Browse Items (3908 total)

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN KEPAHIANG

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh pendelegasian UU Pemilu No. 7
Tahun 2017 mengenai kewajiban mediasi dalam penyelesaian sengketa proses
Pemilu yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak
pidana penyerobotan tanah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi
penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan
tanah.Penelitian ini dilakukan di…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEMILIK DAN NELAYAN PENGGARAP DALAM PERJANJIANBAGI HASIL PERIKANAN

Indonesia sebagai negara kepulauan keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kualitasnya maupun beraneka ragam jenisnya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan…

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Penelitian ini bertujuan menganalisa perlindungan hukum konsumen perbankan
oleh Otoritas Jasa Keuangan dan untuk menganalisa peran Otoritas Jasa Keuangan
dalam meberikan perlindungan kepada konsumen. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum…

ANALISIS PERAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA SANKSI PIDANA DENDA TENTANG BERKEBUN DIKAWASAN HUTAN LINDUNG TANPA SURAT IZIN MENTERI
( NOMOR :111/PID.B/LH/2019/PN AGM )

Pidana denda adalah jenis pidana yang tercantum didalam Rancangan KUHP Nasional. Dalam
upaya pembaharuan KUHP yang saat ini berlaku tetap dipertahankan sebagai sanksi alternatif
dari pidana penjara yang dikatakan sebagai perampasan kemerdekaan…

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP GANTI RUGI PELEBARAN JALAN RAYA DI DESA TANJUNG KEMUNING III KECAMATAN TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR

Latar Belakng Skripsi ini dalam praktiknya, sering ada ketidaksepakatan
mengenai jumlah kompensasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Misalnya dalam kasus pelebaran jalan di Desa Tanjung Kemuning III Kecamatan
Tanjung Kemuning Kabupaten…

ANALISIS PROGRAM PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUPBASAN KELAS I BENGKULU DITINJAU DARI PASAL 44 UNDANG – UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara di RUPBASAN kelas I
Bengkulu .tujuan penelitian ini (1). Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan
pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara oleh RUPBASAN kelas I
bengkulu Apa sudah…

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan
(Studi Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkulu Selatan.Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum…

ANALISIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B BENGKULU

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. untuk mengetahui Bagaimana Efektifitas Pemberian Remisi terhadap efek jera Narapidana di Lembaga…

ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TERHADAP PENJUALAN BAJU BJ

Keinginan pelaku usaha untuk memperluas jangkauan peredaran usaha barang
atau jasanya yang membuat pelaku melakukan hubungan perdagangan lintas
Negara. Para pelaku usaha pun akhirnya mengimpor barang-barang yang
dibutuhkan untuk barang daganganya.…