Browse Items (422 total)

  • Collection: Ilmu Hukum

PERAN PENGAWASAN PENYIDIKAN (WASSIDIK)
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KHUSUS
DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PT. PLN (PERSERO) TERHADAP PENGADUAN LONJAKAN TAGIHAN LISTRIK PASCABAYAR (STUDI KASUS LEMBAGA ADVOKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN KOTA BENGKULU)

PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikuasai oleh negara. PT. PLN (Persero) selama ini telah memberikan layanan listrik pascabayar (reguler) bagi konsumennya. Siklus penggunaan listrik pascabayar yaitu terlebih…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA PERSEDIAAN LIQUEFIED PETROLIUM GAS (LPG) 3 KG
(STUDI KASUS DI DITRESKRIMSUS POLDA BENGKULU)

Tindak pidana manipulasi data informasi mengenai persediaan barang
kebutuhan pokok berupa gas LPG 3 Kg. Tentunya pemanipulasian data penjualan
gas LPG ini melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi…

IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PASAL 289 KUHP TENTANG PERBUATAN CABUL DENGAN ANCAMAN KEKERASAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU)

Pemidanaan Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 289 KUHP Tentang Perbuatan Cabul
Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bengkulu). Dalam
melaksanakan pemidanaan selalu berpijak pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Tujuan…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PENJUALAN EMAS PALSU OLEH TOKO EMAS (STUDI KASUS DI POLDA BENGKULU)

Emas adalah logam mulia yang memiliki beberapa sifat unik, seperti lunak dan mudah dibentuk, mampu menghantarkan listrik, memiliki kilau alami, serta mudah dicampur dengan logam lain. tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk…

TINJAUAN YURIDIS IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)
DI AIR PUNGGUR KECAMATAN KOTA MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

Peraturan pelakasanaan yang tertunda di undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, akan mengakibatkan hambatan dalam hal penegakan hukum, karena dalam undang 32 tahun 2009 tersebut berisi tentang sanksi –…

PERAN SUBDIT FISKAL, MONETER DAN DEVISA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA BENGKULU DALAM PENANGANAN PERKARA KEJAHATAN PERBANKAN
DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU

Untuk menangani kejahatan perbankan, maka dalam hal ini Polri sebagai pihak pertama dalam sistem peradilan pidana yang menangani laporan dari masyarakat harus dapat bertindak cepat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dilaporkan. Salah satu satuan…

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPRODUKSI DAN PERSEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR DI KOTA BENGKULU

Pengawasan perizinan, khususnya perizinan perizinan sediaan farmasi dan obat, mempunyai aspek problematis yang luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem monitoring yang komprehensif, mulai dari proses masuknya suatu produk ke wilayah…

Study Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Pidana Islam Dan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia

ABSTRAK
Komparasi sanksi pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan hukum pidana Islam sebagai salah satu sumber untuk memperbandingkan suatu hukum di Indonesia dengan hukum pidana islam yang dimana perbedaannya hukum…

IMPLEMENTASI SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA MASYARAKAT DI DUSUN TALANG GELOPOK DESA SOSOKAN BARU KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHIANG

Dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian pada masyarakat adat Di Dusun Talang Gelopok Desa Sosokan Baru Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, masyarakat adat mempunyai bentuk tersendiri terhadap sanksi pidana adat yang diberikan.…