PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA DI PT. PUTRA SEBAKAS ABADI KABUPATEN KAUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA DI PT. PUTRA SEBAKAS ABADI KABUPATEN KAUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah perlidungan
hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja dan bagaimana pihak perusahaan
memberikan perlindungan terhadap pekerja dan bagaimana mengatasi hambatan yang terjadi
saat memberikan perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja PT. Putra Sebakas Abadi Kabupaten Kaur dalam
keselamatan dan kesehatan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan dan apa saja saja hambatan dalam memberikan perlindungan
hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Putra Sebakas Abadi Kabupaten Kaur.
Selaras dengan tujuannya penelitian ini menggunakan metode penilitian yuridis empiris,
dalam penelitian ini diketahui bahwa perusahaan rutin setiap tahun nya menyediakan
pelatihan Safetyman Lembaga Penyalur (SPBU) kepada seluruh pekerja secara bertahap,
setiap tahun nya pasti ada pekerja yang dikirimkan minimal 2 orang untuk melakukan
Safetyman Lembaga Penyalur (SPBU) yang diadakan langsung oleh Pertamina. Pekerja juga
dibekali dengan beberapa pelatihan-pelatihan lain yang berhubungan dengan keselamatan
kerja, seperti pelatihan cara menggunakan Apar (pemadam Api).Perusahaan juga sangat
memperhatikan standard operasi dan prosedur pengelolaan SPBU yang selalu menjadi
tanggung jawab perusahaan, termasuk aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan.
Selanjutnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus diterima tenaga kerja di PT.Putra
Sebakas Abadi Kabupaten Kaur.dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan
kesehatan kerja bagi tenaga kerja di PT. Putra Sebakas Abadi Kabupaten Kaur yaitu berasal
dari pekerja dan perusahaan, Peraturan hukum dan Kelembagaan Hukum. Namun dalam hal
tersebut pihak perusahaan mampu mengatasi dan memberikan solusi atas hambatan yang
terjadi. Dan mampu memberikan perlindungan hukum yang sesuai dan sejalan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.

Yusuf Dwi Putra

Betra Sarianti

FAKULTAS HUKUM

UPT PERPUSTAKAAN

21 FEBRUARI 2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

PDF File

BAHASA INDONESIA

JURNAL REPOSITORY

Buku :
Abdul Hakim, 2003. Dasar-Dasar Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan
Pertama Edisi Ketiga, Bandung.
Amar Khakim,Dasar-Dasar Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia, cetakan
Pertama, Edisi III Bandung , Citra
Aditya Bakti, 2003.
Asri Wijayanti. 2009. Hukum
Ketenagakerjaan Pasca Reformasi.
Jakarta. Sinar Grafika.
Djumialdji, Perjanjian Kerja, Jakarta,
Sinar Grafika, 2006.
Dumairy.Perekonomian Indonesia
Cetakan ke 5.Jakarta: Erlangga.2016.
Eko Wahyudi, 2016. Hukum
Ketenagakerjaan Jakarta. Sinar
Grafika.
Erika Dyah Savitri,2019. Ketenagakerjaan
Di Indonesia. Hampau:Jakarta.
G. Kartasapoetra dkk. 2014. Hukum
Perburuhan di Indonesia
Berlandaskan Pancasila. Jakarta.
Sinar Grafika.
Halili Toha, HariPramono. Hubungan
Kerja Antara Majikan dan Buruh,
CetakanPertama, Jakarta: Bina
Aksara. 2017.
Hardijan Rusli. 2018.Hukum
Ketenagakerjaan. Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Harjono. 2008. Konstitusi sebagai Rumah
Bangsa. Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Jujun J. Suriasumantri, 2005, Filsafat
Ilmu, Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan.
Kuswana,2014, Ergonomi dan K3 Kesehatan
Keselamatan Kerja, PT. Remaja
Rosdakarya Offset. Bandung.
Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia, edisi revisi cetakan
kedua, Jakarta, Raja Grafindo
Persada, 2001.
Lexi J. Moleong, 1991, Metode Penelitian
Kualitatif, Bandung: Rosyda Karya.
Maimun,Hukum Ketenagakerjaan Suatu
Pengantar, Pradnya Paramita,
Jakarta : 2007.
Milya Sari, Asmendri, Penelitian
Kepustakaan,
2017,Padang:Universitas Negeri
Imam Bonjol.
Muchsin. 2003. Perlindungan dan
Kepastian Hukum bagi Investor di
Indonesia. Surakarta. Universitas
Sebelas Maret.
Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan
Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia.
Sebuah Studi Tentang PrinsipPrinsipnya. Surabaya. PT Bina Ilmu.
Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar
Penelitian Hukum. Jakarta:
Universitas Indonesia.
2
Suharsimi Arikunto. 2002, Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek.Jakarta:Rineka Cipta.
Suryono Soekatno,1975, Hukum Dan
Pembangunan,Jakarta: UPI.
Woerjati dan Sonhaji, Hukum Perburuhan
. Semarang, Fakultas Hukum
UNDIP, 1989
Yasinta Marli .2018.Kesehatan Kerja Bagi
Pekerja. Reebook:Jakarta.
Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja dan Hukum
Ketenagakerjaan Bidang Hubungan
Kerja, Jakarta, Rajawali Press, 2004.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar 1995
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja
Artikel &Jurnal :
Laurentius Banyu Biru, Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen Terhadap
Kecurangan Pedagang Bahan Bakar
Minyak Eceran (Pertamini), Jurnal
Hukum. Fakultas Hukum.Universitas
Atma Jaya Yogykarta.
No.01.Vol.01.2020.
Paramita, C. C., & Wijayanto, A.
(2012).Pengaruh Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Terhadap Prestasi
Kerja Karyawan Pada PT. PLN
(PERSERO) APJ Semarang. Jurnal
Administrasi Bisnis , Vol. 1 No.1.
Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi
Hukum).Tesis Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas
Sebelas Maret. Surakarta.