KEWENANGAN KORWAS PPNS DITRESKRIMSUS POLDA BENGKULU DAN SATPOL PP KOTA BENGKULU DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN PERDA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU
Dublin Core
Title
KEWENANGAN KORWAS PPNS DITRESKRIMSUS POLDA BENGKULU DAN SATPOL PP KOTA BENGKULU DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN PERDA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN PERDA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU
Description
Mayoritas masyarakat kota bengkulu tidak perduli akan lingkungan, hal ini
terlihat dari masih banyaknya masyarakat membuang sampah sembarangan dan
menyebabkan sampah berceceran di seputaran kota bengkulu sehingga
menimbulkan efek negatif. Pemerintah daerah melimpahkan kewenangan
penyelenggaraan ketertiban umum kepada pemerintah kota untuk menciptakan
kondisi yang kondusif. Pemerintah Kota Bengkulu nampaknya sangat menyadari
keadaan ini sehingga perlu untuk membuat peraturan yang mengatur hal tersebut,
hal ini diaktualisasikannya kedalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu. Peraturan daerah
yang dimana penegakan hukum nya dilakukan oleh PPNS Satpol PP dan wajib
berkoordinasi dengan instansi polri. Sinergitas antara Korwas PPNS dan Penyidik
PPNS sangat dibutuhkan karena berdasarkan UU PPNS tidak dapat berjalan
sendiri tanpa adanya koordinasi kepada Korwas PPNS. Tujuan Penelitian ini
adalah: (1) Untuk mengetahui apa saja Kewenangan Korwas PPNS Ditreskrimsus
Polda Bengkulu dalam melaksanakan bantuan penyidikan kepada penyidik
pegawai negeri sipil Satpol PP Kota Bengkulu. (2).Untuk mengetahui hambatan
PPNS Satpol PP kota Bengkulu dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu. Jenis Penelitian ini
adalah penelitian Yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini menunjukan:
(1).Kewenangan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam
melaksanakan bantuan penyidikan kepada PPNS Satpol PP Kota Bengkulu
(2).Hambatan yang dialami PPNS Satpol PP Kota Bengkulu dalam
melaksanakan Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.
terlihat dari masih banyaknya masyarakat membuang sampah sembarangan dan
menyebabkan sampah berceceran di seputaran kota bengkulu sehingga
menimbulkan efek negatif. Pemerintah daerah melimpahkan kewenangan
penyelenggaraan ketertiban umum kepada pemerintah kota untuk menciptakan
kondisi yang kondusif. Pemerintah Kota Bengkulu nampaknya sangat menyadari
keadaan ini sehingga perlu untuk membuat peraturan yang mengatur hal tersebut,
hal ini diaktualisasikannya kedalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu. Peraturan daerah
yang dimana penegakan hukum nya dilakukan oleh PPNS Satpol PP dan wajib
berkoordinasi dengan instansi polri. Sinergitas antara Korwas PPNS dan Penyidik
PPNS sangat dibutuhkan karena berdasarkan UU PPNS tidak dapat berjalan
sendiri tanpa adanya koordinasi kepada Korwas PPNS. Tujuan Penelitian ini
adalah: (1) Untuk mengetahui apa saja Kewenangan Korwas PPNS Ditreskrimsus
Polda Bengkulu dalam melaksanakan bantuan penyidikan kepada penyidik
pegawai negeri sipil Satpol PP Kota Bengkulu. (2).Untuk mengetahui hambatan
PPNS Satpol PP kota Bengkulu dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu. Jenis Penelitian ini
adalah penelitian Yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini menunjukan:
(1).Kewenangan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam
melaksanakan bantuan penyidikan kepada PPNS Satpol PP Kota Bengkulu
(2).Hambatan yang dialami PPNS Satpol PP Kota Bengkulu dalam
melaksanakan Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.
Creator
Riko Amaru
NPM : 1974201122
NPM : 1974201122
Pembimbing
Hendi Sastra Putra
Hendi Sastra Putra
Penguji 1
Rangga Januarto
Rangga Januarto
Penguji 2
Riri Tri Mayasari
Riri Tri Mayasari
Source
FAKULTAS HUKUM
Publisher
UPT PERPUSTAKAAN
Date
24 MEI 2023
Contributor
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Rights
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Format
PDF File
Language
BAHASA INDONESIA
Type
JURNAL SKRIPSI
Identifier
A. Buku-buku
Ainul Syamsu Muhammad, 2016, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip
Dasar
Hukum Pidana, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama
C.S.T. Kansil dkk, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta,
Pradnya Paramita
Harun M. Husein, 2008, Penyidikan Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar
Grafika
Momo Kelana, 2002, Memahami Undang Undang Kepolisian, Undang
undang Nomon 2 tahun 2002, Latar Belakang dan komentan
Pasal semi Pasal, PTIK, Jakarta
Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung,
Citra Aditya Bakti
Sudaryono dkk., 2017, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana
Berdasarkan KUHP dan RUU KKUHP, Surakarta : Muhammadiyah
University Pers.
Prodjodikoro Wirdjono, 2014, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta :
Refika Aditama.
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar
Grafika, hlm. 15
Joko Sadewo, ‘Islam Dan Larangan Buang Sampah Sembarangan’, 23
Oktober, 2020
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung,
Citra Aditya Bakti, hlm 134
Soerjono Soekanto,2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI
Pers.Jakarta.hlm.78
Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek,
Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126
Ashshofa Burhan Metode Penelitian Hukum, Rinekacipta,Jakarta : 2010
Andry Harijanto Hartiman, Buku Pedoman Penulis Tugas Akhir, Fakultas
Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2008, hal.22.
Putra, Prayoga Dwi, ‘Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang’,
2020, 1–75
B. Peraturan Perundang-undangan
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996, Jakarta : Balai Pustaka
Bengkulu, Walikota, ‘Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu’, 2011, 1–16
Fernandes, Hocelayne Paulino, ‘UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah’, 2014, 139
‘HUKUM ACARA PIDANA Undang-Undang No. 8 Tahun 1981’,
3.September (1981), 675–87
‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan PPNS’
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan
Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Satuan Polisi Pamong Praja
C. Jurnal
Joko Sadewo, ‘Islam Dan Larangan Buang Sampah Sembarangan’, 23
Oktober, 2020 <https://www.republika.co.id/berita/qifn01318/islamdan-larangan-buang-sampah-sembarangan>
Putra, Prayoga Dwi, ‘Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang’,
2020, 1–75
‘Tugas Pokok & Fungsi Sikorwas PPNS’, 10 Oktober, 2016
<https://reskrimsusbali.id/tugas-pokok-fungsi-sikorwasppns/#:~:text=Sie Korwas PPNS bertugas melaksanakan,Negeri Sipil
pada tingkat Polda.>
Tutuko, Pindo, ‘Permukiman’, 2.18 (2008), 1–14
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3996.3043>
Vinny Nottrela Ughude, ‘Tugas Dan Wewenang Polisi Pamong Praja Dalam
Penegakan Hukum’, Jurnal Ilmu Hukum, III.3 (2015), 154–61
wikipedia, ‘Pengelolaan Sampah’, 14 Juni, 2022
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah>
Ainul Syamsu Muhammad, 2016, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip
Dasar
Hukum Pidana, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama
C.S.T. Kansil dkk, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta,
Pradnya Paramita
Harun M. Husein, 2008, Penyidikan Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar
Grafika
Momo Kelana, 2002, Memahami Undang Undang Kepolisian, Undang
undang Nomon 2 tahun 2002, Latar Belakang dan komentan
Pasal semi Pasal, PTIK, Jakarta
Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung,
Citra Aditya Bakti
Sudaryono dkk., 2017, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana
Berdasarkan KUHP dan RUU KKUHP, Surakarta : Muhammadiyah
University Pers.
Prodjodikoro Wirdjono, 2014, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta :
Refika Aditama.
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar
Grafika, hlm. 15
Joko Sadewo, ‘Islam Dan Larangan Buang Sampah Sembarangan’, 23
Oktober, 2020
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung,
Citra Aditya Bakti, hlm 134
Soerjono Soekanto,2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI
Pers.Jakarta.hlm.78
Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek,
Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126
Ashshofa Burhan Metode Penelitian Hukum, Rinekacipta,Jakarta : 2010
Andry Harijanto Hartiman, Buku Pedoman Penulis Tugas Akhir, Fakultas
Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2008, hal.22.
Putra, Prayoga Dwi, ‘Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang’,
2020, 1–75
B. Peraturan Perundang-undangan
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996, Jakarta : Balai Pustaka
Bengkulu, Walikota, ‘Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu’, 2011, 1–16
Fernandes, Hocelayne Paulino, ‘UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah’, 2014, 139
‘HUKUM ACARA PIDANA Undang-Undang No. 8 Tahun 1981’,
3.September (1981), 675–87
‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan PPNS’
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan
Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh PPNS
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Satuan Polisi Pamong Praja
C. Jurnal
Joko Sadewo, ‘Islam Dan Larangan Buang Sampah Sembarangan’, 23
Oktober, 2020 <https://www.republika.co.id/berita/qifn01318/islamdan-larangan-buang-sampah-sembarangan>
Putra, Prayoga Dwi, ‘Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang’,
2020, 1–75
‘Tugas Pokok & Fungsi Sikorwas PPNS’, 10 Oktober, 2016
<https://reskrimsusbali.id/tugas-pokok-fungsi-sikorwasppns/#:~:text=Sie Korwas PPNS bertugas melaksanakan,Negeri Sipil
pada tingkat Polda.>
Tutuko, Pindo, ‘Permukiman’, 2.18 (2008), 1–14
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3996.3043>
Vinny Nottrela Ughude, ‘Tugas Dan Wewenang Polisi Pamong Praja Dalam
Penegakan Hukum’, Jurnal Ilmu Hukum, III.3 (2015), 154–61
wikipedia, ‘Pengelolaan Sampah’, 14 Juni, 2022
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah>
Collection
Citation
Riko Amaru
NPM : 1974201122 et al., “KEWENANGAN KORWAS PPNS DITRESKRIMSUS POLDA BENGKULU DAN SATPOL PP KOTA BENGKULU DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN PERDA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed April 26, 2024, http://repo.umb.ac.id/items/show/3696.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN PERDA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed April 26, 2024, http://repo.umb.ac.id/items/show/3696.