Browse Items (422 total)

  • Collection: Ilmu Hukum

KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGI TERHADAP PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

Fenomena ini mulai marak dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Praktik prostitusi ini menjadi masalah serius yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan.rumusan masalahapakah faktor yang…

KEABSAHAN PEREMPUAN YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN SAH MENIKAH DENGAN ORANG LAIN(Studi Kasus di Desa Dusun Baru 1 Kecamatan Pondok KubangKabupaten Bengkulu Tengah)

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya…

KEABSAHAN PERKAWINAN ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERBEDA AGAMA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO. 1 TAHUN 197

Perkawinan yang sah harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku hal ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan Penelitian Untuk menjelaskan
dan menggambarkan pengaturan…

Tags: , ,

KEABSAHAN RUJUK YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH
SUAMI TANPA PERSETUJUAN ISTERI

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian, para ulama sepakat rujuk itu
diperbolehkan dalam Islam, upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir
untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus. Untuk
mengetahui…

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DI KABUPATEN KEPAHIANG

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta…

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan
(Studi Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkulu Selatan.Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum…

Tags: ,

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KABUPATEN MUKOMUKO

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di kabupaten Mukomuko di keluarkan dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Penerapan kebijakan ini terhambat oleh minimnya anggaran dalam…

Tags: ,

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL DAN PERILAKU DI WILAYAH HUKUM POLRES SELUMA

Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku. Penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental …

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten kepahiang dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar dan hambatan pelaksanaan fungsi saber pungli. Metode yang digunakan dalam analisis data penelitian…

KEBIJAKAN TINDAKAN REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI PADA BNN PROVINSI BENGKULU)

Pemidanaan bukanlah semata-mata pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga memiliki tujuan merestorasi keadilan terhadap korban. Pemidanaan tersebut sejatinya ditujukan untuk memberikan …