TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Dublin Core

Title

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Description

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022, mengatur
bahwa Sekretariat Daerah Provinsi memiliki tugas membantu Gubernur dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian secara administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan yang bersifat administratif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Implementasi
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Bengkulu (2) Apa saja kendala Implementasi Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Jenis
penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan metode
pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan
dokumen dari Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu. Hasil dari penelitian
adalah (1)Gubernur kepala daerah Provinsi Bengkulu selaku Pembina
kepegawaian, masih sering dan masih banyak menempatkan pegawai di satuan
kerja yang hanya bertujuan untuk mencukupi jumlah kebutuhan pegawai saja
tanpa memperhatikan basis pendidikan pegawai negeri sipil (2) Pengisian orang
dijabatan tertentu sesuai dengan peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 tahun
2022 sering terjadi rotasi dan mutasi karena adanya pertimbangan pribadi dan
permintaan pribadi pegawai negeri sipil karena penempatan tugas yang
dipangkunya tidak sesuai keinginan dan mencari instansi lain yang dianggap
nyaman dalam bekerja.

Creator

Victor Mario Kapela
NPM : 1974201016
Pembimbing
J.T, Pareke
Penguji 1
Hendri Padmi
Penguji 2
Betra Sarianti

Source

FAKULTAS HUKUM

Publisher

UPT PERPUSTAKAAN

Date

13 Juni 2023

Contributor

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Rights

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Format

PDF File

Language

BAHASA INDONESIA

Type

JURNAL SKRIPSI

Identifier

A. BUKU
Abdul Majid, 2014. Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan
Praktis Interes Media, Bandung.
Adolf Heuken, 1992. SJ, Kamus Jerman -Indonesia, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta,
Bagir Manan, 1994. Ketentuan-ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional,
(disampaikan pada pertemuan ilmiah tentang Kedudukan Biro-biro
hukum/unit kerja departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum,
Jakarta.
Bambang Sunggono, 2005. Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta
Bambang Waluyo, 1996. Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet.II, Sinar Grafika,
Jakarta
Dunn, William N. 2003. Anlisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press,
Yogyakarta
G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya
Hans Kelsen, 1945, General Theory of Law and State, Russell & Russell, New
York
Inu Kencana Syafiie, 2010 Pengantar ilmu pemerintahan, Refika Aditama,
Jakarta
Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, 1987. Kamus Inggris-Indonesia, cet, XV,
PT. Gramedia, Jakarta
Kamal Hidjaz. 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem
Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar.
Lubis, Hari & Huseini Martani, 1987, Teori Organisasi;Suatu Pendekatan
Makro.Pusat Antar Ilmu-Ilmu Sosial UI
Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan
Pembentukannya,
Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012. Implementasi Manajemen
Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan
Islam Secara Holistik, (Yogyakarta: Teras)
Nurmayani S.H.,M.H. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung
Bandarlampung.
Philipus M. Hadjon, 1998 Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair,
Surabaya,
P.Noll, 1997. Von der Rechtspreschungswissenschaftz zur
Gesetzgebungswissensschaft, dalam Jahrbuch fiir Rechtssoziologie und
Rechtsheorie, II, Dusseldorf,
Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta,
Ridwan, HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta,
Rizal Djalil. 2014. Akuntabilitas keuangan Daerah Implementasi Pasca
Reformasi, Wahana Semesta Intermedia, Jakarta
S. Wojowasito, 1986. Kamus Umum Belanda-Indonesia, Jakarta: PT. Ichtiar
Baru-van Hoeve
SF. Marbun, 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di
Indonesia, Liberty, Yogyakarta,
Subarsono.2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka
Pelajar Yogyakarta
Sutarto, 1985, Dasar Organisasi, Gadjah Mada University : Yogyakarta
Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implemntasi
Kebijakan Negara. Edisi kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022
C. Artikel/Karya Ilmuah
Teori Implementasi Hukum – sudut hukum.com.
https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html. Diakses pada 8
Jan. 2023.
http://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pendelegasianwewenang.html,

Collection

Citation

Victor Mario Kapela NPM : 1974201016 et al., “TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed June 17, 2024, http://repo.umb.ac.id/items/show/3760.