Browse Items (422 total)

  • Collection: Ilmu Hukum

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TAMBAK UDANG TANPA SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
DI KABUPATEN KAUR
(STUDI KASUS POLRES KAUR)

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang
cukup cerah karena berpontensi menampung berbagai aspek pembudidayan
yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat
ini.Dalam bidang perikanan, tambak…

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA SOPIR (DRIVER) DAN TRAVEL AGENT KOTA BENGKULU (ANALISIS PERJANJIAN CV. MM TRAVEL KOTA BENGKULU)

kerjasama Kemitraan usaha trevel antara pihak loket dan pihak sopir di CV. MM
Travel memiliki dua macam bentuk kerjasama. Yang mana bentuk kerjasama itu
berupa kerjasama kemitraan antara pihak loket dengan pihak sopir yang memiliki
kendaraan…

PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2020
(STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU)

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam
menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu wujud dari demokrasi adalah
Pemilihan Kepala Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun
2016 tentang Pemilihan…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PELAKU
PENGEROYOKAN DI KOTA BENGKULU

Di Kota Bengkulu penyelesaian perkara Tindak Pidana Pengeroyokan pada
tahun 2019 di Polres Bengkulu adalah 96 Kasus, 105 Kasus pada tahun 2020,
serta 111 Kasus pada tahun 2021, sehingga peneliti menganggap perlunya Aparat
Penegak Hukum juga…

ANALISIS PEMENUHAN HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU

Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau…

PERAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU DALAM PENGELOLAAN
BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN YANG BERNILAI
EKONOMIS SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN ASET

Kejaksaan merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum
pidana (center of criminal justice system), Kejaksaan memiliki tugas dan tanggung
jawab dimulai dari pengendalian penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan
hakim / penetapan…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN
NOTARIS KOTA BENGKULU DALAM PEMBUATAN AKTA
OTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 15 UUJN. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui pertanggung
jawaban…

Tags: , ,

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR
DALAM KEADAAN WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi
Kasus di Kantor Kementerian Hukum dan Ham Kota Bengkulu)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab para debitur terhadap
perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dalam keadaan wanprestasi dengan jaminan
fidusia dan untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan…

Tags:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN PENGUNAAN ALAT
TANGKAP IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE
NETS) DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN “PERMEN KELAUTAN
DAN PERIKANAN Nomor 2/Permen-kp/2015 tentang Larangan Pengunaan Alat
Penangkapan Ikan Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets)”

Pelarangan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap Pukat (Trawls)
dan pukat tarik (Sein Nets) di Kota Bengkulu, merupakan polemik lama yang
hingga hari ini masih menjadi masalah. Penggunaan alat pukat ini digunakan oleh
sebagian besar nelayan…

Tags: , ,

PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Penelitian ini berkaitan dengan viktimologi dan hukum pidana, KUHP tidak mengatur
secara eksplisit mengenai korban kejahatan dalam norma hukum pidana, baik Buku I, II
dan Buku III. Namun demikian adanya pengaturan mengenai penjatuhan pidana dapat…

Tags: , ,