KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten kepahiang dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar dan hambatan pelaksanaan fungsi saber pungli. Metode yang digunakan dalam analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui langkah Reduksi Data, Penyajian Data, Penyimpulan dan Verifikasi Data. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitin menunjukkan bahwa Tim Satgas Saber Pungli telah melakukan berbagai upaya pencegahan baik melalui sosialisasi, patroli, pelayanan dan pengaduan secara online. Selain belum jelasnya tindakan hukum yang tegas bagi pelaku pungli, faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pungli yaitu kurangnya personil, sarana dan prasarana, serta efek jera pelaku pungutan liar yang masih rendah.

JERI PUTRA ADISWANDA
NPM: 1580740086

Pembimbing 1:
Dr. Susiyanto, M. Si

Pembimbing 2:
Randy Pradityo, S. H., M. H

Penguji 1:
Dr. Novran Harisa, S. H., M. Hum

Penguji 2:
Dr. Jt. Pareke, S. H., M. H

Ilmu Hukum

UPT Perpustakaan

07 Oktober 2020

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Bahasa Indonesia

A.Buku Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi. Bumi Aksara. Jakarta. Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. Ali, Zaunudin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. Alam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi Books. Makasar Bakhri, Syaiful. 2010. Kebijakan Kriminal Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Total Media. Jakarta. Hamzah, Andi. 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. CV Alfabeta. Bandung Luthan, Salman. 2014. Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan. FH UII Press. Yogyakarta. Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana.Alumni. Bandung. Nawawi Arief, Barda. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Konsep KUHP Baru. Kencana Prenada Media Group Negeri. Jakarta. ----------. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Konsep KUHP Baru. Kencana Prenada Media Group Negeri. Jakarta. Nugroho, Riant D. 2009. Public Policy (edisi revisi). PT.Elex Media Komputindo. Jakarta. Rangitgit, Tano Hatubuan. 2011. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Pungutan Liar (studi kasus Pungutan Liar di Jembatan Timbang Sibolangit Deli Serdang Sumatera Utara). Universitas Sumatera Utara. Medan. Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implermentasi. Sinar Grafika Offset. Jakarta. Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
Suharto, Edi. 2012. Modal Sosial dan Kebijakan Publik.Refika Aditama. Bandung. B.Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenteng Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/3935/SY tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah C.Sumber Lain http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulsel/files/paraikatte/26_paraikatte_edisi_26_1_web.pdf. https://www.google.com/amp/s/kepahiang.progres.id/featured/dikukuhkan-ini-susunan-tim-saber-pungli-kepahiang.html/amp https://singkepgaleri.blogspot.com/2016/11/instruksi-mendagri-nomor-1803935sj.htmlhttps://www.google.com/amp/s/kepahiang.progres.id/featured/dikukuhkan-ini-susunan-tim-saber-pungli-kepahiang.html/amp https://singkepgaleri.blogspot.com/2016/11/instruksi-mendagri-nomor-1803935sj.html https://potretbengkulu.com/2018/08/10/2-asn-dan-1-honorer-keno-ott-saber-pungli-polres/ https://kepahiang.progres.id/berita/hukum/diduga-peras-pejabat-rsud-kepahiang-oknum-lsm-wartawan-kena-ott.htmlhttps://bengkulu.antaranews.com/berita/74598/peras-empat-kades-kejari-kepahiang-ott-oknum-lsm https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.htmlhttps://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/07121481/pemberantasan.pungli.upaya.mendapat.kepercayaan.publik.dan.penegakan.hukum?page=all http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulsel/files/paraikatte/26_paraikatte_edisi_26_1_web.pdf https://www.merdeka.com/uang/5-cara-pemerintah-basmi-pungli-dari-pelaku-diumumkan-sampai-dipecat.html https://curupekspress.com/berantas-pungli-pencegahan/https://www.kompasiana.com/amp/esemha/ketika-jokowi-terbitkan-perpres-87-tahun-2016_580c2c5dd392732e5799672ahttps://www.antaranews.com/berita/592451/wakil-ketua-mpr-tegaskan-pentingnya-tim-saber-pungli https://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi.bukan.hanya.pemerasan?page=all https://mediaindonesia.com/read/detail/72299-hukuman-pungli-terhambat-aturanTim Pengkajian SPKN RI. 2002. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat. JakartaDepartemen Pendidikan Nasional. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat). PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.