PENGARUH KOMPETISI POLITIK, IPM, LEVERAGE DAN OPINI AUDIT TERHADAP KETERSEDIAAN DAN KETERAKSESAN INTERNET FINANCIAL REPORTING PEMERINTAH DAERAH
DI INDONESIA

Dublin Core

Title

PENGARUH KOMPETISI POLITIK, IPM, LEVERAGE DAN OPINI AUDIT TERHADAP KETERSEDIAAN DAN KETERAKSESAN INTERNET FINANCIAL REPORTING PEMERINTAH DAERAH
DI INDONESIA

Description

Internet Financial Reporting (IFR) adalah pengungkapan atau pelaporan keuangan pemerintah dengan menggunakan media website. Dimana IFR merupakan media yang paling memenuhi aspek 3E (Efisien, Efektifitas, dan Ekonomi) untuk menyediakan dan mengumumkan informasi mengenai laporan keuangan kepada semua stakeholder publik. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetisi politik, IPM, leverage dan opini audit terhadap ketersediaan dan keteraksesan internet financial reporting pemerintah daerah di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang berjumlah 542. Sampel yang dipilih berdasarkan purposive sampling sehingga diperoleh sebanyak 41 pemerintah daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis.
Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada model penelitian I diperoleh bentuk persamaan regresi Y1 = -6,835 + 0,706X1 + 0,871X2 + 17,322X3 + 0,259X4 + е. Hasil penelitian uji hipotesis secara parsial variabel kompetisi politik (sig = 0,000) dan leverage (sig = 0,004) berpengaruh dan signifikan terhadap ketersediaan internet financial reporting pemerintah daerah di Indonesia sedangkan IPM (sig = 0,152) dan opini audit (sig = 0,739) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap ketersediaan internet financial reporting pemerintah daerah di Indonesia. Pada model penelitian II diperoleh bentuk persamaan regresi Y2 = -3,253 + 0,729X1 + 0,905X2 + 20,664X3 + 0,270X4 + е. Hasil penelitian uji hipotesis secara parsial variabel kompetisi politik (sig = 0,000) dan leverage (sig = 0,001) berpengaruh dan signifikan terhadap keteraksesan internet financial reporting pemerintah daerah di Indonesia sedangkan IPM (sig = 0,131) dan opini audit (sig = 0,724) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap keteraksesan internet financial reporting pemerintah daerah di Indonesia.

Creator

ENDANG LESTARY
NPM. 1634030035

Pembimbing : Yudi Partama Putra, SE.Ak., M.Si, CA.

Source

AKUNTANSI

Publisher

upt

Date

03/04/2021

Contributor

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Rights

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Relation

Bini, L., Dainelli, F., dan Giunta, F. 2011. Signalling Theory and Voluntary Disclosure to The Financial Market. SSRN Electronic Journal.
Budiatmanto, A., Sutaryo., dan Rahman, A. 2013. Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
Diani, R. P. (2016). Analisis Determinan Pelaporan Keuangan Di Internet oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia. UNS-F. Ekonomi dan Bisnis Jur. Akuntansi-F.0312109-2016.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Undip.
Gujarat, D. (2003). Basic Econometrics. Mc-Grawhill. New York.
Hanifah, F. F., Suryarini, T., dan Mukibad, H. (2017). Pengaruh Kompetisi Politik, IPM, Dan Leverage Terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XX Jember.
Hudoyono, Y. T., dan Mahmud, A. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah Di Internet oleh Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal, Volume 3 (4), Hal. 485-492.
http://www.bpk.go.id/. Diakses tanggal 10 Februari 2020.
https://www.bps.go.id/. Diakses tanggal 10 Februari 2020.
https://www.kemendagri.go.id/. Diakses tanggal 10 Februari 2020.
https://www.kpu.go.id/. Diakses tanggal 10 Februari 2020.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Pernyataan Standar Auditing Nomor 29.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia.
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
Khasanah, I. N., Yuhertiana, I., dan Budiwijaksono, G. S. (2017). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting (IFR) Pemerintah Ibu Kota Propinsi Di Indonesia. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XX Jember.
Kholifah, D. W. (2019). Determinan Praktik Internet Financial Reporting (IFR) dalam Website Pemerintah Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonom Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Kurniawan, C. H., dan Scorpianti, L. N. K. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. Volume 31 (2) Hal. 184- 206. ISSN 0852-1875.
Liqoana, M. A. (2016). Pengaruh Karakteristik Daerah terhadap Pengungkapan Sukarela dalam Website Pemda Di Indonesia. Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Sebelas Maret.
Mahsun, M., Sulistiyowati, F., dan Purwanugraha, H. A. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga Cetakan Kelima. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Medina, F. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Minarsih, R. A. (2015). Pengaruh Size, Wealth, Leverage dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Monica, F. (2018). Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah, Leverage dan Opini Audit Terhadap Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Accounting Analysis Journal, 1(1), 1-6.
Nairobi. 2014. Kompetisi Politik Lokal di Indonesia. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Najah, U., dan Purwati, A.S. (2019). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemda, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kualitas Hasil Audit terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, Volume 4 No. 2. Hal 70-88. Universitas Jendral Soedirman.
Ningsih, R. F. (2018). Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. Artikel. Universitas Negeri Padang.
Nosihana, A., dan Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Volume 3 No. 2. Hal 89-104. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Noviyanti, N. A., dan Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal, ISSN 2252-6765. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Nurhasanah, S. (2016). Praktikum Statistika 1 untuk Ekonomi dan Bisnis. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Perdana, P. P., dan Achmad, K. (2018). Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Kompetisi Politik, Opini Audit Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Aksesibilitas Internet Financial Reporting (IFR) Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal Universitas Brawijaya.
Puspita, R., dan Martani, D. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda. Jurnal Universitas Indonesia.
Ramadhani, Y., Taufik, T., dan Anggraini, L. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. JOM FEKON, 1(2), 1-15.
Ratmono, D. (2013). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. Media Ilmiah Akuntansi, 1(2), 28-48.
Rosita, L. R. A., dan Johan, A. (2017). Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XX Jember.
Saming, A., Pontoh, G. T., dan Rasyid, S. (2018). Faktor-Faktor Penentu Penggunaan Internet Financial Reporting (IFR) melalui E-government di Indonesia. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XXI Samarinda.
Scott, W. R. (1997). Financial Accounting Theory, International Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Sekaran, U., dan Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
Setyowati, L. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Volume 6 (1) Hal. 45-62. Universitas Islam Negeri Jakarta.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
Styles, A. K., dan Tennyson, M. (2007). The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 19 (1), 56-92.
Tobing, R., dan Nirwana. 2004. Kamus Istilah Akuntansi. Jakarta: Atalya Rileni Sucedo.
Trisnawati, M. D., dan Achmad, K. (2013). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Jurnal Universitas Brawijaya.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Wau, I., dan Ratmono. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting oleh Pemerintah Daerah. Journal of Accounting, Volume 4 No. 4. Hal 1-12. Semarang: Universitas Diponegoro.
Widarwanto, A. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Pelayanan Dasar Sebagai Moderating Variabel. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Zimmerman, J. L. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. Journal Accounting Research. Vol. 15, 107-144.

Format

pdf

Language

bahasa indonesia

Collection

Citation

ENDANG LESTARY NPM. 1634030035 and Pembimbing : Yudi Partama Putra, SE.Ak., M.Si, CA., “PENGARUH KOMPETISI POLITIK, IPM, LEVERAGE DAN OPINI AUDIT TERHADAP KETERSEDIAAN DAN KETERAKSESAN INTERNET FINANCIAL REPORTING PEMERINTAH DAERAH
DI INDONESIA
,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed May 2, 2024, http://repo.umb.ac.id/items/show/1871.