PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA NANJUNGAN KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Dublin Core

Title

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA NANJUNGAN KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Description

Dalam mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dimana Pemerintahan Desa dan BPD yang menjadi struktur pemerintah terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Penyusunan APBDes dan mengawasi Pemerintah Desa. Melalui skripsi permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam peran Badan Permusyawaratan Desa, serta Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam peran Badan Permusyawaratan Desa. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang di peroleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan dari peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang bahwasanya dalam keempat indikator yang ada, 1 indikator seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dikatakan berhasil dalam menampung aspirasi masyarakat akan tetapi dalam penyaluran aspirasi masyarakat dan tindak lanjut sampai tingkat realisasi masih belum optimal, sedangkan 3 indikator seperti menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, penyusunan APBDes dan dalam mengawasi Pemerintahan Desa masih belum berjalan dengan optimal dikarenakan pola hubungan kerjasama BPD dengan pemerintah desa tidak baik.

Creator

PUNTI
NPM : 1770300005
Dosen Pembimbing :
Rosidin, S.Sos.I, M.Si
Penguji I:
Drs. Faizal Anwar, M.Si
Penguji II:
Rekho Adriadi, M.IP

Source

Administrasi Publik

Publisher

UPT Perpustakaan

Date

15 November 2021

Contributor

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Rights

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Language

Bahasa Indonesia

Identifier

Winardi, 1996.Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour). Bandung: Tarsito.
Depdikbud.1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta : Balai Pustaka.
Ihsan.M Moch, 2015.Ketahanan Masyarakat Desa, Jakarta Pusat 10110.
Soerjono Soekanto, 2009:212-213, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi
Baru,Rajawali Pers, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.
Nurcholis, Hanif, 2011. “Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”,Penerbit Erlangga.
Sutarto. 2009. Dasar-Dasar Organisasi.Yogyakarta: UGM press.
Arisandi, (2003), Biddle dan Thomas: Menelaah Peran dalam Perilaku Sosial,
Arginamis, Yogjakarta
Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif BukuSumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya.
Afifuddin. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia
Moleong, Lexy.(2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.remaja Rosdakarya.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta: Rinneka Cipta.
Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Hartati Rita, Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip good governance, Vol 4 No 4, November 2018
Mardiyah Ainun, Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 12 No 2. Juli 2019
Nurcholis Hanif, Pemerintahan Desa : “Unit Pemerintahan Palsu” Dalam Sistem Adiministrasi Negara Republik Indonesia Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor, Politica Vol 5 No 1, Juni 2014
Firdaus Emilda, Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia, jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 2, 2011
Maubanu Alexander, Agung Suprojo, Ignatius Adiwidjaja, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Pemerinrah Desa, jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 6 No 1, 2017
Naimullah, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat 2019 (Studi kasus di desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat), Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
Kamaluddin, Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2016.

Citation

PUNTI NPM : 1770300005 et al., “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA NANJUNGAN KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH KABUPATEN EMPAT LAWANG,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed November 29, 2022, http://repo.umb.ac.id/items/show/2620.