian Studies, XXIX Nomor 1, 36-53
Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Erlangga, Jakarta.
Lewis, M., 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi kedelapan.
Erlangga: Jakarta.
Mahmudi, 2007. Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta Mangkoesoebroto, 2008. Manajemen Keuangan Daerah, Alfabeta, Jakarta Mardiasmo, 2009. Akuntansi Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta Mardiasmo, 2010. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk
Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2010, Makalah Seminar.
MEP-UGM, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2012. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
Munir, 2004. Pengantar Ekonomi Mikro, Edisi Ketiga, Penerjemah: Chriswan
Sungkono, Salemba Empat, Jakarta
Savitry, E., H.A. Saleh dan I. Arifin, 2011. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makassar. Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No. 1, Hal.
23-34
Situngkir, A., 2009. Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum dan Dana Khusus pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara, Kajian Akuntansi, Vol. 4 Nomor 2
Sukirno, S., 2004. Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro, BPFE, Yogyakarta
Suparmoko, 2002. Pengantar Ekonomi Pembangunan, BPFE, Yogyakarta
Syahruddin dkk, 2010. Analisis Beberapa Faktor Yang Menjadi penentu dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.1 No 2
Wahab, L.A., S. Rofingatun, dan B. Kreuta, 2016. Analisis Kemampuan Keuangan
Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura, Jurnal Keuangan Daerah, Vol.
2 No. 3
Wijaya, T. 2007. Manajemen Perencanaan Pembangunan¸ BPFE, Yogyakarta
Yovita, F.M., 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode
2008 – 2010). Diponegoro Jurnal Of Accounting.
Peraturan dan Undang-Undang:
Republik Indonesia, 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan
Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Republik Indonesia, 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
, 2007. PMK Nomor91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar
Keuangan Daerah
, 2006. PP Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah Bandiklat Depdagri 2007.
, 2011. PP. Nomor: 58 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
, 2010. UNDANG-UNDANG No. 34 Tahun 2010 tentang Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah
, 2009. UNDANG-UNDANG No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah.
, 2008. UNDANG-UNDANG No. 12 Tahun 2008 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah.
, 2004. UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
, 2004. UNDANG-UNDANG No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan
Negara.
, 2004. UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
, 2004. UNDANG-UNDANG No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Format
pdf
Language
bahasa indonesia
Collection
Citation
CHUSNUL KHOTIMAH
NPM: 1534030101
and Pembimbing : 1. Hernadianto, SE, M.Si, CTA
2. Ahmad Sumarlan, SE, M.Si
, “ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGANGGARAN BELANJA DAERAH
DI PROVINSI BENGKULU
,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed September 22, 2025, https://repo.umb.ac.id/items/show/1978.
DI PROVINSI BENGKULU
,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed September 22, 2025, https://repo.umb.ac.id/items/show/1978.