ANALISIS PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN LEBONG
Dublin Core
Title
ANALISIS PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN LEBONG
Description
Electronic Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan Electronic Government yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat terkait, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk mengembangkan Electronic Government secara nasional. Penerapan Electronic Government di Kabupaten Lebong sendiri tergolong masih baru. Penerapan Electronic Government di Kabupaten Lebong mulai sejak tahun 2019 di bawah pengelolaan DISKOMINFO Kabupaten Lebong, yang didasari oleh Peraturan Bupati Lebong No 1 Tahun 2019. Melalui skripsi ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan e-government di Kabupaten Lebong dan apa saja kendala dalam penerapan e-government di Kabupaten Lebong. Tujuan dari skripsi ini adalah menganalisis penerapan e-government di Kabupaten Lebong
Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang di peroleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menjelaskan hasil dari Analisis Penerapan E-Government di Kabupaten Lebong. Dalam penerapan e-government di Kabupaten Lebong sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari kelima indikator yang ada seperti Cyber Laws ditunjukan dengan adanya perangkat hukum yang memayungi, maka pelaksanaan e-government dapat dilakukan dan memiliki kekuatan hukum yang dapat melindunginya, Connectivity ditunjukkan dengan adanya perangkat pendukung seperti printer, scanner, IP Base CCTV, Fingerprint, dan Public smart TV display, Citizen Interfaces terdapat 22 OPD memiliki performa internet bermasalah, Competency Building bahwasanya sebagian besar jumlah SDM hanya menguasai kemampuan dasar (basic IT) mengingat peta persebaran SDM belum merata, Content Developmentterdapat 31 aplikasi sudah berjalan dengan baik.
Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang di peroleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menjelaskan hasil dari Analisis Penerapan E-Government di Kabupaten Lebong. Dalam penerapan e-government di Kabupaten Lebong sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari kelima indikator yang ada seperti Cyber Laws ditunjukan dengan adanya perangkat hukum yang memayungi, maka pelaksanaan e-government dapat dilakukan dan memiliki kekuatan hukum yang dapat melindunginya, Connectivity ditunjukkan dengan adanya perangkat pendukung seperti printer, scanner, IP Base CCTV, Fingerprint, dan Public smart TV display, Citizen Interfaces terdapat 22 OPD memiliki performa internet bermasalah, Competency Building bahwasanya sebagian besar jumlah SDM hanya menguasai kemampuan dasar (basic IT) mengingat peta persebaran SDM belum merata, Content Developmentterdapat 31 aplikasi sudah berjalan dengan baik.
Creator
Kanzani Dwi MeilaWaty
NPM : 1770300034
NPM : 1770300034
Pembimbing:
Rekho Adriadi, M.IP
Rekho Adriadi, M.IP
Penguji I:
Dr. Sri Indarti, M.Si
Dr. Sri Indarti, M.Si
Penguji II:
Dr. Titi Darmi, M.Si
Dr. Titi Darmi, M.Si
Source
Administrasi Publik
Publisher
UPT Perpustakaan
Date
15 November 2021
Contributor
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Rights
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Language
Bahasa Indonesia
Identifier
Buku:
Azizy A. Qodri. (2007). Change Management dalam Reformasi Birokrasi. Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama.
Arikunto, S. (2010).Dasar-dasar Ilmu Politik-SC, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Danial, AR., Endang dan Wasriah, Nana. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
Ernawan, E. (1988). Peranan Birokrasi Terhadap Peningkatan Efektifitas Pengambilan Keputusan di Perusahaan Besar. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
Indrajit, dkk. (2006). Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi
Moleong, Lexy.J. (2007).Metode Penelitian Kualitatif.Bandung: Penerbit PT. remaja Rosdakarya.
Setiawan, Akhmad, (1998). Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa, Yogyakarta: Pustaka Belajar
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabeta: Bandung.
Sugiyono. (2013). Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
Tjokrowinoto, moeljarto. (1987). Politik Pembangunan: sebuah analisis konsep arah dan strategi, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta
Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Lebong 2019-2020
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kominfo Kabupaten Lebong Tahun 2018
Jurnal Ilmiah:
Aprianty, Rachma Diah, 2016, Penerapan Kebijakan E-Governmant dalam Mutu Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, e-jurnal ilmu pemerintahan, Vol. 4, No. 4
Batubara, E.R dan Herlina Helmy 2019, Analisis Pengembangan Electronic Government Melalui Penyelenggaraan Website Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, jurnal eksplorasi, vol 01, No 04.
Karniawati, Nia, dan Romi Rahmadani, 2008, Analisis Kebijakan Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol 07, No 02 Jawa Barat.
Risnandar, 2014, Analisis E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah, e-Jurnal Katalogis, Vol. 2, No.7 hlm 192-199
Sonny, 2013, Analisis Penerapan E-Government Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, e-jurnal katalogis, vol 01, No 07 hlm 175-184.
Susena, Edy, 2016, Efektivitas Penerapan Electronic Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Sragen, Jurnal penelitian dan pengabdian mayarakat, vol 02 No 06 Sragen.
Sufi, Wasiah, dan Dwi Herlinda, 2017, Penerapan Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, Jurnal Niara Vol 09, No 02
Syafriani, Ida, dan Yuli Putri Zaituna, 2018, Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian di BKPSDM Sumenep, Jurnal Of Public Sector Innovation, Vol 3, No 01 Sumenep
Peraturan Perundang-Undangan:
____ Instruksi Presiden No. 23 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
____ Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
____ Peraturan Bupati Lebong No 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
____ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
Sumber - Sumber Lain:
Pedoman Bengkulu /2020/02/24/: Pemkab Lebong Segera Terapkan E-absensi. di akses pada tanggal 15 November 2020
Go Bengkulu.Com /2020/03/09/ Mulai-April-Pemkab-Lebong-Terapkan-E-Absensi / di akses pada tanggal 15 November 2020.
Bengkulu Post. Com /2020/09/30/ OPD-Kabupaten-Lebong-Kesulitan-Input-Program-Ke-Aplikasi-SIPD/ diakses pada tanggal 02 Desember 2020.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/ Daftar_Bupati_Lebong
www.Lebongkab.go.id/profil/vis-dan-misi/
http://kominfo-sp.lebongkab.go.id/daftar-kepegawaian-dinas-kominfo-sp-lebong/
Azizy A. Qodri. (2007). Change Management dalam Reformasi Birokrasi. Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama.
Arikunto, S. (2010).Dasar-dasar Ilmu Politik-SC, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Danial, AR., Endang dan Wasriah, Nana. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
Ernawan, E. (1988). Peranan Birokrasi Terhadap Peningkatan Efektifitas Pengambilan Keputusan di Perusahaan Besar. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
Indrajit, dkk. (2006). Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi
Moleong, Lexy.J. (2007).Metode Penelitian Kualitatif.Bandung: Penerbit PT. remaja Rosdakarya.
Setiawan, Akhmad, (1998). Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa, Yogyakarta: Pustaka Belajar
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabeta: Bandung.
Sugiyono. (2013). Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
Tjokrowinoto, moeljarto. (1987). Politik Pembangunan: sebuah analisis konsep arah dan strategi, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta
Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Lebong 2019-2020
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kominfo Kabupaten Lebong Tahun 2018
Jurnal Ilmiah:
Aprianty, Rachma Diah, 2016, Penerapan Kebijakan E-Governmant dalam Mutu Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, e-jurnal ilmu pemerintahan, Vol. 4, No. 4
Batubara, E.R dan Herlina Helmy 2019, Analisis Pengembangan Electronic Government Melalui Penyelenggaraan Website Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, jurnal eksplorasi, vol 01, No 04.
Karniawati, Nia, dan Romi Rahmadani, 2008, Analisis Kebijakan Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol 07, No 02 Jawa Barat.
Risnandar, 2014, Analisis E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah, e-Jurnal Katalogis, Vol. 2, No.7 hlm 192-199
Sonny, 2013, Analisis Penerapan E-Government Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, e-jurnal katalogis, vol 01, No 07 hlm 175-184.
Susena, Edy, 2016, Efektivitas Penerapan Electronic Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Sragen, Jurnal penelitian dan pengabdian mayarakat, vol 02 No 06 Sragen.
Sufi, Wasiah, dan Dwi Herlinda, 2017, Penerapan Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, Jurnal Niara Vol 09, No 02
Syafriani, Ida, dan Yuli Putri Zaituna, 2018, Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian di BKPSDM Sumenep, Jurnal Of Public Sector Innovation, Vol 3, No 01 Sumenep
Peraturan Perundang-Undangan:
____ Instruksi Presiden No. 23 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
____ Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
____ Peraturan Bupati Lebong No 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
____ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
Sumber - Sumber Lain:
Pedoman Bengkulu /2020/02/24/: Pemkab Lebong Segera Terapkan E-absensi. di akses pada tanggal 15 November 2020
Go Bengkulu.Com /2020/03/09/ Mulai-April-Pemkab-Lebong-Terapkan-E-Absensi / di akses pada tanggal 15 November 2020.
Bengkulu Post. Com /2020/09/30/ OPD-Kabupaten-Lebong-Kesulitan-Input-Program-Ke-Aplikasi-SIPD/ diakses pada tanggal 02 Desember 2020.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/ Daftar_Bupati_Lebong
www.Lebongkab.go.id/profil/vis-dan-misi/
http://kominfo-sp.lebongkab.go.id/daftar-kepegawaian-dinas-kominfo-sp-lebong/
Collection
Citation
Kanzani Dwi MeilaWaty
NPM : 1770300034 et al., “ANALISIS PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN LEBONG,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed April 23, 2024, http://repo.umb.ac.id/items/show/2619.