Browse Items (422 total)
- Collection: Ilmu Hukum
Sort by:
ANALISIS PROGRAM PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUPBASAN KELAS I BENGKULU DITINJAU DARI PASAL 44 UNDANG – UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara di RUPBASAN kelas I
Bengkulu .tujuan penelitian ini (1). Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan
pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara oleh RUPBASAN kelas I
bengkulu Apa sudah…
Bengkulu .tujuan penelitian ini (1). Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan
pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara oleh RUPBASAN kelas I
bengkulu Apa sudah…
ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bgl DALAM PERKARA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI KABUPATEN SELUMA
Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah
tindak pidana korupsi khususnya korupsi Dana Operasional Sekolah,
Penyalahgunaan pengelolaan dana BOS banyak ditemukan dibeberapa daerah.
Penelitian ini bertujuan…
tindak pidana korupsi khususnya korupsi Dana Operasional Sekolah,
Penyalahgunaan pengelolaan dana BOS banyak ditemukan dibeberapa daerah.
Penelitian ini bertujuan…
ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TERHADAP PENJUALAN BAJU BJ
Keinginan pelaku usaha untuk memperluas jangkauan peredaran usaha barang
atau jasanya yang membuat pelaku melakukan hubungan perdagangan lintas
Negara. Para pelaku usaha pun akhirnya mengimpor barang-barang yang
dibutuhkan untuk barang daganganya.…
atau jasanya yang membuat pelaku melakukan hubungan perdagangan lintas
Negara. Para pelaku usaha pun akhirnya mengimpor barang-barang yang
dibutuhkan untuk barang daganganya.…
ANALISIS YURIDIS ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN
( Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kepahiang)
Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan tersebut, namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih…
ANALISIS YURIDIS DAMPAK SOSIOLOGIS TERHADAP
PENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DENGAN NARAPIDANA
DEWASA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A BENGKULU
Anak adalah generasi muda penerus bangsa, ia akan tumbuh menjadi dewasa dan
akan menjadi calon pemimpin di negeri ini. Demikian juga halnya dengan
narapidana anak. Meskipun mereka harus menghabiskan hari-harinya di dalam
penjara tetapi mereka…
akan menjadi calon pemimpin di negeri ini. Demikian juga halnya dengan
narapidana anak. Meskipun mereka harus menghabiskan hari-harinya di dalam
penjara tetapi mereka…
ANALISIS YURIDIS DAMPAK SOSIOLOGIS TERHADAPPENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DENGAN NARAPIDANADEWASA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKULU
Anak adalah generasi muda penerus bangsa, ia akan tumbuh menjadi dewasa dan akan menjadi calon pemimpin di negeri ini. Demikian juga halnya dengan narapidana anak.Meskipun mereka harus menghabiskan hari-harinya di dalam penjara …
ANALISIS YURIDIS KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN
USAHA JASA LAUNDRY TERHADAP KONSUMEN
DI KOTA BENGKULU
(Studi Kasus di Wafi Laundry dan Bunga Laundry)
Pembangunan serta perkembangan perekonomian pada umumnya terhadap
berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, industri, ekonomi maupun
perdagangan, mengakibatkan semakin banyak permasalahan yang terjadi dinegara kita,
khsusunya adalah…
berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, industri, ekonomi maupun
perdagangan, mengakibatkan semakin banyak permasalahan yang terjadi dinegara kita,
khsusunya adalah…
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL GARAP SAWAH DI DESA PADANG GENTING KECAMATAN SELUMA SELATAN KABUPATEN SELUMA
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil garap sawah didesa padang genting kecamatan seluma selatan kabupaten seluma. Untuk mengetahui pola pembagian hasil dan faktor-faktor yanag…
Tags: Perjanjian bagi hasil, sawah
ANALISIS YURIDIS PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI MENURUT PERATURAN KAPOLRI NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG PENINDAKAN HURU-HARA
Demonstrasi adalah satu bagian dari penyampaian pendapat di muka yang diatur oleh Undang-Undang, terutama untuk Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi serta hak bagi warga negaranya. Terdapat tiga subjek yang menjadi sentral penting dalam…
Tags: Anarkis, Demonstran, Penindakan Huru-Hara, Unjuk Rasa
ANALISIS YURIDIS PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA BENGKULU DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN NOTARIS
Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus dari Negara untuk membuat akta autentik yang merupakan salah satu bukti atau alas hak yang sah. Dalam melakukan tugas jabatannya Notaris pasti pernah khilaf dan membuat kesalahan,…
Featured Item
PROSES PENYELIDIKAN PENYIDIKAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (BP NO: BP/133/XII/2022/Reskrim)

Proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan pelaku yang melarikan diri dan menghilangkan barang bukti…