KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KABUPATEN MUKOMUKO

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KABUPATEN MUKOMUKO

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di kabupaten Mukomuko di keluarkan dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Penerapan kebijakan ini terhambat oleh minimnya anggaran dalam menjalankan kebijakan serta kekurangan personil dalam melaksanakan kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui bentuk kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di kabupaten Mukomuko dan, 2). Untuk melihat apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di kabupaten Mukomuko. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan : 1). Bentuk kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di kabupaten Mukomuko di keluarkan dalam dua bentuk yaitu tertulis dan tidak terlulis. Bentuk kebijakan tertulis dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Hutan Dan Hasil Hutan dan kebijakan tidak tertulis dikeluarkan dalam bentuk toleransi yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat desa-desa defenitif yang sudah tinggal menetap serta sudah terlanjur membuat kebun di dalam kawasan hutan boleh menikmati hasil perkebunannya akan tetapi hanya dalam jangka waktu satu daur (25 tahun) setelah jangka waktu habis masyarakat wajib mengganti perkebunannya tersebut dengan tanaman keras dan juga masyarakat tidak boleh menambah luas dan atau memindahkan perkebunannya didaerah yang masih tergolong kawasan hutan. Kebijakan tidak tertulis ini hanya berlaku khusus pada desa-desa defenitif yang ada di kabupaten Mukomuko. 2). Yang jadi penghambat dalam penerapan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di kabupaten Mukomuko adalah sedikitnya anggaran di bidang kehutanan kabupaten Mukomuko sehingga kebijakan ini tidak dapat terlaksana secara maksimal. Selanjutnya yaitu sangat minimnya personil dalam menjalankan kebijakan ini, sehingga dengan personil yang tingkat kesulitan dalam menerapkan kebijakan ini menjadi semakin tinggi

JERI ANDHIKA PUTRA
NPM : 1680740058

Pembimbing :
Sinun Mufti Hangabei, S.H., M.H

Penguji I :
Hendri Padmi, S.H., M.H

Penguji II :
Dr. Hasmi Suyuthi, M.Pd

HUKUM

UPT PERPUSTAKAAN

09 Oktober 2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Bahasa Indonesia

Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011. Hukum Kehutanan di Indonesia. PT RINEKA CIPTA. Jakarta
Barda Nawawi Arief,2001, Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung
Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru, Kencana Prenadamedia Group, Semarang
Barda Nawawi Arief,2007, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,Prenada Media Group, Jakarta
Jhon kenedi, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, Yogyakarta
Maroni,2016,Pengantar politik hukum pidana, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung,
R. Soenarto Soerodibroto,2006,KUHP DAN KUHAP, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soedarto, 1986, Kapita selekta hukum pidana, Alumni, Bandung
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan serta Illegal Logging, (Bandung: Citra
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistemnya
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembrantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Predarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/MENHUT-II Tahun 2009 Tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Hutan Dan Hasil Hutan
Agus Eko Sunarto, Skripsi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging (Study UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Delvi selagan, Permasalahan Dan Data Kehutanan Di Bengkulu, Walhi Bengkulu,2013
Ida Arum Puspito Rini, Skripsi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Wilayah Kepolisian Jawa Tengah, 2016, Fakultas Hukum UNISSULA
Kepala UPTD KPHP Kabpaten Mukomuko, 46.800 hektare hutan Mukomuko rusak karena perambahan, Beritasatu.com,2013
M. Ali Sahab,Skripsi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia,2019,Fakultas Hukum Universtas Islam Agung
Teori-teori penanggulangan kejahatan, TelingaSemut.com, 2016
Tuty Budhi Utami,Tesis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulanagn Tindak Pidana Illegal Logging, 2007, Program Study Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Yudha Manggala P Putra,500 hektare hutan TNKS rusak, REPUBLIKA.co.id ,2017
Andhi Khadafi, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasungan Orang Yang Menderita Skizofrenia Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Samudra keadilan, 2017, Vol. 12 No. 1
Astan Wirya, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan, 2015, Jurnal IUS Vol. III No. 7
Linul Ikhsan, dkk, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Provinsi Jambi(Analisis pasal 50 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan), 2016, Vol. VIII, No. 1
Listya Fadhillia dan Ainal Hadi, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Aceh Selatan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana,2018,Vol. 2
Sidik Sunaryo,Rekonstruksi Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Hukum Pidana Berbasis Nilai Tradisional, MMH Jilid. 43 No. 2, 2014
Weri Tri Kusumaria, Implementasi Kebijakan Nasional Tentang Pengelolaan hutan Berbasis Perubahan Iklim,2019,Vol. 4, No. 2
Winarno Budyatmojo,Penegakan Tindak Pidana Illegal Logging,2013,Yustisia Vol. 2 No. 2
Yonna Beatrix Salamor dan Erwin Ubwarin, Kebijakan Penanggugalangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Maluku, 2017, Jurnal Muara Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 1 No. 1
Kasat Reskrim Polres Kabupaten Mukomuko