Browse Items (422 total)
- Collection: Ilmu Hukum
Sort by:
PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI OLEH ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR KEPAHIANG
Penyidik yang memiliki wewenang khusus dalam hal penyimpanan barang bukti
tidak lepas dari jerat hukum yang berlaku, seperti yang pernah diproses di Polres
Kepahiang. Pada bulan September 2019, Anggota Polres Kepahiang berinisial B
bersama-sama…
tidak lepas dari jerat hukum yang berlaku, seperti yang pernah diproses di Polres
Kepahiang. Pada bulan September 2019, Anggota Polres Kepahiang berinisial B
bersama-sama…
Tags: Barang Bukti, Penyidik, Polisi
DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN ANAKDI BAWAH UMUR (STUDI PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKULU)
Penelitian ini mengangkat permasalahanapa dasar yang digunakan Pengadilan Agama Bengkulu untuk menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon, kemudian bagaimana penetapan hakim dalam dispensasi nikah anak di bawah …
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN
(Studi Kasus di POLRES Seluma)
Perkebunan mempunyai peranan dalam pembangunan nasional, terutama
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wilayah Geografis Kabupaten Seluma
banyak berupa Perkebunan kelapa sawit yang banyak terjadi tindak pidana
pencurian hasil perkebunan. Tersangka…
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wilayah Geografis Kabupaten Seluma
banyak berupa Perkebunan kelapa sawit yang banyak terjadi tindak pidana
pencurian hasil perkebunan. Tersangka…
Tags: pencurian, penegakan hukum, perkebunan.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL GARAP SAWAH DI DESA PADANG GENTING KECAMATAN SELUMA SELATAN KABUPATEN SELUMA
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil garap sawah didesa padang genting kecamatan seluma selatan kabupaten seluma. Untuk mengetahui pola pembagian hasil dan faktor-faktor yanag…
Tags: Perjanjian bagi hasil, sawah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Dinas P3APPKB Kabupaten Seluma)
Undang-undang pokok KDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga
pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT yaitu pihak
keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak
lainnya, baik…
pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT yaitu pihak
keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak
lainnya, baik…
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK (STUDI KASUS PADA ANAK JALANAN DI KOTA BENGKULU)
Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan KotaLayak Anak (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Kota Bengkulu).
Untuk mengetahui bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11
Tahun 2021…
Penyelenggaraan KotaLayak Anak (Studi Kasus Pada Anak Jalanan Di Kota Bengkulu).
Untuk mengetahui bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11
Tahun 2021…
PEMBUKTIAN DALAM PERKARAPERBUATAN MELAWAN HUKUMSENGKETA HAK ATAS TANAH(STUDI PUTUSAN NO. 20/Pdt.G/2015/PN.Plg)
Dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah, masyarakat Indonesia masing menggunakan sistem Peradilan Hukum Acara Perdata, yang dianut dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di …
Kewenangan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
(UPTD) Metrologi Legal Kota Bengkulu Dalam
Melindungi Masyarakat Sebagai Konsumen
Kewenangan dalam melaksanakan Metrologi Legal selama ini berada pada Pemerintah Propinsi dalam bentuk Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD).UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan…
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl)
Anak yang berhadapan dengn hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik
dengan hukum,anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi
saksi tindak pidana tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 tahun…
dengan hukum,anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi
saksi tindak pidana tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 tahun…
KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA KUE MAK SHANDY TERHADAP PENDAFTARAAN HAK MEREK DAGANG DI KOTA BENGKULU
Kesadaran hukum para Pelaku Usaha tergolong sangat rendah. Hal tersebut
disebabkan karena beberapa faktor, yang pertama kurangnya pengetahuan
mengenai pendaftaran merek, yang kedua faktor anggapan bahwa merek tidak
perlu didaftarkan, yang…
disebabkan karena beberapa faktor, yang pertama kurangnya pengetahuan
mengenai pendaftaran merek, yang kedua faktor anggapan bahwa merek tidak
perlu didaftarkan, yang…
Tags: Kesadaran Hukum, Merek, Pelaku Usaha
Featured Item
PENGARUH PELATIHAN, BUDAYA ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pengaruh Kerja Kerja, Budaya Organisasi Dan Lingkungan kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Maju…