PERANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SELUMA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
Dublin Core
Title
PERANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SELUMA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
Description
The role of the Seluma Regency Land Office as a mediator in resolving land disputes in Seluma Regency. The Seluma Regency Land Office can resolve several land dispute cases through mediation, but very few cases can be resolved. In this thesis, several issues are raised, namely the role of the Seluma Regency Land Office as a mediator in resolving land disputes in Seluma and what obstacles the Seluma Regency Land Office encounters in resolving land disputes through mediation. This type of research is empirical research, namely by conducting direct research at the Seluma Regency Land Office using a qualitative approach. Data collection was carried out by direct
interviews with the Chairman, Head of the Dispute Handling Section, staff in the Conflict Dispute Handling and Land Cases section at the Seluma Regency Land Office, while literature study was carried out through literature and books. Based on
research results and conclusions resulting from the discussion. The results of this research show: The role of the Seluma Regency Land Office in resolving land disputes through mediation is as a mediator. The role as a mediator during mediation is leading discussions, maintaining or guarding legal rules, encouraging parties to express problems and interests openly, encouraging parties to realize that disputes are not battles that must be won but resolved, listening, taking notes and submitting questions, helping the parties reach common ground. The level of success in resolving land disputes at the Seluma Regency Land Office through mediation is very rarely resolved, this is influenced by several obstacles. Dispute resolution carried out at the Seluma Regency Land Office is carried out in accordance with Technical Instructions Number.05/Juknis/D.V/2007 concerning Mechanisms for Implementing Mediation and Minister of Agrarian Regulation Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. This level of success is influenced by obstacles in the mediation process from the disputing parties, lack of good faith on the part of each disputing party, differences in ability and education between the parties, and the absence of one of the parties in the mediation process.
interviews with the Chairman, Head of the Dispute Handling Section, staff in the Conflict Dispute Handling and Land Cases section at the Seluma Regency Land Office, while literature study was carried out through literature and books. Based on
research results and conclusions resulting from the discussion. The results of this research show: The role of the Seluma Regency Land Office in resolving land disputes through mediation is as a mediator. The role as a mediator during mediation is leading discussions, maintaining or guarding legal rules, encouraging parties to express problems and interests openly, encouraging parties to realize that disputes are not battles that must be won but resolved, listening, taking notes and submitting questions, helping the parties reach common ground. The level of success in resolving land disputes at the Seluma Regency Land Office through mediation is very rarely resolved, this is influenced by several obstacles. Dispute resolution carried out at the Seluma Regency Land Office is carried out in accordance with Technical Instructions Number.05/Juknis/D.V/2007 concerning Mechanisms for Implementing Mediation and Minister of Agrarian Regulation Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. This level of success is influenced by obstacles in the mediation process from the disputing parties, lack of good faith on the part of each disputing party, differences in ability and education between the parties, and the absence of one of the parties in the mediation process.
Creator
Lingga Arif Jaya
Npm: 2274201205
Npm: 2274201205
Pembimbing
Sinung Mufti Hangabei
Sinung Mufti Hangabei
Penguji 1
Hendi Sastra Putra
Hendi Sastra Putra
Penguji 2
J.T Pareke
J.T Pareke
Source
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Publisher
UPT PERPUSTAKAAN
Date
19 APRIL 2024
Contributor
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Rights
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Format
PDF File
Language
BAHASA INGGRIS
Type
JURNAL REPOSITORY
Identifier
Harsono Budi, HUKUM AGRARIA INDONESIA Sejarah : Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Universitas Trisakti,
Jakarta, 2016.
Kurniati Nia, Hukum Agrarian Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase
dalam Teori dan Praktik, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
Maisa dan Muhamad Rizki Syafaat, Hukum Agraria, Komojoyo Press (Anggota
IKAPI), Mrican Caturtunggal, Depok, Sleman, 2021.
Rahmadi Takdir, Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Romsan Achmad, ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Teknik Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi dan Mediasi, Setara Press, Malang
(Jawa Timur), 2016.
Sodiki Achmad, Politik Hukum Agraria, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2013.
Waskito dan Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang, Prenadamedia
Group, Jakarta, 2017.
Hajati, Sri, Agus Sekarmadji dan Sri Winarsi “Jurnal Dinamika Hukum”. Vol. 14
No. 1 Januari 2014 : 43.
Nurahmin, Muh. Fajri, Maisa, Muh. Riski Syafaat. “Penyelesaian Sengketa Tanah
Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional
Kota Palu”. Volume 04, Nomor 06, Juni 2021 : 333.
Rosiana dan Junaidi Tarigan. “Analisis Yuridis Penyelesaiaan Sengketa Tanah
Melalui Mediasi”. 33| V ol. 4| No. 2| 2022.
Saifuddin Bandaharo dan Busyro Marwan, JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora “Proses Penyelesaian Sengketa
Hak Atas Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota
Padangsidimpuan”. Halaman 117.
Sastra Putra, Hendi, Sinung Mufti Hangabei, Mikho Ardinata dan Ahmad Dasan
“Peranan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Sebagai Mediator Dalam
Penyelesaian Sengketa Tanah”. Vol 7 No. 1 (2022) : 102.
Yuliastuti, Eko, Hakam Sholahuddin dan Lefita Dewi Liarasari. “Penyelesaian
Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi”. Volume 8 Nomor 2 Agustus 2022
: 92.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan
Pertanahan Nasional.
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Lingga Arif Jaya, Etal, THE ROLE OF THE LAND OFFICE 13
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanhan Nasional
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan
Penyelesaian Kasus Pertanhan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun
2007, Petunjuk Teknis Nomor : 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Medias Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun
2007, Petunjuk Teknis Nomor : 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Media
Jakarta, 2016.
Kurniati Nia, Hukum Agrarian Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase
dalam Teori dan Praktik, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
Maisa dan Muhamad Rizki Syafaat, Hukum Agraria, Komojoyo Press (Anggota
IKAPI), Mrican Caturtunggal, Depok, Sleman, 2021.
Rahmadi Takdir, Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Romsan Achmad, ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Teknik Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi dan Mediasi, Setara Press, Malang
(Jawa Timur), 2016.
Sodiki Achmad, Politik Hukum Agraria, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2013.
Waskito dan Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang, Prenadamedia
Group, Jakarta, 2017.
Hajati, Sri, Agus Sekarmadji dan Sri Winarsi “Jurnal Dinamika Hukum”. Vol. 14
No. 1 Januari 2014 : 43.
Nurahmin, Muh. Fajri, Maisa, Muh. Riski Syafaat. “Penyelesaian Sengketa Tanah
Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional
Kota Palu”. Volume 04, Nomor 06, Juni 2021 : 333.
Rosiana dan Junaidi Tarigan. “Analisis Yuridis Penyelesaiaan Sengketa Tanah
Melalui Mediasi”. 33| V ol. 4| No. 2| 2022.
Saifuddin Bandaharo dan Busyro Marwan, JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora “Proses Penyelesaian Sengketa
Hak Atas Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota
Padangsidimpuan”. Halaman 117.
Sastra Putra, Hendi, Sinung Mufti Hangabei, Mikho Ardinata dan Ahmad Dasan
“Peranan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Sebagai Mediator Dalam
Penyelesaian Sengketa Tanah”. Vol 7 No. 1 (2022) : 102.
Yuliastuti, Eko, Hakam Sholahuddin dan Lefita Dewi Liarasari. “Penyelesaian
Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi”. Volume 8 Nomor 2 Agustus 2022
: 92.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan
Pertanahan Nasional.
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Lingga Arif Jaya, Etal, THE ROLE OF THE LAND OFFICE 13
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanhan Nasional
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan
Penyelesaian Kasus Pertanhan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun
2007, Petunjuk Teknis Nomor : 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Medias Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun
2007, Petunjuk Teknis Nomor : 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Media
Collection
Citation
Lingga Arif Jaya
Npm: 2274201205 et al., “PERANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SELUMA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu, accessed May 2, 2024, http://repo.umb.ac.id/items/show/4056.