ANALISIS YURIDIS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN
( Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kepahiang)

ANALISIS YURIDIS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN
( Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kepahiang)

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan tersebut, namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih saja terdapat penyimpangan terhadap norma hukum yang ada. Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan asas praduga tak bersalah dalam peroses penyidikan di Kepolisian Resort Kepahiang, khususnya dalam kasus pencurian. 2). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah di Kepolisian Resort Kepahiang dalam kasus pencurian. Jenis Penelitian merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris bersifat Kualitatif Deskriptif dengan melakukan studi kasus di Kepolisian Resort Kepahiang yang terletak di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Teknik pengumpulan data adalah Kepustakaan (library research) dan Lapangan (field research). Teknik Anaisis data adalah analisis deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa : 1). Penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Kepsahiang mengacu pada KUHAP yang pada dasarnya Asas Praduga Tidak Bersalah diartikan sempit bagaimana seseorang patut dinyatakan tidak bersalah sebelum ada putusan/vonis yang menyatakan dia bersalah; 2). Kendala dalam Penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Kepahiang antara lain dalam proses interogasi (pemeriksaan) terhadap tersangka terkait dengan kasus-kasus tertentu seperti kasus pemerkosaan dan pencabulan yang masih sulit untuk didapatkan keterangan, dikarenakan hal ini disebabkan oleh kecenderungan korban enggan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga membuat proses penyidikan berlangsung lama dan lamban, dan terkesan sebagai hambatan di dalam penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah.

DANDY HEFRYANZA
1780740027

Pembimbing
Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H

HUKUM

UPT PERPUSTAKAAN

05 DESEMBER 2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

BAHASA INDONESIA

Buku :

Anwar dan Adang, Yesmil. 2009. Sistem Peradilan Pidana. Widya Padjadjaran: Bandung.

Abdurrahmn Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia, (Bandung : Alumni, 1979), hal. 158, sebagaimana dikutip oleh Heri Tahir, loc. cit.

Djamil, Abdul. 2005. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grfindo Persada.

Fadjar, Mukthie. 2005. Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publising. Malang.

Gultom, Maidin. 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama.

Harahap, M.Yahya. 2001. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP:Penyidikan Dan Penuntutan (Jilid I dan II), Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta.

Hamzah, Andi. 2014. Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.

Harahap, M.Yahya. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika. Jakarta.

Fadjar, Mukthie. 2005. Tipe Negara Hukum (Malang: Bayumedia Publising),

M. Faal, 1990. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi: Diskresi Kepolisian. Pradnya Paramita, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 1997, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta

Makarao dan Suhasril, Mohammad Taufik. 2002. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia

Mulyadi, Deddy. 2015. Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta)

Soekanto, Soerjono. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Soemantri, Sri. 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Alumni:Bandung.
Solichin., Wahab, 2001 Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implemntasi Kebijakan Negara. Edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara)

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV

Waluyo. 2007. Manajemen Publik: (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Cetakan I. Bandung: Mandar Maju)

Jurnal

Jânia Maria Lopes Saldanha & José Luis Bolzan de Morais, Constitution, Human Rights and Republic: A Necessary Dialogue Between Gadamer's Philosophical Hermeneutics and Boaventura De Sousa Santos's Diatopic Hermeneutics”, Jurnal West Law, diakses melalui http;//fh.unri.ac.id/index.php/pepustakaan/, pada Kamis 26 November 2020 pukul 15.30 Wib diterjemahkan oleh Google Translate.

Kapioru, Evan, Harlan. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.

Naditya, Rochyani, Suryono, Agus dan Rozikin, Mochamad. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP).

Pratama, Rezki, Teddy. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberi Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu). Journal Pemerintahan Integrattif, Volume 3, Nomor 1

Saldanha, Jânia Maria Lopes & José Luis Bolzan de Morais, Constitution, Human Rights and Republic: A Necessary Dialogue Between Gadamer's Philosophical Hermeneutics and Boaventura De Sousa Santos's Diatopic Hermeneutics”, Jurnal West Law, diakses melalui http;//fh.unri.ac.id/index.php/pepustakaan/, pada Kamis 26 November 2020 pukul 15.30 Wib diterjemahkan oleh Google Translate.

Syahida, Agung, Bayu. 2014. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)

Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2)

Artikel :

Topo Santoso, http://www.legalitas. Org. Diakses pada kamis 26 november 2020 pukul 15.10 Wib

Undang-undang :
Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman