Browse Items (422 total)

  • Collection: Ilmu Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG GADAI DALAM SISTEM “NATING” DIDESA RAMBAI KACA KECAMATAN SUKAMERINDU KABUPATEN LAHAT


Gadai secara umum merupakan bentuk transaksi yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utangp iutang yang timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan…

Peran PenyidikPolri dan Penyidik PPNS Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Kaur

Kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu secara tidak sah atau tidak memiliki izin yang sah (illegal logging) semakin marak terjadi terutama di Kabupaten Kaur, Kejahatan illegal logging yang terjadi di Kabupaten Kaur mulai dari tahun 2016 sampai…

DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MAKANAN KEMASAN YANG KADALUWARSA DI WILAYAH DINAS KESEHATAN BENGKULU UTARA
(Studi kasus di Minimarket Mata Air dan Minimarket Gita)

mengetahui perlindungan konsumen terhadap makan kemasan yang kadaluwarsa dan kendala dalam penegakan hukum serta pembinaan dan pengawasan pemerintah dan instansi yang terkait dengan beredarnya makanan kemasan yang kadaluwarsa di wilayah Kabupaten…

PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI PADA PERSONIL POLRI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES KEPAHIANG

Profesi Dan Pengamanan (Propam) Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Pada Personil Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Di Polres Kepahiang. Dibawah bimbingan bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP LAYANAN PDAM KOTA BENGKULU TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Yang memproduksi atau mengolah air, sangat membutuhkan konsumen sebagai pelanggan. Dalam hubungan konsumen dengan produsen, konsumen sebagai pihak yang ebih lemah sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan hukum, permasalahan yang akan dibahas…

ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN
BP/51/B.2/VI/2019/DIT RESKRIMUM
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU)

Dalam menangani tindak pidana penggelapan kendaraan, peran dan fungsi kepolisian sangat penting. Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR TIDAK BERIZIN YANG MELAKUKAN PERAMPASAN DENGAN MODUS PENARIKAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA BENGKULU


Belakangan ini, telah terjadi banyak tindak pidana tabrak lari. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui eksekusi jaminan fidusia olehDebt collector Tidak Berizin yang Melakukan Penarikan Jaminan Fidusia di Kota Bengkulu. untuk mengetahui bentuk…

ANALISIS YURIDIS DAMPAK SOSIOLOGIS TERHADAP
PENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DENGAN NARAPIDANA
DEWASA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A BENGKULU

Anak adalah generasi muda penerus bangsa, ia akan tumbuh menjadi dewasa dan
akan menjadi calon pemimpin di negeri ini. Demikian juga halnya dengan
narapidana anak. Meskipun mereka harus menghabiskan hari-harinya di dalam
penjara tetapi mereka…

PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI TERHADAP PERKARA SENGKETA TANAH
DI KOTA BENGKULU

Alternative penyelesaian sengketa sebagai tawaran lain dari mekanisme penyelesaian perkara hukum di luar litigasi hingga sekarang terus di uji eksistensinya, alternative yang memiliki beberapa macam system di antaranya, negosiasi, mediasi,…