IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP GANTI RUGI PELEBARAN JALAN RAYA DI DESA TANJUNG KEMUNING III KECAMATAN TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR
Dublin Core
Title
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP GANTI RUGI PELEBARAN JALAN RAYA DI DESA TANJUNG KEMUNING III KECAMATAN TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR
Description
Latar Belakng Skripsi ini dalam praktiknya, sering ada ketidaksepakatan
mengenai jumlah kompensasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Misalnya dalam kasus pelebaran jalan di Desa Tanjung Kemuning III Kecamatan
Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Berdasarkan data Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, terdapat 26 warga dengan total 1.638 M3
yang terkena dampak tanah, bangunan, tanaman serta benda lain yang berkaitan
dengan pelebaran jalan lintas barat ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui
pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah dan bangunan yang berkaitan dengan
pembangunan pelebaran jalan di Desa Tanjung Kemuning IIIdan hambatan
pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah dan bangunan yang berkaitan dengan
pembangunan pelebaran jalan di Desa Tanjung Kemuning III. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris,
Adapun Kesimpulan dalam skripsi ini, Dalam pelaksanaan pengadaan tanah
untuk pembangunan pelebaran jalan Desa Tanjung Kemuning , Pemerintah
Daerah Kaur pada saat itu membentuk Tim melalui Surat Keputusan Bupati
Kabupaten Kaur Kepala Daerah Tingkat II tertanggal 2 Juni 1997 nomor
593/571. Pelaksanaan pembangunan pelebaran Jalan Raya Di Desa Tanjung
Kemuning proses musyawarahnya dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu kegiatan
penyuluhan dan pemberian informasi serta sosialisasi tentang pelaksanaan
pangadaaan tanah untuk pelebaran jalan serta menetapkan lebarnya jalan yang
akan dikepras, dan pelaksanaan musyawarah untuk menetapkan bentuk dan
besarnya ganti kerugian yang dimulai pada tahun 1998. Hambatan-hambatan yang
timbul dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelebaran Jalan
Di Desa Tanjung Kemuning dan Upaya Penyelesaiannya Berdasarkan hasil
wawancara, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pelebaran jalan masih
kurang dalam pelaksanaannya, akan tetapi ketika dikonfirmasi mengenai berapa
jumlah dana yang dibutuhkan dan dana yang masih kurang, pihak tersebut tidak
mau memaparkannya. Terbatasnya dana yang disediakan oleh Pemerintah, dana
Pemerintah Daerah Kaur dengan melalui APBD, sehingga Pemerintah Daerah
Kaur tidak dapat memberikan nilai ganti kerugian sesuai dengan yang diinginkan
dari masyarakat. Sedangkan kegiatan pelebaran jalan tersebut harus tetap
dilaksanakan sesuai dengan RDTK yang dibatasi oleh jangka waktu
mengenai jumlah kompensasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Misalnya dalam kasus pelebaran jalan di Desa Tanjung Kemuning III Kecamatan
Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Berdasarkan data Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, terdapat 26 warga dengan total 1.638 M3
yang terkena dampak tanah, bangunan, tanaman serta benda lain yang berkaitan
dengan pelebaran jalan lintas barat ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui
pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah dan bangunan yang berkaitan dengan
pembangunan pelebaran jalan di Desa Tanjung Kemuning IIIdan hambatan
pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah dan bangunan yang berkaitan dengan
pembangunan pelebaran jalan di Desa Tanjung Kemuning III. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris,
Adapun Kesimpulan dalam skripsi ini, Dalam pelaksanaan pengadaan tanah
untuk pembangunan pelebaran jalan Desa Tanjung Kemuning , Pemerintah
Daerah Kaur pada saat itu membentuk Tim melalui Surat Keputusan Bupati
Kabupaten Kaur Kepala Daerah Tingkat II tertanggal 2 Juni 1997 nomor
593/571. Pelaksanaan pembangunan pelebaran Jalan Raya Di Desa Tanjung
Kemuning proses musyawarahnya dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu kegiatan
penyuluhan dan pemberian informasi serta sosialisasi tentang pelaksanaan
pangadaaan tanah untuk pelebaran jalan serta menetapkan lebarnya jalan yang
akan dikepras, dan pelaksanaan musyawarah untuk menetapkan bentuk dan
besarnya ganti kerugian yang dimulai pada tahun 1998. Hambatan-hambatan yang
timbul dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelebaran Jalan
Di Desa Tanjung Kemuning dan Upaya Penyelesaiannya Berdasarkan hasil
wawancara, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pelebaran jalan masih
kurang dalam pelaksanaannya, akan tetapi ketika dikonfirmasi mengenai berapa
jumlah dana yang dibutuhkan dan dana yang masih kurang, pihak tersebut tidak
mau memaparkannya. Terbatasnya dana yang disediakan oleh Pemerintah, dana
Pemerintah Daerah Kaur dengan melalui APBD, sehingga Pemerintah Daerah
Kaur tidak dapat memberikan nilai ganti kerugian sesuai dengan yang diinginkan
dari masyarakat. Sedangkan kegiatan pelebaran jalan tersebut harus tetap
dilaksanakan sesuai dengan RDTK yang dibatasi oleh jangka waktu
Creator
Nanda Khairy
NPM : 1680740222
NPM : 1680740222
Pembimbing :
Mikho Ardinata, SH., MH
Mikho Ardinata, SH., MH
Penguji I :
Dr. Hasmi Suyuthie, M.Pd
Dr. Hasmi Suyuthie, M.Pd
Penguji II :
Hendri Padmi, SH., MH
Hendri Padmi, SH., MH
Source
HUKUM
Publisher
UPT PERPUSTAKAAN
Date
12 Oktober 2021
Contributor
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Rights
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Language
Bahasa Indonesia
Identifier
Erwiningsih, Winahyu, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, (Yogyakarta: Total
Media, 2009).
Harsono, Budi, Sejarah, Isi, dan Pelaksanaan UUPA, (Jakarta: Djambatan, 2009).
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011).
Kosasih Ahmad, Ham dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan
Perbedaan Antara Islam dan Barat, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).
Limbong, Bernhard, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta Selatan:
Mergaretha Pustaka, 2011).
Mahendra, A. A. Oke, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan,
Cet. I, (Jakarta : Sinar Harapan, 1996).
Notonegoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, (Jakarta:
Pancuran Tujuh).
Perlindungan, A. P., Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi
Perlindungan, (Bandung: Mandar Maju, 1993).
Rasjidi, Lili dan Rasjidi Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung:
Mandar Maju, 2002).
Selindeho, John, Masalah Tanah dalam Pembangunan, (Jakarta : Sinar Grafika,
1988).
Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan Indonesia, (Bandung : Bina Cipta,
Edisi Revisi, 2007).
Sitorus, Oloan dan Limbong, Dayat, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004).
Subekti, R., Aneka Perjanjian, (Bandung : Alumni 1985).
Suhardi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
Sutedi, Andrian, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Syahwier, Coki Ahmad, Kemiskinan dan Kesejahteraan Bangsa, ( Jakarta :
Prisma No. 10 Tahun 2006).
Tauchid, Mochammad, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan
Kemakmuran Rakyat Indonesia, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Garfika, 2008).
Tim Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat bahasa,
2008).
Winangun S.J, Wartaya., Tanah Sumber Nilai Hidup, (Yogyakarta: Kanisius,
2004).
Adhie, Citraningtyas Wahyu, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan
Lingkar Kota oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri”, Skripsi, Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2010).
Baihaqi, Landasan Yuridis Tehadap Aturan Hukum Tentang Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum, international Multidisciplinary Journal, Vol. II,
No. 02, (May 2014).
Edwin, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan di
Sematera Utara”, Desertasi, Program Pascasarjana Universitas Sumatera
Utara Medan, (2001).
Habibi, Tatit Januar, “Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk
Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan
Terminal Bumiayu”, Tesis, Universitas Diponegoro , (2007).
Malijanto, Sonny Djoko, “Konsinyasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek
TOL – Solo di Kabupaten )”, Tesis, Progam Studi Megister Kenotariatan
Paskasarjana Universitas Diponegoro , (2010).
Ma’moen, Antje M., “Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang
Pokok Agraria untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak-Hak Atas Tanah di
Kotamadya Bandung”, Disertasi, Universitas Padjajaran Bandung, (1996).
Mulyani, Anggit, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Pati Selatan
dan Implikasinya Terhadap Pemberian Ganti Kerugian (Studi Kasus
Pengadaan Tanah di Desa Sidoharjo Kecamatan Pati)”, Skripsi, Fakultas
Hukum Universitas Muria Kudus, (2014).
Mulyanti, Rini, “Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi
Kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2)”, Tesis, Fakultas Hukum
Program Magister Kenotariatan Salemba, (2013).
Purnawanti, “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Studi Kasus Terhadap Pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).
Sangalang, Amgasussari Anugrahni, “kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah
Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan
Berdasakan Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 dan Peratuan
Presiden Nomer 65 Tahun 2006”, Tesis, Progam Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2012).
Sari, Nita Novita, “Tinjauan Tentang Pengadaan tanah untuk Keperluan
Perluasan Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali”, Skripsi, Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2011).
Suhadak, Feronika, promlematik Yuridis Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol
(Studi Penetepan Pengadilan Negeri Jombang Tentang Konsinyasi Uang
Ganti Rugi (UGR) Tanah Ruas Jalan Tol Kartosono – Mojokerto di
Kabupaten Jombang, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Surabaya.
https://catatandhila.wordpress.com/2010/03/09/konsep-hak-asasi-manusia.
http://www.harianjogja.com/baca/2012/11/30/ganti-rugi-lahan-jjls-di-jetis-dinilaikurang-
pantas-352668
Media, 2009).
Harsono, Budi, Sejarah, Isi, dan Pelaksanaan UUPA, (Jakarta: Djambatan, 2009).
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011).
Kosasih Ahmad, Ham dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan
Perbedaan Antara Islam dan Barat, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).
Limbong, Bernhard, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta Selatan:
Mergaretha Pustaka, 2011).
Mahendra, A. A. Oke, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan,
Cet. I, (Jakarta : Sinar Harapan, 1996).
Notonegoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, (Jakarta:
Pancuran Tujuh).
Perlindungan, A. P., Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi
Perlindungan, (Bandung: Mandar Maju, 1993).
Rasjidi, Lili dan Rasjidi Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung:
Mandar Maju, 2002).
Selindeho, John, Masalah Tanah dalam Pembangunan, (Jakarta : Sinar Grafika,
1988).
Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan Indonesia, (Bandung : Bina Cipta,
Edisi Revisi, 2007).
Sitorus, Oloan dan Limbong, Dayat, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004).
Subekti, R., Aneka Perjanjian, (Bandung : Alumni 1985).
Suhardi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
Sutedi, Andrian, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Syahwier, Coki Ahmad, Kemiskinan dan Kesejahteraan Bangsa, ( Jakarta :
Prisma No. 10 Tahun 2006).
Tauchid, Mochammad, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan
Kemakmuran Rakyat Indonesia, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Garfika, 2008).
Tim Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat bahasa,
2008).
Winangun S.J, Wartaya., Tanah Sumber Nilai Hidup, (Yogyakarta: Kanisius,
2004).
Adhie, Citraningtyas Wahyu, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan
Lingkar Kota oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri”, Skripsi, Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2010).
Baihaqi, Landasan Yuridis Tehadap Aturan Hukum Tentang Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum, international Multidisciplinary Journal, Vol. II,
No. 02, (May 2014).
Edwin, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan di
Sematera Utara”, Desertasi, Program Pascasarjana Universitas Sumatera
Utara Medan, (2001).
Habibi, Tatit Januar, “Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk
Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan
Terminal Bumiayu”, Tesis, Universitas Diponegoro , (2007).
Malijanto, Sonny Djoko, “Konsinyasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek
TOL – Solo di Kabupaten )”, Tesis, Progam Studi Megister Kenotariatan
Paskasarjana Universitas Diponegoro , (2010).
Ma’moen, Antje M., “Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang
Pokok Agraria untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak-Hak Atas Tanah di
Kotamadya Bandung”, Disertasi, Universitas Padjajaran Bandung, (1996).
Mulyani, Anggit, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Pati Selatan
dan Implikasinya Terhadap Pemberian Ganti Kerugian (Studi Kasus
Pengadaan Tanah di Desa Sidoharjo Kecamatan Pati)”, Skripsi, Fakultas
Hukum Universitas Muria Kudus, (2014).
Mulyanti, Rini, “Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi
Kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2)”, Tesis, Fakultas Hukum
Program Magister Kenotariatan Salemba, (2013).
Purnawanti, “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Studi Kasus Terhadap Pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).
Sangalang, Amgasussari Anugrahni, “kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah
Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan
Berdasakan Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 dan Peratuan
Presiden Nomer 65 Tahun 2006”, Tesis, Progam Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2012).
Sari, Nita Novita, “Tinjauan Tentang Pengadaan tanah untuk Keperluan
Perluasan Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali”, Skripsi, Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2011).
Suhadak, Feronika, promlematik Yuridis Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol
(Studi Penetepan Pengadilan Negeri Jombang Tentang Konsinyasi Uang
Ganti Rugi (UGR) Tanah Ruas Jalan Tol Kartosono – Mojokerto di
Kabupaten Jombang, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Surabaya.
https://catatandhila.wordpress.com/2010/03/09/konsep-hak-asasi-manusia.
http://www.harianjogja.com/baca/2012/11/30/ganti-rugi-lahan-jjls-di-jetis-dinilaikurang-
pantas-352668
Collection
Citation
Nanda Khairy
NPM : 1680740222 et al., “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP GANTI RUGI PELEBARAN JALAN RAYA DI DESA TANJUNG KEMUNING III KECAMATAN TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed April 20, 2024, http://repo.umb.ac.id/items/show/2396.